Selasa, Desember 7, 2021

Saksi Ahli Menkumham Sebut Gugatan Sudah Kadaluwarsa, Demokrat: Pihak KSP Moeldoko Tidak Bisa Memenuhi Syarat Formil

Must Read

Indoissue.com – Kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Mehbob, menegaskan bahwa gugatan pihak KSP Moeldoko sudah kadaluwarsa sesuai UU Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan UU Administrasi Negara. Penegasan Mehbob ini berbasiskan kesaksian saksi ahli pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang merupakan akademisi dari Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang.

“Tadi saksi ahli menjelaskan bahwa gugatan ini sudah masuk unsur kadaluwarsa, sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 UU PTUN. Saksi juga mengaitkan dengan UU Administrasi Negara pasal 62, di mana ada tenggat waktu 10 hari untuk mengajukan keberatan,” ungkap Mehbob.

Mehbob juga membantah alasan para penggugat terlambat mengetahui bahwa Kemenkumham telah mengesahkan Susunan Kepengurusan Partai Demokrat Periode 2020-2025, dan mengesahkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat produk dari Kongres V Partai Demokrat 2020.

Pasalnya, salah seorang penggugat, Ajirin Duwila yang mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sula, pada tahun 2020 mengusulkan Hendrata Thes sebagai Calon Bupati Kabupaten Sula. Padahal Surat Keputusan pengusungan itu diterbitkan oleh DPP Partai Demokrat dan ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono.

Terbaru

Legislator Demokrat Kabupaten Pati Buka Kompetisi Sepakbola KU 21

IndoIssue - Legislator Partai Demokrat dari Kabupaten Pati, Joni Kurnianto melakukan tendangan pertama komeptisi sepakbola KU 21 di lingkungan...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com