Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun anggaran 2023 mencapai Rp26,7 triliun atau setara 97,6 persen dari pagu anggaran.

“IKN tahun ini (2023) kita belanjakan Rp26,7 triliun, anggaran total Rp27,4 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konfrensi persnya di Jakarta, Selasa 2 Januari 2024 kemarin.

Realisasi anggaran itu dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp24,3 triliun. Sementara sisanya dibangun untuk noninfrastruktur sebesar Rp3,0 triliun.

Adapun anggaran infrastruktur digunakan untuk membangun istana negara dan kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan pemukiman ASN (pembangunan tower rusun aparatur sipil negara serta pertahanan dan keamanan), dan pembangunan jalan tol IKN.

Melansir data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) progres pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap pertama mencapai 60 persen.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar IKN tahap pertama ditargetkan rampung pada akhir 2024.

“Sudah bagus progresnya, minggu per minggu ini hampir 60 persen itu batch 1. Rinciannya batch 1 sekitar 59 persen lebih kalau batch 2 sudah sekitar 2 persen atau 3 persen,” tuturnya saat ditemui di Jakarta, dikutip 3 Desember 2023.

Dalam hal ini, Kementerian PUPR melaksanakan dukungan terhadap pembangunan proyek infrastruktur di IKN sejak 2020-2024 dengan anggaran sebesar Rp60,99 triliun. Proyek itu dilaksanakan dengan 85 paket pekerjaan.

Terkait rinciannya, pembangunan infrastruktur dasar batch 1 di IKN terdiri dari 40 paket pengerjaan dengan total anggaran yang telah diguyurkan yakni Rp24,52 triliun.

Sementara, untuk batch 2 yang dikerjakan setelah Maret 2023, anggarannya sebesar Rp36,46 triliun untuk 45 paket pekerjaan dengan progres terkini dilaporkan mencapai 3 persen.

Danis memaparkan, sejumlah proyek yang ditargetkan rampung pada pertengahan 2024 di antaranya yakni kantor dan istana kepresidenan.

Selain itu, pembangunan 4 kantor Kemenko Perekonomian, serta 12 tower rusun aparatur sipil negara (ASN) juga dikebut pengerjaannya agar selesai di akhir 2024.

“Kalau kita bicara target 2024 itu ada yang target selesai Agustus untuk upacara dan awal pemindahan, misalnya 47 tower ASN itu selesai akhir 2024, tapi kalau untuk pertengahan 2024 itu baru skitar 12 tower (yang ditarget selesai),” pungkasnya.

The post Habiskan 26,7 Triliun, Proyek IKN Sudah Jadi Apa Saja? appeared first on Indoissue.

Pasalnya kini rezim Jokowi terlihat sedang cuci tangan melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengatakan investor mulai meragukan IKN setelah ada capres yang memberikan sentimen negatif terhadap pembangunannya.

“Artinya Rezim Penimbun Utang Sedang Cuci Tangan, Tapi Tenang Aja Jika Jokowi Lengser Maka Audit Forensik Dulu Seluruh Proyek Yang Diciptakan Dari Utang Khususnya IKN!!!” ucapnya dikutip dari akun X pribadinya, Jumat (8/12).

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa penyebab banyaknya investor mulai meragukan pembangunan IKN di Kalimantan Timur karena terdapat capres uang mengkritiknya.

“Sekarang kan banyak investor yang mulai nanya, mulai ada keraguan. Karena ada beberapa capres yang menyampaikan visi dan misinya itu melahirkan keraguan bagi investor,” kata Bahlil di acara peresmian Media Center Indonesia Maju di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (4/12/2023), dikutip dari Kompas TV.

Dalam kesempatan itu, Bahlil tidak menyebutkan nama capres yang dimaksudnya, namun ia menegaskan proyek pembangunan IKN mempunyai landasan hukum kuat berupa Undang-undang Nomor 21 tahun 2023 tentang IKN.

“Masa tiba-tiba mau bilang batalkan, ya kami harus mampu menjawab itu dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa semua fraksi partai politik di DPR setuju ketika UU IKN dirumuskan, sehingga siapapun pempimpin terpilih selanjutnya, wajah melanjutkan pembangunan ibu kota baru.

“Tadi saya katakan bahwa IKN itu kan perintah undang-undang, dan itu sudah ada undang-undangnya. Dan dari semua partai yang ada, pendukung pemerintah, semua mendukung termasuk PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Itu satu,” kata Bahlil.

“Yang kedua, karena itu perintah undang-undang, maka wajib, pemerintah siapa pun wajib melaksanakan,” tutur mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu.

The post Audit Forensik IKN Setelah Presiden Jokowi Selesai Menjabat appeared first on Indoissue.