Sekjen ASOPPSI : Pemerintah Harus Lebih Peka Terhadap UMKM

0
138

Indoissue.com – Sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu bekerja secara ekstra untuk bisa mencapai kesejahteraan. Kehadiran UMKM dianggap mampu meratakan perekonomian di berbagai pelosok.

Masyarakat di daerah terpencil bisa memenuhi kebutuhannya tanpa perlu mengunjungi kota besar. Apalagi jumlah total UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total unit usaha di Indonesia, sehingga UMKM memiliki peran besar dalam menyumbang perekonomian yang merata di Tanah Air.

Pandemi COVID-19 yang mengguncang dunia sejak Maret 2020 memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi, salah satu yang terkena imbas adalah pelaku usaha kecil. Seiring dengan adanya transisi menuju kenormalan baru. UMKM diharapkan mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada.Transformasi digital bisa menjadi salah satu jalan keluar. Hal ini tidak perlu lagi mengandalkan kontak fisik dengan pelanggan dan beralih ke digital untuk melakukan transaksi.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia saat ini memiliki sekitar 64 juta UMKM namun hanya 13% saja yang sudah beralih atau terhubung ke digital.
Sisanya, sekitar 87% UMKM masih mengandalkan layanan offline mulai dari aktivitas jual-beli, pembukuan, perpajakan, dan lain sebagainya.

Indoissue.com menghubungi sekjen Asoppsi, “Asosiasi Pengusaha Pemula Sukses Indonesia”. Asosiasi yang mewadahi para pelaku usaha pemula ini secara konsisten membantu masyrakat yang berminat menjadi pengusaha pemula hingga pelaku umkm. Saat dihubungi rian menanggapi peran pemerintah selama ini sangat belum maksimal membantu masyarakat untuk menjadi pengusaha pemula dan juga memberikan akses pasar kepada pelaku umkm.

Pemerintah lebih konsen membuat pelatihan nya saja setelah nya, tidak dipikirkan bagaiamana para pelaku usaha itu bisa mendapatkan pendampingan yang baik, membentuk mental para pelaku usaha hingga benar benar bisa dengan mandiri mengembangkan usaha nya.

Menyoroti akan hal itu, sekjen asoppsi juga menilai kurangnya kepekaan pemerintah dalam memberikan akses pasar yang konkret. Kurangnya kepekaan pemerintah mengakibatkan kesulitan nya para pelaku usaha khususnya umkm atau pemula mendapatkan, ruang publik di era digital seperti sekarang ini.

Kirim Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini