Indoissue.com – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menyayangkan sikap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang melayangkan Somasi kepada Haris Azhar.
Dirinya menilai, hal tersebut seolah menguatkan ada tren represi yang dilakukan pejabat terhadap kritik yang dilemparkan kepada mereka. Ketika NGO atau LSM mengutarakan hal tersebut tentu dengan data yang kuat.
“Ini pertanda mohon maaf ada kelompok pejabat yang ingin mengontrol, mengawasi, bahkan menekan pada kalangan orang yang kritis pada mereka,” kata dia dikutip dari Tagar TV, Selasa (31/8/2021).
Ujang mengatakan, seharusnya di negara demokrasi seperti Indonesia, sikap seperti itu tidak dipertontonkan. Apalagi juga sudah menjadi hal yang lumrah jika selama ini kerap ada pelanggaran hukum alias kongkalikong di banyak tambang-tambang melibatkan pejabat negara.
“Biasanya kan begitu, dilakukan oleh petinggi-petinggi kita, ada relasi yang kuat antara kekuasaan dengan pengusaha,” katanya.
Dirinya juga menyatakan keyakinannya kalau dia sangat percaya dengan data yang dimiliki Haris Azhar terhadap Luhut. Sebab, Haris selama ini dikenal sebagai investigator ulung, dan tak main-main kalau sudah bicara data.
“Siapapun kalau enggak salah enggak akan ngapa-ngapain juga. Ini karena dikhawatirkan masalah ini akan semakin mendalam, akan semakin ketahuan, makanya Luhut somasi Haris Azhar,” katanya.
Ujang berkeyakinan Haris Azhar punya data yang kuat, dan seorang investigator juga. Ucapan Haris akan pertangungjawabkan secara hukum dan politik.
Dirinya menyayangkan sikap Luhut yang seolah coba menakut-nakuti pada orang-orang yang getol mengkritiknya. Apalagi sudah menjadi rahasia umum, kata dia, banyak pejabat yang berselingkuh dengan pengusaha.
“Kalau pejabat tak siap dikritik, difitnah, ditelanjangi, mohon maaf jangan jadi pejabat,” kata dia.
Sementara itu Haris Azhar merasa tidak gentar dengan somasi dari Luhut. Dirinya siap mengahadapi apapun resikonya.
“Apapun risiko buat saya, saya tidak ada masalah. Buat saya yang paling penting adalah bagaimana fakta sebenarnya dari Blok Wabu tersebut,” ujar Haris, Senin (30/8).
