Indoissue.com – Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC merilis survei yang menemukan tren kondisi politik nasional selama dua tahun terakhir alami penurunan.
Secara umum, lanjut Sirajuddin, dari hasil survei, terlihat warga yang menilai kondisi politik nasional baik atau sangat baik ada sekitar 26,8 persen responden.
Sedangkan yang menyatakan sedang saja ada 37,1 persen dan yang menilai buruk atau sangat buruk ada sebanyak 24,4 persen.
Kemudian yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sama sekali ada sebanyak 11,7 persen.
“Secara umum kalau kita lihat memang cenderung agak memburuk,” kata Direktur Eksekutif Survei SMRC Sirajuddin Abbas dalam penyampaian rilis Survei Opini Publik Nasional SMRC dengan tema “Dua Tahun Kinerja Presiden Jokowi,” secara virtual, Selasa (19/10/2021).
“Kalau kita lihat trend dua tahun terakhir ini, kita mencatat ada penurunan penilaian baik atau sangat baik terhadap kondisi politik nasional,” ujar Sirajuddin Abbas.
Hal itu terlihat, pada hasil survei yang dilakukan September 2019, masyarakat yang menyatakan kondisi politik nasional baik ada sebanyak 41 persen, namun pada survei September 2021 mengalami penurunan cukup tajam, yakni mencapai 26,8 persen.
“Lalu ada peningkatan penilaian negatif atas kondisi politik nasional, dari 14,5 persen di September 2019 menjadi 24,4 persen di September 2021,” terang Sirajuddin Abbas.
Sirajuddin mengatakan, latar belakang survei ini dilakukan karena Jokowi telah 2 tahun menjabat sebagai presiden di periode kedua sejak ia dilantik pada 20 Oktober 2019.
Survei ini dilakukan apakah kinerja Jokowi sudah sesuai dengan harapan masyarakat dan ada perubahan didalam kondisi masyarakat.
“Survei kita menyangkut politik, kondisi korupsi secara khusus, mengevaluasi kinerja pemerintah, yang menyangkut sejumlah topik seperti kesejahteraan, pemerataan ekonomi, daya beli masyarakat, pengentasan kemiskinan dan juga soal stabilitas harga dan nilai tukar rupiah,” terang Sirajuddin Abbas.
Dipaparkannya, populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang punya hak pilih dalam pemilihan umum (Pemilu), yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah saat survei dilakukan.
