Indoissue.com – Agenda pemerintah yang memaksakan untuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur dirasa kurang realistis apalagi Indonesia terkena dampak parah oleh pandemi Covid-19.
Kurang realistisnya pemerintah tersebut dinilai oleh Anggota DPD RI Agustin Teras Narang, usai menjadi pembicara dalam dialog virtual bertema “Suara IKN dari Senator Kita”, Jumat (10/9/2021).
Menurutnya sejak pandemi Covid-19 melanda tanah air, terjadi perubahan mendasar keuangan negara Indonesia. Sehingga konsentrasi pemerintah terfokus pada kesehatan dan ekonomi serta sosial maupun politik.
“Postur APBN dari tahun 2020 sampai rancangan APBN 2022, fokusnya pun masih terkait penanganan pandemi Covid-19,” paparnya.
Senator dari Kalimantan Tengah tersebut mengungkapkan, sampai akhir 2021, total utang pemerintah mencapai Rp7.252 triliun dan untuk membayar bunga utang saja mencapai 773,3 Triliun, jika dihitung hingga 2022 angka tersebut bias terus naik bahkan hingga 1000 triliun.
“Data lonjakan utang dalam tiga tahun terakhir ini bisa menciptakan jebakan utang yang berbahaya. Jadi, mempertimbangkan anggaran dan dikaitkan dengan utang negara ini, maka kita harus mengambil sikap berhati-hati (soal IKN),” tegasnya.
Senator tersebut selain menggambarkan soal keuangan ada factor yang paling harus diperhatikan dan di cermati yakni soal paying hukum pemindahan IKN.
Dua Kabupaten yang ditunjuk untuk menjadi lokasi Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, juga belum sepenuhnya siap. Di mana penetapan Ibu Kota Negara menjadi Daerah Khusus Ibu Kota juga sampai saat ini belum diputuskan.
Lanjut Teras, wilayah yang menjadi Ibu Kota Negara ini, akan terpisah dari Provinsi Kalimantan Timur, sehingga memerlukan payung hukum.
Ditambah lagi, pendekatan ke elemen masyarakat dan peningkatan kualitas SDM untuk mendukung Ibu Kota Negara itu terkesan belum berlangsung baik.
“Jadi, saya menilai persiapan pemindahan Ibu Kota Negara ini, belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Itulah kenapa saya mengajak semua pihak realistis melihat keadaan bangsa dan negara Indonesia sekarang ini, jika ingin menyoroti kelanjutan pemindahan Ibu Kota Negara,” pungkasnya. (PR)
 ke Provinsi Kalimantan Timur dirasa kurang realistis){kind=link}