Sabtu, Oktober 16, 2021

Sri Mulyani Bebankan Hutang Kepada Rakyat, Said Didu : Presiden dan Menteri Gak Pernah Bayar Utang

Must Read
IndoIssue.com adalah media online yang fokus pada berita politik nasional, daerah dan internasional, serta menyuarakan opini & aspirasi melalui suara netizen.

Indoissue.com – Pada Juni 2021 lalu, utang pemerintah pusat telah mencapai Rp 6.554,56 triliun. Sementara rasio utang terhadap PDB mencapai 41,35 persen.

Angka tersebut naik dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp5.264,07 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 32,67 persen.

Nilai utang juga bertambah dibandingkan Mei 2021 yakni Rp6.418,15 triliun, atau setara 40,49 persen dari PDB.

Terkait hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini pemerintah bisa membayar tunggakan utang apabila penerimaan pajak berhasil dikumpulkan.

Disebutkan, pemerintah mengambil pembiayaan utang untuk menutupi defisit fiskal karena berkurangnya penerimaan serta naiknya belanja selama pandemi covid-19.

“Penerimaan negara kita merosot, oleh karena itu kita masih harus mengalami defisit dan berutang. Namun, kita yakin bisa membayar lagi apabila penerimaan pajak bisa dikumpulkan,” ujarnya dalam acara Pajak Bertutur 2021, Rabu, 25 Agustus 2021.

Terkait hal itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menilai utang pemerintah tersebut tetap harus ditanggung masyarakat.

“Kata sederhanya begini. Pemerintah yg buat utang dan rakyat yg bayar,” ujar Said Didu melalui akun Twitter @msaid_didu menanggapi pemberitaan berjudul ‘Sri Mulyani Yakin Bisa Bayar Utang Asal Warga Bayar Pajak’, Rabu, 25 Agustus 2021.

Pernyataan Said Didu tersebut langsung disambar para pendukung pemerintah.

“Booos….pertanyaan saya pernahkah anda bayar utang negara,…???? nyinyir terus jariharimaumu,” cuit @Mamad47332711.

Pertanyaan tersebut langsung direspons Said Didu. Soalnya sebagai rakyat, Said Didu tentunya senantiasa membayar pajak kepada pemerintah.

“Janganlah pelihara kebodohan. Presiden dan Menteri juga ga pernah bayar utang. Yang bayar utang itu adalah petugas bendahara negara yg transfer dana dari rekening bendahara umum negara. Rekening tsb saya ikut mengisi lewat pajak yg saya bayar dan rakyat lain juga bayar. Jelas ?,” balas Said Didu. (EJ)

Terbaru

Kereta Cepat JKT-BDG Pakai APBN, Said Didu: Lima Kali Lebih Bahaya dari Korupsi

Indoissue.com - Proyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung tengah menjadi sorotan belakangan ini. Pasalnya pembangunannya bakal memakai Anggaran...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com