Sabtu, Oktober 16, 2021

Senjakala Demokrasi

Must Read
IndoIssue.com adalah media online yang fokus pada berita politik nasional, daerah dan internasional, serta menyuarakan opini & aspirasi melalui suara netizen.

Oleh : Bobby Darmanto
Aktivis Demokrasi

DEMOKRASI La Roiba Fih atau tidak ada keraguan di dalamnya, adalah salah satu judul buku yang pernah ditulis oleh Emha Ainun Najib (Cak Nun), salah satu tokoh intelektual dan budayawan yang punya banyak pengikut.

Dengan pandangan yang jernih, Cak Nun mengulas masalah demokrasi di negeri kita. Demokrasi itu bak ”perawan”, yang merdeka dan memerdekakan. Watak utama demokrasi adalah ”mempersilakan”. Tidak punya konsep menolak, menyingkirkan, atau membuang. Semua makhluk penghuni kehidupan berhak hidup bersama ”si perawan” yang bernama demokrasi, bahkan berhak memperkosanya: yang melarang memperkosa bukan si perawan itu sendiri, melainkan ”sahabat”-nya yang bernama moral dan hukum.

Kira-kira begitulah salah satu poin penting yang banyak diulas oleh buku tersebut. Cak Nun, dengan bahasa yang sangat sederhana, memberikan gambaran tentang “kesucian” demokrasi. Wataknya yang “mempersilakan”, membuat Demokrasi sangat vulnerable atau rentan. Rentan dibajak oleh kaum oligarkis, rentan pula dikebiri oleh para diktatorian.

Kondisi Demokrasi di Indonesia

Tantangan menjaga demokrasi Indonesia datang dari lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI yang merupakan lembaga tertinggi dari struktur negara kita. Beberapa hari menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, kita sempat dikejutkan oleh isu rencana amandemen ke-5 UUD 1945 terkait dengan masa jabatan tiga periode. Lagi dan lagi, upaya untuk merusak kualitas demokrasi kita kembali diuji.

Kita semua tentunya bisa membaca, bahwa ditengah pro dan kontra soal rencana amandemen ke-5 ini, tersirat makna bahwa masih ada upaya dari kaum oligarkis di negara ini untuk tetap melanggengkan kekuasaan atas dasar nafsu dan keserakahan. Isu ini sangat berbahaya dan sekali lagi akan menimbulkan semangat despotic government atau pemerintahan yang despotik. Montesquieu, seorang filsuf era abad ke-18 asal Prancis pernah mengingatkan kita bahwa “despotism is an ever-present danger and a persistent threat to human flourishing everywhere and always.”

Peringatan dari Montesquieu yang dituliskan dalam bukunya The Spirit of the Laws pada tahun 1748 ini tentunya masih sangat relevan untuk menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan sampai, dengan alasan pandemi atau apapun itu, konsolidasi demokrasi yang sudah dibangun lebih dari dua dekade ini dirusak oleh berbagai oknum atau kelompok oligarkis kekuasaan yang tidak bertanggung jawab.

Kondisi demokrasi di Indonesia makin diperparah dengan penguasaan opini di media sosial dengan menggunakan Buzzer dan akun-akun anonim yang secara serampangan menggiring opini publik. Kalau mau dihitung, banyak sekali fenomena-fenomena ketidakadilan untuk para buzzer ini. Seolah, mereka punya tempat tersendiri di mata pemerintah sehingga belum ada satupun para buzzer yang ditangkap atau diadili karena menyebarkan hoaks atau berita bohong. Bahkan, salah satu pentolannya justru diundang sebagai teman diskusi seorang Kepala Staf Presiden di kantornya.

Ini membuktikan, bahwa demokrasi negara ini memang sedang banyak bergantung dengan para buzzer dan akun anonim untuk penggiringan opini publik. Mungkin, ini juga yang menjadi faktor mengapa indeks demokrasi di negara kita terus mengalami penurunan dan tergolong sebagai negara “Flawed Democracy” menurut The Economist Intelligence Unit.

Sejalan dengan keadaan tersebut, masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi pemerintahan semakin memperkuat wacana lolosnya agenda amandemen ke-5 dan penambahan masa jabatan Presiden. Ini juga membuktikan bahwa konsolidasi demokrasi yang sudah dibangun sejak era reformasi semakin menemui jalan terjal, senja kala demokrasi kita. Tidak ada lagi perdebatan dan diskursus yang membangun di parlemen.

Membangun Koalisi Rakyat

Sebaliknya, potret kemunduran dan senja kala demokrasi di tingkat elit ini makin menguatkan kelompok partai di luar pemerintah, Demokrat dan PKS. Ditambah lagi, sudah ada semacam penggiringan opini yang berupaya untuk menggagalkan Demokrat dan PKS untuk ikut serta dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti.

Rilis survei yang dilakukan oleh Indikator yang menempatkan Demokrat di posisi ketiga dengan 9,0 persen, menjadi penanda bagi naiknya ekspektasi dan harapan publik terhadap partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut. Apalagi, AHY menjadi satu-satunya aktor yang tidak memegang jabatan publik atau pemerintahan yang berhasil bertahan di posisi lima sampai tujuh besar yang dirilis oleh berbagai lembaga survei. Artinya, ada harapan dan ekspektasi dari masyarakat Indonesia terhadap AHY dan Partai Demokrat.

Kondisi inilah yang benar-benar harus dimanfaatkan oleh seluruh pengurus dan kader Demokrat untuk terus bekerja keras meyakinkan masyarakat bahwa mereka adalah alternatif dari kehendak rakyat. Karena biar bagaimanapun kehendak penguasa untuk bertahan, koalisi dan kuasa rakyat diatas segalanya. Sama dengan satu kalimat dari Abraham Lincoln yang sering kita dengar bahwa “Democracy is government of the people, by the people, and for the people.

Vox Populi, Vox Dei!
Walau telat, Selamat Hari Demokrasi Internasional
15 September 2021

Terbaru

Kereta Cepat JKT-BDG Pakai APBN, Said Didu: Lima Kali Lebih Bahaya dari Korupsi

Indoissue.com - Proyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung tengah menjadi sorotan belakangan ini. Pasalnya pembangunannya bakal memakai Anggaran...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com