Indoissue.com – Mensos Tri Risma kembali menceritakan pengalamannya ketika dimaki-maki kepala daerah saat menyalurkan bantuan di NTT. Peristiwa terjadi saat eks wali kota Surabaya itu mendistribusikan bantuan, namun ada masalah komunikasi.
Risma mengungkapkan, saat itu pihaknya sudah sampai ke tempat tujuan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Namun, oleh syahbandar setempat, perahu yang ditumpangi Risma tidak bisa menepi.
“Akhirnya saya naik perahu nelayan pukul 02.00 pagi. Tapi saya sampaikan saat itu kita enggak bisa [menghubungi]. Saya cari alat komunikasi, saya tanya siapa yang bisa dihubungi, dapat [kontak] Ketua DPRD sebetulnya. [Tapi] aku disalahkan,” kata Risma saat menjadi pembicara webinar ‘Pelatihan Kebencanaan dengan tema La Nina, Fenomena dan Dampaknya’ digelar PDIP, Rabu (27/10).
Risma mengatakan sudah mencoba menghubungi bupati, wakil bupati, dan sekda. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan karena semua alat komunikasi terputus. Sehingga ia sangat menyambut baik rencana BMKG untuk membuat alat komunikasi khusus yang bisa digunakan ketika saluran komunikasi terputus karena bencana.
“Ini yang kita siapkan alat komunikasi yang gunakan satelit untuk bisa komunikasi dengan daerah, sehingga saya tidak lagi dimaki-maki bupati,” tuturnya.
Mengingat kejadian itu, Risma mengaku masih tidak mengerti di mana letak kesalahannya. Sebab saat itu, kapal memang tidak bisa menepi karena kondisi yang tidak memungkinkan. Tak hanya Risma, kapal Basarnas pun mengalami hal yang sama.
“Ini benar-benar, Pak. Saya enggak ngerti salahku apa. Dikira bantuan sosial yang dibagi, [padahal] itu bantuan bencana. Karena kapal kita enggak bisa mendarat. Basarnas juga mengalami,” ungkapnya.
Risma tidak menyebutkan siapa kepala daerah yang telah memakinya. Begitu juga dengan daerah tempat ia memberikan bantuan hingga akhirnya dimaki oleh kepala daerah tersebut.
Agar bantuan dapat segera disalurkan ketika terjadi bencana, Kemensos pun akan menyediakan buffer stock atau safety stock. Diharapkan dengan kehadiran buffer stock, masyarakat terdampak tidak perlu menunggu terlalu lama saluran bantuan dari pemda atau pemerintah pusat.
