Penegasan tersebut disampaikan Menko AHY usai Rapat Koordinasi di Markas Polda Sumatra Selatan yang membahas penanganan kendaraan ODOL, menyusul robohnya Jembatan Muara Lawai di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan, pada Juni 2025 akibat kendaraan bermuatan berlebih.

Menko AHY menekankan, persoalan ODOL merupakan isu serius yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat serta keberlanjutan infrastruktur nasional. Karena itu, kebijakan Zero ODOL menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan keselamatan transportasi, menjaga infrastruktur sebagai urat nadi perekonomian, serta mewujudkan sistem logistik yang lebih tertib dan berkelanjutan.

Pemerintah pusat melalui Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus mengawal implementasi kebijakan Zero ODOL secara intensif dan terkoordinasi. Menko AHY menegaskan, penertiban ODOL tidak dapat dilakukan secara parsial maupun semata-mata represif.

“Di tingkat pusat kami mengorkestrasi dan mengoordinasikan semangat untuk meniadakan kendaraan ODOL atau kebijakan Zero ODOL yang insya Allah mulai berlaku efektif Januari 2027. Terlalu banyak kecelakaan terjadi akibat ODOL. Korbannya juga tidak sedikit, satu nyawa terlalu banyak. Karena itu, semangatnya adalah menertibkan agar tidak lagi terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa, terutama mereka yang tidak berdosa,” ujar Menko AHY.

Selain mengancam keselamatan, kendaraan bermuatan berlebih juga mempercepat kerusakan jalan dan jembatan, sehingga membebani anggaran negara untuk preservasi infrastruktur setiap tahunnya.

“Kita sering mendengar kendaraan ODOL tidak bisa dikendalikan, rem blong, menghantam kendaraan lain atau pengguna jalan. Bahkan sampai robohnya jembatan, padahal jalan dan jembatan merupakan urat nadi perekonomian. Puluhan triliun rupiah setiap tahun harus dikeluarkan untuk perbaikan dan preservasi jalan. Ini yang harus kita tekan,” tambahnya.

Menko AHY menjelaskan, implementasi Zero ODOL dilakukan secara bertahap, dimulai dengan sosialisasi dan pembinaan sebelum penegakan hukum diterapkan secara penuh. Penindakan nantinya menyasar seluruh rantai tanggung jawab, tidak hanya pengemudi, tetapi juga pemilik usaha, pemilik kendaraan, hingga pihak karoseri.

“Ada fase sosialisasi, kemudian pembinaan bagi yang membutuhkan pendampingan untuk melakukan konversi. Setelah itu baru diiringi dengan penegakan hukum. Penegakan hukum harus adil. Selama ini sering kali hanya pengemudinya yang disalahkan. Padahal harus dicek siapa pemilik perusahaannya, siapa pemilik kendaraannya, termasuk karoseri yang membiarkan perombakan atau modifikasi hingga menjadi over dimensi,” tegas Menko AHY.

Lebih lanjut, Menko AHY menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyukseskan kebijakan Zero ODOL, termasuk peran Kementerian Perhubungan, jajaran Polri, hingga pemerintah daerah.

“Itu sebabnya kami melibatkan semua pihak, mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan, karena kita juga bicara soal nasib dan keberlangsungan para pengemudi kendaraan angkut dan kendaraan besar,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakapolda Sumatra Selatan Brigjen Pol Rony Samtana menegaskan komitmen jajaran kepolisian daerah dalam mendukung kebijakan Zero ODOL serta pentingnya sinergi lintas sektor.

“Permasalahan kendaraan over dimensi dan over muatan merupakan persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada keselamatan lalu lintas, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keamanan perjalanan, meningkatnya risiko kecelakaan, serta kerugian ekonomi yang tidak kecil bagi negara dan masyarakat. Penanganan ODOL harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan,” ujar Brigjen Pol Rony.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Wakil Gubernur Sumatra Selatan Cik Ujang, serta jajaran dari Dinas Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatra Selatan. Menko AHY juga didampingi Deputi Nazib Faizal, Deputi Rachmat Kaimuddin, Deputi Ronny Hutahayan, serta Staf Khusus Menko August Jovan Latuconsina, Herzaky Mahendra Putra, dan Irjen Pol Arif Rachman.

The post Zero ODOL Efektif 2027, Menko AHY: Tekan Risiko Kecelakaan dan Kerusakan Infrastruktur appeared first on Indoissue.

Menko AHY menekankan bahwa dekarbonisasi transportasi tidak dapat ditunda, mengingat posisi geografis Indonesia yang rentan terhadap dampak krisis iklim dan meningkatnya frekuensi bencana alam.

“Pemanasan global dan krisis iklim bukan sekadar buzzwords. Ini harus benar-benar menggerakkan hati dan pikiran kita, terutama bagi para pengambil kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Menko AHY dalam sambutan pembukanya.

Ia menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan nasional, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, menempatkan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan sebagai dua tujuan yang harus berjalan beriringan.

“Kita mengejar prosperity, tetapi secara bersamaan kita juga ingin menghadirkan sustainability, keberlanjutan lingkungan bumi kita,” jelas Menko AHY.

Berdasarkan data inventarisasi emisi nasional, sektor energi masih menjadi penyumbang emisi terbesar, diikuti sektor kehutanan dan penggunaan lahan, limbah, pertanian, serta industri. Di dalam sektor energi tersebut, transportasi menempati porsi yang signifikan.

“Transportasi berkontribusi sekitar 22 persen dari total emisi sektor energi. Karena itu, forum ini secara khusus memfokuskan pembahasan pada sektor transportasi,” ujar Menko AHY.

Ia menjelaskan bahwa transportasi darat mendominasi emisi sektor transportasi dengan kontribusi sekitar 80 hingga hampir 90 persen, sementara sisanya berasal dari transportasi laut, udara, dan perkeretaapian. Total emisi dari sektor transportasi darat tercatat mencapai sekitar 188 juta ton CO₂.

Menko AHY menyampaikan bahwa upaya dekarbonisasi transportasi dilakukan secara terukur dan berbasis data, antara lain melalui elektrifikasi kendaraan, peningkatan bauran biodiesel hingga B50, peralihan moda transportasi ke angkutan umum massal, serta pengembangan Transit Oriented Development (TOD). Data tahun 2024 menunjukkan kendaraan listrik baru mencapai sekitar 0,30 persen dari total 20 juta kendaraan, dengan target meningkat menjadi 3,54 persen pada 2030.

“Kita ingin melakukan elektrifikasi kendaraan, KBLBB—kendaraan bermotor listrik berbasis baterai—sebagai bagian dari solusi jangka menengah dan panjang,” kata Menko AHY.

Di sektor perkeretaapian, pemerintah terus mendorong penguatan angkutan penumpang dan logistik melalui pengembangan jaringan transportasi berbasis rel. Pada 2023, pengembangan sektor ini tercatat berkontribusi terhadap penurunan emisi sebesar 4,1 juta ton CO₂.

Sementara itu, di sektor transportasi udara, Sustainable Aviation Fuel (SAF) menjadi salah satu instrumen penting dalam agenda dekarbonisasi yang tengah dikawal pemerintah.

“Saya senang karena kita bersama-sama mengawal sustainable aviation fuel. Teknologinya sudah tersedia dan sudah tersertifikasi,” ujar Menko AHY.

Menko AHY menegaskan bahwa pemerintah menargetkan penyelesaian peta jalan (roadmap) dekarbonisasi transportasi pada Mei 2026. Peta jalan tersebut akan menjadi acuan kebijakan lintas sektor sekaligus memperkuat posisi dan kontribusi Indonesia dalam forum internasional, termasuk COP31.

“Dekarbonisasi sektor transportasi ini sangat penting dan harus kita kawal bersama-sama,” pungkas Menko AHY.

Dalam kegiatan tersebut, Menko AHY didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ayodhia G.L. Kalake; Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal; Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Odo Manuhutu; Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Rachmat Kaimuddin; serta Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Ronny Hutahayan. Turut mendampingi para Staf Khusus Menteri, yakni Agust Jovan Latuconsina, Herzaky Mahendra Putra, Sigit Raditya, Irjen Pol Arif Rahman, dan Merry Riana.

The post Di Town Hall Dekarbonisasi Transportasi, Menko AHY Tekankan Komitmen Pemerintah Jaga Lingkungan appeared first on Indoissue.

“Kami berduka atas kabar longsor dahsyat yang terjadi pada Sabtu dini hari di salah satu kecamatan di Jawa Barat. Doa dan simpati kami sampaikan kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan,” ujar Menko AHY.

Menko AHY menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat dalam menangani dampak bencana tersebut. Di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, penanganan teknis di lapangan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama unsur terkait lainnya.

“Alat-alat berat sudah dikerahkan. Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Dody Hanggodo, sudah langsung saya koordinasikan dan beliau juga datang ke lapangan,” kata Menko AHY usai membuka Town Hall Meeting: Akselerasi Dekarbonisasi Transportasi di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Menko AHY menjelaskan bahwa meskipun alat berat telah disiagakan, proses penanganan menghadapi tantangan berupa kondisi tanah yang belum stabil. Situasi tersebut menyebabkan alat berat belum dapat dioperasikan secara optimal demi menjaga keselamatan petugas dan mencegah risiko longsor susulan.

“Kondisi tanahnya belum sepenuhnya stabil, sehingga alat-alat berat belum bisa langsung diizinkan beroperasi. Tentunya kita berharap kondisi ini segera membaik agar proses penanganan dapat dipercepat,” jelasnya.

Hingga saat ini, operasi pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR) masih terus dilakukan untuk menemukan korban yang diduga masih tertimbun material longsor. Pemerintah memastikan seluruh upaya dilakukan secara terkoordinasi dengan mengutamakan keselamatan tim di lapangan.

Berdasarkan laporan tim SAR gabungan, hingga Senin (26/1/2026) telah berhasil dievakuasi 29 jenazah korban longsor dan diserahkan kepada tim Disaster Victim Identification (DVI) untuk proses identifikasi. Dalam operasi pencarian hari tersebut, ditemukan empat jenazah hingga pukul 13.00 WIB, sementara sekitar 61 korban lainnya masih diperkirakan tertimbun.

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii menyampaikan bahwa dari total jenazah yang dievakuasi, sebanyak 17 jenazah telah berhasil diidentifikasi, sementara proses identifikasi terhadap korban lainnya masih terus berlangsung oleh aparat kepolisian.

Menko AHY menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawal proses penanganan darurat, pencarian korban, serta pemulihan infrastruktur terdampak melalui koordinasi lintas sektor.

“Pemerintah hadir dan akan terus bekerja bersama seluruh pihak terkait untuk menangani dampak bencana ini, memastikan keselamatan, serta membantu pemulihan bagi masyarakat terdampak,” pungkas Menko AHY.

The post Sampaikan Duka Longsor Pasirlangu, Menko AHY Tegaskan Kementerian PU Lakukan Percepatan Penanganan appeared first on Indoissue.

Peresmian Huntara di Aceh Tamiang merupakan bagian dari pembangunan total 1.217 unit hunian bagi wilayah terdampak bencana. Hunian sementara ini disiapkan agar masyarakat tidak lagi bertahan dalam kondisi darurat, tetapi dapat menempati tempat tinggal yang aman, layak, dan manusiawi sembari menata kembali kehidupan sosial dan ekonomi mereka.

Dalam sambutannya, Menko AHY menegaskan bahwa rumah merupakan kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat, terlebih setelah bencana merenggut rasa aman dan tempat tinggal warga.

“Rumah adalah segala-galanya bagi masyarakat. Ketika banjir besar dan longsor yang dahsyat menghantam saudara-saudara kita, banyak rumah yang rusak, hancur, bahkan hilang dan hanyut,” ujar Menko AHY.

Menko AHY menekankan bahwa penanganan pascabencana dilaksanakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, tidak hanya berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi terus berlanjut hingga rehabilitasi dan rekonstruksi selesai serta masyarakat kembali hidup secara layak.

“Oleh karena itu, atas direktif dan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah—khususnya Kementerian Pekerjaan Umum—berada di depan, di garis terdepan, dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” lanjutnya.

Pada tahap awal pemulihan, pemerintah meresmikan 84 unit Huntara yang dibangun di atas lahan seluas lebih dari 5.000 meter persegi. Huntara tersebut terdiri atas tujuh blok, dengan kapasitas 12 keluarga di setiap blok, sehingga dapat menampung 84 kepala keluarga.

“Di atas lahan kurang lebih lima ribu meter persegi ini dibangun tujuh blok. Setiap blok dapat dihuni oleh 12 keluarga, sehingga total ada 84 keluarga yang dapat menempati Huntara ini,” jelas Menko AHY.

Menko AHY menegaskan bahwa Huntara bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal pemulihan agar warga dapat hidup lebih tenang sambil pemerintah menyiapkan tahapan berikutnya menuju hunian tetap. Pembangunan Huntara dilakukan dengan prinsip build back better, tidak hanya mengedepankan kecepatan, tetapi juga kualitas, keselamatan, dan kenyamanan.

“Saya bersyukur karena Huntara ini bukan hanya menyediakan tempat tidur yang lebih layak, melainkan dilengkapi fasilitas pendukung utama, seperti kamar mandi atau toilet, dapur bersama, serta ruang terbuka atau common area untuk warga,” tambahnya.

Selain di Aceh Tamiang, pemerintah juga tengah mengoordinasikan pembangunan 163 unit hunian modular di Lubuk Sidup. Pemerintah menegaskan bahwa standar kualitas hunian di seluruh lokasi harus setara, tanpa pembedaan, karena seluruh warga terdampak memiliki hak yang sama atas hunian yang layak.

Pembangunan hunian juga dilakukan secara paralel dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti air bersih, sanitasi, drainase, listrik, jalan lingkungan, serta akses terhadap layanan dasar—termasuk sekolah, puskesmas, pasar, dan sumber penghidupan—agar masyarakat dapat kembali produktif.

Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap Aceh Tamiang sebagai salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat bencana hidrometeorologi.

“Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Aceh Tamiang, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menko AHY, Bapak Menteri Pekerjaan Umum, beserta seluruh jajaran yang telah banyak membantu kami,” ujar Bupati Armia Pahmi.

Bupati Armia Pahmi melaporkan bahwa Huntara tersebut akan dihuni oleh 84 kepala keluarga dari wilayah terdampak banjir di Kecamatan Karang Baru dan Kota Kuala Simpang, dengan total sekitar 305 jiwa. Pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan verifikasi rumah rusak sebagai dasar pembangunan hunian tetap ke depan.

Menutup sambutannya, Menko AHY menegaskan bahwa Huntara bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol kehadiran negara dan harapan baru bagi masyarakat terdampak bencana.

“Yang terpenting, kita ingin masyarakat bangkit kembali, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara mental dan moral. Ini adalah pesan bahwa negara hadir setiap saat untuk rakyatnya,” tutup Menko AHY.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menko AHY didampingi Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo beserta jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Bupati Aceh Tamiang beserta jajaran. Menko AHY juga didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal; Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga Agust Jovan Latuconsina; Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Sigit Raditya; Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Herzaky Mahendra Putra; Staf Khusus Bidang Percepatan Pembangunan Irjen Pol Arif Rachman; serta Brigjen Rio Neswan.

The post Resmikan Huntara di Aceh Tamiang, Menko AHY: Bukti Kehadiran Negara dan Tumbuhkan Harapan Baru Masyarakat appeared first on Indoissue.

Menko AHY menyatakan bahwa pemerintah saat ini memusatkan perhatian pada upaya evakuasi dengan mengutamakan keselamatan seluruh personel di lapangan, serta memastikan proses investigasi dilakukan secara komprehensif dan transparan sesuai prosedur yang berlaku.

“Atas nama pribadi dan keluarga besar Kemenko Infra, saya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas musibah kecelakaan yang terjadi. Hingga hari ini, pemerintah terus melakukan upaya evakuasi. Saya telah menerima laporan dari Menteri Perhubungan bahwa penerbangan dari Yogyakarta menuju Sulawesi Selatan menggunakan pesawat ATR dan sebenarnya sudah bersiap untuk mendarat, namun kemudian putus kontak,” ujar Menko AHY saat doorstop di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Minggu (18/12/2026).

Menko AHY menjelaskan bahwa operasi pencarian dan evakuasi dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi, mengingat kondisi medan di lokasi kejadian yang menantang dan memerlukan penanganan khusus.

“Saya juga menerima laporan bahwa telah ditemukan koordinat serpihan pesawat. Kondisi ini membutuhkan operasi khusus untuk pelaksanaan evakuasi. Basarnas bersama seluruh tim terkait terus bekerja untuk menangani situasi di lapangan,” jelasnya.

Terkait aspek keselamatan penerbangan, Menko AHY menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil kesimpulan apa pun sebelum proses investigasi resmi dilakukan. Seluruh kemungkinan penyebab masih dalam tahap pendalaman, termasuk faktor cuaca, kondisi geografis, maupun aspek teknis lainnya.

“Dari dokumentasi dan video yang kami lihat, lokasi kejadian berada di wilayah pegunungan. Oleh karena itu, penyebab utama insiden ini masih perlu diinvestigasi lebih lanjut, apakah terkait faktor cuaca atau faktor teknis lainnya. Proses ini membutuhkan waktu dan akan terus kami perbarui informasinya, berdasarkan laporan yang kami terima, posisi pesawat memang berada di kawasan pegunungan,” kata Menko AHY.

Menko AHY mengatakan, bahwa informasi mengenai lokasi pesawat di kawasan pegunungan akan menjadi bahan evaluasi penting dalam penguatan sistem keselamatan transportasi udara nasional ke depan, guna meminimalkan risiko kejadian serupa.

The post Sampaikan Duka Kecelakaan Pesawat IAT, Menko AHY Tegaskan Keselamatan Evakuasi dan Investigasi Menyeluruh appeared first on Indoissue.

Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY menekankan bahwa pembangunan infrastruktur energi tidak dapat dipandang sebagai proyek sektoral semata, melainkan bagian integral dari strategi ketahanan nasional dan daya saing jangka panjang Indonesia. Menurutnya, integrasi kebijakan antara sektor energi, infrastruktur, dan pembangunan wilayah menjadi kunci agar Indonesia mampu mengurangi ketergantungan impor, memperkuat industri dalam negeri, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika geopolitik global.

“Kunjungan kerja ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur energi terintegrasi dengan perencanaan wilayah, konektivitas logistik, dan kebutuhan industri nasional. Infrastruktur harus menjadi pengungkit transformasi ekonomi, bukan sekadar proyek fisik,” ujar Menko AHY di sela-sela kegiatan.

Menko AHY juga menyoroti posisi strategis Balikpapan sebagai simpul penting energi dan industri di kawasan timur Indonesia. Dengan beroperasinya RDMP Balikpapan, pemerintah melihat peluang besar untuk memperkuat ekosistem industri hilir, menciptakan pusat pertumbuhan baru, serta mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah. Dalam konteks ini, peran Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah memastikan keterpaduan antara kilang, pelabuhan, jaringan transportasi, dan kawasan industri agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas.

Selain mendampingi Presiden dalam peresmian, Menko AHY juga melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, mulai dari konektivitas jalan dan pelabuhan, pasokan air dan listrik, hingga tata ruang kawasan sekitar proyek. Ia menegaskan bahwa keberhasilan proyek strategis nasional sangat ditentukan oleh koordinasi lintas sektor dan kepastian perencanaan jangka panjang.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada penguatan energi fosil, tetapi juga percepatan pengembangan energi terbarukan, khususnya tenaga air dan surya. Presiden menyampaikan bahwa kemandirian energi menjadi fondasi penting bagi kedaulatan bangsa dan stabilitas ekonomi nasional, serta menargetkan pengurangan ketergantungan impor energi dalam beberapa tahun ke depan.

Menko AHY menyambut baik arahan tersebut dan menegaskan kesiapan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk mengawal sinkronisasi kebijakan energi dengan pembangunan infrastruktur nasional. Ia menyebut bahwa pengembangan energi terbarukan memerlukan dukungan infrastruktur transmisi, konektivitas wilayah, serta perencanaan tata ruang yang matang agar transisi energi berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Kita ingin memastikan bahwa arah kebijakan energi nasional, baik energi fosil yang dimodernisasi maupun energi terbarukan, didukung oleh infrastruktur yang kuat dan terintegrasi. Inilah fondasi menuju Indonesia yang lebih mandiri, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global,” tegasnya.

Kunjungan kerja di Balikpapan ini juga menjadi simbol kuat sinergi pemerintah pusat dalam mengawal proyek-proyek strategis nasional. Menko AHY mendampingi Presiden bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara, menandai keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor energi dan infrastruktur sebagai pilar utama pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Menko AHY mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian infrastruktur energi terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan bersama Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia; Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; Sekretaris Kabinet Indonesia, Teddy Indra Wijaya; dan Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri. Peresmian ini juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri, Sugiyono; Kapolri, Listyo Sigit; Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto; Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud; dan sejumlah jajaran lainnya.

The post Menko AHY Tegaskan Sinergi Infrastruktur–Energi Saat Dampingi Presiden di Balikpapan appeared first on Indoissue.

Dalam peninjauan tersebut, Menko AHY menyampaikan bahwa proyek flyover ini telah lama dinantikan masyarakat Bandung, mengingat perlintasan sebidang kereta api selama ini kerap menyebabkan kepadatan lalu lintas.

“Saya hari ini bisa melihat secara langsung progres pembangunan flyover yang sudah lama dinantikan warga Bandung di kawasan Nurtanio. Selama ini, kemacetan terjadi dan berdampak pada mobilitas masyarakat, termasuk pergerakan barang dan jasa. Salah satu penyebab utamanya adalah perlintasan sebidang kereta api, baik untuk layanan Bandung Raya maupun feeder Kereta Cepat Jakarta–Bandung,” ujar Menko AHY.

Ia berharap keberadaan flyover ini dapat mengurai kemacetan secara signifikan serta mempersingkat waktu tempuh kendaraan. Selain itu, peningkatan kinerja headway kereta yang sebelumnya sekitar 15 menit diharapkan dapat semakin optimal untuk mendukung mobilitas masyarakat.

“Ini juga sangat baik untuk mendukung transportasi kereta dan mobilitas masyarakat yang masuk dan keluar Bandung,” tambahnya.

Menko AHY turut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum beserta jajaran Balai, mitra konstruksi Modern Widya Teknikal, serta Pemerintah Kota Bandung yang terus mengawal pelaksanaan proyek hingga mendekati penyelesaian.

Terkait kemungkinan pembukaan flyover pada masa Natal dan Tahun Baru (Nataru), Menko AHY menegaskan bahwa hal tersebut masih menunggu evaluasi teknis secara menyeluruh.

“Nanti kita lihat. Saya serahkan kepada Pak Dirjen dan jajaran Kementerian PU. Semua harus dipastikan benar-benar siap, mulai dari kekuatan aspal hingga aspek keselamatan lainnya,” ujarnya saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Dalam peninjauan tersebut, Menko AHY didampingi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan; Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar; Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Barat Rina Kumalasari; Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Muhammad Rahmat; Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal; serta Staf Khusus Menko Herzaky Mahendra Putra.

The post Tingkatkan Konektivitas dan Urai Kemacetan, Menko AHY Tinjau Progres Flyover Nurtanio Bandung appeared first on Indoissue.

Kehadiran Menko AHY bersama ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi simbol semangat hidup sehat dan produktif yang kian tumbuh di kalangan aparatur negara.

“Senang sekali saya bisa ikut lari bareng teman-teman ASN di Indonesia dalam acara ASN Run tahun 2025 ini. Ini juga menunjukkan bahwa olahraga lari semakin populer, termasuk juga bagi para ASN, para birokrat,” ujar Menko AHY.

Tak hanya hadir langsung, ASN Run juga dilakukan secara virtual. Menko AHY menilai inisiatif ini mampu menularkan energi positif, terutama bagi generasi muda.

“Mudah-mudahan ke depan ASN kita juga sehat badannya, jiwa, dan raganya, serta terus berkarya untuk Indonesia,” imbuhnya.

ASN Run 2025 turut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti; Menteri PANRB, Rini Widyantini; Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto; serta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Menko AHY sendiri didampingi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Nazib Faizal; Staf Khusus Menteri, Sigit Raditya; Tenaga Ahli Menteri, Yudhi Prasetyo; dan Kolonel Rio Neswan.

The post Ikut ASN Run 2025, Menko AHY Ajak ASN Hidup Sehat, Produktif dan Penuh Semangat appeared first on Indoissue.

“Presiden Prabowo membawa kabar baik. Salah satu pembahasan dengan Presiden Xi Jinping adalah mengenai kerja sama pembangunan infrastruktur ke depan, termasuk di antaranya proyek Giant Sea Wall dan pengembangan kereta cepat,” ujar Menko AHY, Kamis (4/9/2025) usai rapat terbatas bersama Presiden di Istana, Jakarta.

Menko AHY menjelaskan, kedua proyek tersebut merupakan program besar yang harus dikawal bersama-sama lintas kementerian.

“Karena keterbatasan waktu, pembahasan tidak bisa dilakukan secara detail. Untuk itu, saya akan memastikan pengawalan terhadap dua proyek besar ini. Nantinya juga akan ada rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait agar langkah yang diambil lebih terukur,” jelasnya.

Menko AHY menegaskan, pembangunan infrastruktur strategis hasil kerja sama bilateral tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan wilayah, meningkatkan konektivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

The post Menko AHY: Presiden Prabowo Bawa Kabar Baik Kerjasama Infrastruktur dari Tiongkok appeared first on Indoissue.

“Dengan Menteri PU, tentunya kami selain mengikuti perkembangan situasi di lapangan, juga menginventarisasi dan mengidentifikasi berbagai kerusakan infrastruktur, termasuk gedung-gedung pemerintahan, kantor DPRD, serta fasilitas umum. Ada JPO misalnya yang rusak atau terbakar. Dari Kementerian PU, nanti Pak Menteri bisa lebih detail menjelaskan bahwa sudah dialokasikan anggaran untuk segera memperbaiki berbagai infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak tadi. Selebihnya, pemerintah daerah, termasuk misalnya Transjakarta, sudah punya langkah-langkah cepat agar bisa segera beroperasi seperti sedia kala,” ujar Menko AHY kepada awak media sebelum Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Sejauh ini, pemerintah mencatat kerusakan tersebar di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Nilai kerusakan diperkirakan mencapai Rp900–950 miliar, namun angka tersebut masih dapat berubah mengikuti verifikasi di lapangan. Menko AHY menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran untuk pemulihan ditopang oleh pos kedaruratan dari APBN yang dialokasikan melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

“Ya, tadi kami berbicara, sudah teridentifikasi kerusakan-kerusakan tersebut terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota, dengan nilai sekitar Rp900 hingga Rp950 miliar. Angka ini bisa fluktuatif dan terus dihitung secara lebih detail. Itu dihitung dari pusat, dari Kementerian PU. Biasanya memang ada anggaran untuk kedaruratan, dan pos itu yang digunakan,” jelas Menko AHY.

Adapun kota-kota yang mengalami kerusakan signifikan antara lain Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, dan Solo. Menko AHY menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum di daerah-daerah tersebut akan menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat segera dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman.

Usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto, Menko AHY menjelaskan jika Presiden menekankan pentingnya langkah cepat untuk memulihkan layanan publik di berbagai provinsi dan kabupaten/kota.

“Bapak Presiden berharap kerusakan-kerusakan infrastruktur termasuk fasilitas publik yang terjadi bisa segera ditangani, dibangun kembali ataupun diperbaiki. Kementerian Pekerjaan Umum bersama pemerintah daerah akan bekerja langsung untuk mewujudkan hal tersebut,” ujar AHY.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar fokus pembangunan ekonomi tidak boleh tertunda. “Banyak hal yang tidak bisa menunggu, artinya pembangunan harus tetap dijalankan dengan baik di tengah dinamika situasi yang ada,” tambah Menko AHY.

Selain fokus pada pemulihan, Menko AHY juga menyinggung proyek-proyek strategis yang saat ini tengah dikawal pemerintah, antara lain pengembangan Giant Sea Wall dan perlindungan Pantura Jawa melalui badan otorita khusus, serta kelanjutan pembangunan kereta cepat.

Lebih lanjut menanggapi aspirasi masyarakat melalui isu 17+8, Menko AHY menyampaikan perlunya dialog terbuka antara pemerintah, parlemen, dan berbagai kalangan. Menurutnya, ruang komunikasi yang sehat harus tetap dijaga agar solusi bersama dapat ditemukan.

The post Gerak Cepat Perbaiki Infrastruktur Terdampak Unjuk Rasa, Menko AHY Pastikan Fasilitas Layanan Publik Dapat Segera Beroperasi Secara Normal appeared first on Indoissue.