Menko AHY menegaskan bahwa keberadaan jalan akses ini sangat vital dalam memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Kota Singkawang dan wilayah sekitarnya di Kalimantan Barat.

“Saya baru saja mendarat di Bandara Singkawang yang kini menjadi salah satu tulang punggung konektivitas di Kalimantan Barat, terutama untuk Singkawang dan sekitarnya. Jalan akses ini sangat penting karena memangkas waktu tempuh secara signifikan,” ujar Menko AHY.

Ia menjelaskan, sebelum jalan tersebut dibangun, perjalanan dari jalan nasional menuju bandara dapat memakan waktu sekitar 30 menit. Kini, dengan tersambungnya jalan sepanjang 10 kilometer tersebut, waktu tempuh menjadi sekitar 5 menit.

Pembangunan jalan ini dilaksanakan secara bertahap sejak 2023 hingga 2025 dengan total anggaran sekitar Rp115 miliar. Pada tahap awal tahun 2023, pembukaan akses sepanjang 10 kilometer masih berupa jalan tanah. Selanjutnya pada 2024 dilakukan pengaspalan sekitar 4 kilometer, dan pada 2025 dituntaskan 6 kilometer sisanya hingga seluruh ruas sepanjang 10 kilometer beraspal.

Menko AHY menjelaskan, tantangan utama pembangunan jalan tersebut adalah kondisi tanah yang didominasi gambut dan rawa. Karena itu, diperlukan penguatan struktur tanah melalui pemasangan cerucuk sedalam 4–6 meter dengan jarak sekitar 40 sentimeter, serta penggunaan geotekstil stabilisator untuk memastikan daya dukung tanah tetap kuat sebelum dilakukan pengaspalan.

“Secara umum jalan ini dua lajur, meskipun idealnya empat lajur. Saat ini baru sekitar 150 meter mendekati bandara yang sudah empat lajur. Ke depan, akan dikembangkan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, tentu dengan perhitungan anggaran yang matang,” jelasnya.

Untuk pelebaran menjadi empat lajur secara keseluruhan, diperkirakan masih membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp50 miliar.

Selain meninjau jalan akses bandara, Menko AHY juga mendapat paparan mengenai kondisi jalan nasional di Kalimantan Barat yang panjangnya mencapai sekitar 2.000 kilometer. Secara umum, 95–97 persen dalam kondisi baik, namun sebagian ruas masih memiliki lebar jalan yang relatif sempit, yakni sekitar 4,5–5 meter dari idealnya 7 meter.

Ia juga menyoroti pembangunan jalan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat–Malaysia yang membentang sekitar 600 kilometer, mulai dari Temajuk hingga Putussibau. Saat ini, baru sekitar 300 kilometer yang telah beraspal. Untuk menuntaskan seluruh ruas perbatasan tersebut, dibutuhkan anggaran sekitar Rp8 triliun.

Menurut Menko AHY, pembangunan jalan perbatasan bukan hanya memiliki dimensi pertahanan dan keamanan sebagai beranda terdepan negara, melainkan juga nilai strategis ekonomi, mengingat kawasan tersebut dikelilingi perkebunan kelapa sawit dan aktivitas ekonomi produktif lainnya.

“Kami datang untuk mendorong sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur terus berjalan dan ada progresnya. Memang selalu ada tantangan anggaran, baik di pusat maupun daerah. Tugas kami di Kemenko Infrastruktur adalah menjembatani, memastikan sinergi antara Kementerian PU secara teknis dengan pemerintah daerah agar pembangunan tetap berjalan berkelanjutan,” tegasnya.

Menko AHY juga menekankan pentingnya aspek perawatan infrastruktur yang telah dibangun. Menurutnya, pemeliharaan memerlukan biaya yang tidak sedikit, tetapi sangat krusial agar kualitas jalan tetap terjaga.

“Perawatan juga penting. Jangan sampai kita membangun yang satu, sementara yang lain rusak. Infrastruktur harus dijaga agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” pungkasnya.

Kehadiran Menko AHY di Singkawang juga bertepatan dengan rangkaian Festival Cap Go Meh yang menjadi agenda budaya tahunan berskala nasional dan internasional, yang turut mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Infrastruktur yang kuat, menurutnya, menjadi fondasi utama dalam mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Hadir dalam pengecekan jalan akses Bandara Singkawang ini, Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Asep Syarip Hidayat; Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalbar, Chandra S; Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie.

Menko AHY didampingi Staf Khusus Menko, Agust Jovan Latuconsina, Herzaky Mahendra Putra, Irjen Pol. Arif Rachman dan Tenaga Ahli, Yudhi Prasetyo.

The post Tinjau Jalan Akses Bandara Singkawang, Menko AHY Pastikan Dukungan Infrastruktur Berkelanjutan Wilayah Perbatasan appeared first on Indoissue.

“Kita semua berduka karena situasinya juga tidak mudah bagi saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Saya sendiri minggu lalu berkesempatan mengunjungi langsung daerah bencana, ke lapangan, untuk memastikan kita bisa segera membenahi banyaknya infrastruktur yang hancur atau rusak,” ujar Menko AHY, Rabu (9/12/2025).

Berdasarkan data dari BNPB dan Kementerian PU per-8 Desember 2025. Ada 52 kabupaten kota terdampak yang tersebar 18 di Aceh, 18 di Sumut dan 16 di Sumbar. 961 korban meninggal dunia, 234 korban hilang 5.000 orang terluka dan 1 juta warga kini mengungsi.

Berdampak kerusakan pada 1,2 ribu fasilitas umum, 199 fasilitas kesehatan, 534 fasilitas pendidikan, 420 rumah ibadah, 234 gedung/kantor, 435 jembatan, 259 akses terdampak, 163 akses putus, 101 jalan putus dan 62 jembatan terputus. Selain itu, tercatat 156,5 ribu rumah rusak dengan 143,427 rusak berat, 2,298 rusak sedang dan 10,808 rusak ringan.

Menko AHY menjelaskan bahwa kerusakan terparah terjadi pada infrastruktur transportasi darat. Banyak jalan terputus akibat amblas karena longsor atau dihantam banjir bandang, serta jembatan yang runtuh dan mengisolasi sejumlah daerah.

“Daerah terisolir harus segera kita hubungkan kembali, karena hanya dengan itu kita bisa dorong logistik. Jika tidak, masyarakat bisa kelaparan karena benar-benar tidak ada suplai yang mencukupi,” tegasnya.

Selain jalur darat, pemerintah juga mengoptimalkan jalur udara melalui pesawat dan helikopter, serta jalur laut menuju pelabuhan-pelabuhan di tiga provinsi tersebut. Menko AHY menjelaskan bahwa pemerintah memastikan seluruh alat berat seperti excavator, dozer, dan loader dapat bekerja di lapangan untuk merapikan, membuka akses, sekaligus menghubungkan kembali wilayah-wilayah yang terputus.

“Memang secara temporer terlebih dahulu, tetapi selebihnya kita akan membangun lebih baik lagi, lebih tahan lagi terhadap bencana,” tambahnya.

Menko AHY menegaskan bahwa proses pembangunan permanen membutuhkan waktu yang lebih panjang dan harus dilakukan dengan kerja sama erat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

“Saya juga selain berkoordinasi antar K/L, tetapi juga dengan kepala daerah. Ini saya rasa penting untuk kita kawal bersama-sama termasuk juga infrastruktur lainnya, penerangannya, komunikasi, semua harus terhubung kembali,” katanya.

Menko AHY menyampaikan bahwa, pasca menghadiri Balaitung Dialogue, dirinya langsung bertolak kembalo menuju Sumatra, kemudian melanjutkan perjalanan ke Aceh, khususnya Aceh Tamiang—salah satu wilayah dengan dampak bencana paling berat.

“Saya ingin melihat secara langsung, memastikan pekerjaan di lapangan bisa berjalan dengan baik dan efektif,” ujarnya.

Terkait estimasi kerugian, Menko AHY menyampaikan bahwa dirinya baru saja berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum.

“Kalkulasi awalnya anggaran sekira Rp50 triliun. Tapi ini kalkulasi awal, tidak bisa dikatakan definitif karena terus berkembang. Data terus update, BNPB dan semua mengupdate juga,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa setelah masa tanggap darurat yang baru saja diperpanjang 14 hari, pemerintah akan masuk ke tahap penting: percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Di sinilah membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami disuruh menghitung dan mempersiapkan dengan baik, dan tentunya segera mengeksekusi di lapangan,” jelasnya.

Menko AHY menegaskan bahwa kecepatan penanganan tidak boleh mengorbankan kualitas.

“Tidak boleh ada hal-hal yang tidak kita lakukan dengan cepat, tapi tidak juga boleh grasak-grusuk, karena membangun kembali bukan berarti yang penting cepat, tapi kualitasnya harus bagus sehingga jangan kemudian rentan terhadap bencana di kemudian hari,” ujarnya.

Menko AHY menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mempercepat pemulihan infrastruktur agar masyarakat dapat segera bangkit dan kembali menjalankan aktivitas secara normal.

Dalam acara tersebut, Menko AHY turut didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Rachmat Kaimuddin, Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Sigit Raditya dan Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Herzaky Mahendra Putra.

The post Menko AHY: Pemerintah Berupaya Segera Pulihkan Infrastruktur dan Konektivitas di Aceh, Sumut dan Sumbar appeared first on Indoissue.

“Kami berupaya untuk segera, bukan hanya mengetahui permasalahan tetapi segera mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang kita hadapi selama ini. Oleh karena itu, sekali lagi resolusi 2025, kami semakin terintegrasi, semakin kompak, solid, dan menghadirkan solusi terbaik bagi masyarakat dan berbagai tantangan bangsa kita ke depan,” tegas Menko AHY.

Rapat yang dilaksanakan di awal tahun ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pada tahun 2024, mengukur progres dan pencapaian, serta memastikan keberlanjutan program yang telah berjalan. Selain itu, rapat ini juga merumuskan langkah strategis untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, khususnya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sesuai visi Astacita.

“Dua puluh tahun ke depan, pembangunan infrastruktur ini menjadi backbone, akan selalu menjadi backbone. Ketika Presiden Prabowo Subianto mengatakan dan menegaskan kepada kita semua Astacita, kita ingin mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air, termasuk memperkuat hilirisasi, industrialisasi, digitalisasi, serta pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan serta ketimpangan sosial. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, infrastruktur yang tepat sasaran sangat diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan tadi,” jelas Menko AHY.

Hadir dalam rapat ini antara lain Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, serta Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah yang mewakili Menteri terkait, bersama jajaran masing-masing. Menko AHY didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator, Ayodhia G. L. Kalake, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Nazib Faizal, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas, Odo R. M. Manuhutu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Muhammad Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Ronny Hutahayan, Staf Ahli Menteri Arif Rahman dan Okto Irianto, Para Staf Khusus, Agust Jovan Latuconsina, Si Made Rai Edi Astawa, Herzaky Mahendra Putra, dan Merry Riana.

The post Bahas Kebijakan Strategis 2025, Menko AHY Gelar Rakor Bersama Lima Kementerian Teknis appeared first on Indoissue.