Sindir Proyek Gorden Rumdin DPR, Masinton: Mungkin Benangnya Dari Emas

0
1
gorden
Indoissue.com – Masinton Pasaribu, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyindir proyek gorden rumah dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) senilai Rp43,5 miliar, yang menyebut harga gorden tersebut terlalu mahal bisa jadi benang yang digunakan untuk membuat gorden itu terbuat dari emas.
Karena itu, menurut Masinton, proyek tersebut harus dihentikan karena melalui proses lelang yang tidak jelas.
“Dihentikan sajalah itu, lelangnya saja tidak jelas,” tegas Masinton dalam diskusi “Polemik Trijaya, Kasak Kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024”, Sabtu (14/5/2022).
Proyek gorden kini tengah menjadi sorotan dan perbincangan publik lantaran harganya yang sangat fantastis. Bahkan, tender pengadaan gorden ini bermula saat Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp59 miliar pada tahun anggaran 2022.
Dari jumlah itu, sebanyak Rp48,7 miliar untuk penggantian gorden di rumah dinas anggota dewan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Sisanya atau sekitar Rp11 miliar untuk aspal baru di kompleks parlemen.

Aneh, PT Bertiga Mitra Solusi pemenang tender dengan angka tertinggi

Setelah dilakukan lelang, Setjen DPR menetapkan PT Bertiga Mitra Solusi sebagai pemenang dengan tawaran Rp 43,5 miliar. Sorotan publik tak berhenti meski alokasi anggaran terhadap tender itu turun dari alokasi anggaran awal sebanyak Rp 5,2 miliar.
Bukan cuma Masinton, Ketua Banggar DPR Said Abdullah meminta tender pengadaan gorden rumah dinas anggota dewan dibatalkan. Meskipun memenuhi sisi transparansi dalam proses pelelangan, menurutnya, tender itu melukai hati masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19.
“Namun, karena sekarang sudah menjadi pro dan kontra, bukan persoalan transparan, bukan persoalan proses yang terjadi dalam pelelangan, namun seakan-akan dengan tanda kutip ini melukai hati masyarakat kita di tengah pandemi,” kata Said dalam keterangan video yang diterima media, Kamis (12/5/2022).
“Hemat saya selaku Ketua Banggar DPR, alangkah baiknya jika kemudian dengan tegas dinyatakan ke publik bahwa Rp43,5 miliar itu untuk gorden rumah jabatan anggota DPR dibatalkan saja,” imbuhnya.

Demokrat: Sangat bertolak belakang dengan kondisi masyarakat

Tak hanya Masinton, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid ikut bereaksi. Hafid menegaskan bahwa pergantian gorden rumah dinas anggota DPR tidak tepat dilakukan saat ini.
“Waktunya tidak tepat. Rasanya tidak elok mempertontonkan ini di saat rakyat sedang susah,” tegasnya di Jakarta, Rabu (11/5/2022).
Menurut dia, pengadaan tender gorden rumah dinas anggota DPR sangat bertolak belakang dengan kondisi masyarakat saat ini. Apalagi, masyarakat tengah menghadapi kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi covid-19.
“Ini sangat kontraproduktif, gorden ini kan cuma aksesori. Saya secara pribadi menolak pengadaan gorden. Sudahlah, sekarang gorden yang ada di-laundry saja,” saran politikus Partai Demokrat itu.
Anwar mengatakan, arahan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar seluruh kadernya di struktural partai maupun kader yang diberikan amanah menjadi dewan senantiasa ‘berkoalisi dengan rakyat’.
“Ketum kami, AHY, sejak awal mengarahkan mengenai koalisi dengan rakyat yang diusung Partai Demokrat. Bahwa seluruh kader harus senantiasa mendengarkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dahulukan kepentingan rakyat,” jelasnya.
Mantan Bupati Morowali dua periode itu menambahkan, kritik yang dilayangkan kepada AHY karena Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso adalah kader Demokrat juga dirasa kurang tepat.
Pasalnya, pengambilan keputusan pada alat kelengkapan dewan (AKD) BURT itu bersifat kolektif kolegial.

Kirim Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini