Herman menyatakan bahwa Presidential Club akan menjadi forum yang baik untuk saling mengisi dan memberikan sharing dari presiden-presiden sebelumnya kepada presiden yang baru.

“Tentu ini menjadi hal yang baik ke depan, ini tentu menjadi hal yang baru, menjadi forum saling mengisi dan memberikan sharing dari presiden-presiden sebelumnya kepada presiden yang melanjutkan. Ini merupakan politik tingkat tinggi karena politik tingkat tinggi itu adalah ketika membicarakan kepentingan bangsa dan negara,” ujar Herman melansir dari Beritasatu.com,Selasa(7/5/2024).

Partai Demokrat sepenuhnya mendukung gagasan tersebut dengan harapan forum ini akan memperkuat posisi presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya dan mencapai target yang telah ditetapkan.

“Mudah-mudahan forum ini dalam rangka memperkuat posisi presiden di dalam menjalankan tugas-tugasnya dan tentunya mencapai target yang telah dicanangkan,” kata Herman menambahkan.

Prabowo Subianto, menurut Herman, membutuhkan kebersamaan dalam mewujudkan program-program yang tertuang dalam Asta Cita. Presidential Club diharapkan dapat menjadi wadah kebersamaan para pemimpin bangsa untuk memberikan masukan dan saran kepada Prabowo.

“Bahkan (dengan Presidential Club) akan memberikan pengalaman berharga dari presiden-presiden sebelumnya yang ini bisa di-share untuk dijadikan sebuah pengalaman. Kita tahu bahwa geopolitik kita tidak mudah, karena situasi internasional sangat berpengaruh terhadap situasi dalam negeri,” kata Herman.

Herman mencontohkan perang Rusia dan Ukraina yang tak kunjung selesai, termasuk konflik Israel dan Iran yang mulai memanas. Menurut dia, situasi dunia tersebut sangat memengaruhi situasi ekonomi nasional Indonesia.

“Ini harus kita pahami bersama bahwa dengan mendirikan Presidential Club yang digagas oleh Pak Prabowo, ini adalah sebuah niat baik dan sebuah forum yang baik untuk kebaikan bangsa dan negara,” pungkas Herman.

The post Demokrat: Gagasan Presidential Club Menguatkan Posisi Presiden appeared first on Indoissue.

Sebab, Megawati merupakan pihak yang berperkara dalam gugatan PHPU yang diajukan pasangan calon (Paslon) 03, Ganjar-Mahfud di Mahkamah Konstitusi (MK).

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan kepada wartawan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Selasa (16/4).

“Jadi, ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi, kalau Ibu Mega dia merupakan pihak dalam perkara ini sehingga kalau itu yang terjadi menurut saya tidak tepat sebagai amicus curiae,” kata Otto.

Otto mengurai, amicus curiae bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang independen seperti halnya sivitas akademika dan lainnya.

“Tidak partisan, itu boleh menjadi amicus curiae. Itu harus kita pahami dulu,” tuturnya.

Kendati begitu, Ketua Umum PERADI ini enggan berspekulasi mengenai keyakinannya terkait amicus curiae yang dilakukan Megawati bakal tidak didengar oleh MK. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada MK.

“Ini tergantung pada Mahkamah Konstitusi,” tandasnya.

Dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, arti amicus curiae adalah sebuah konsep di mana orang-orang yang merasa punya kepedulian terhadap suatu perkara menyampaikan pendapatnya di pengadilan.

Bentuk amicus curiae ada dua, yaitu lisan dan tulisan.

Sementara dikutip Kilat.com dari laman resmi Universitas Gadjah Mada atau UGM, peran amicus curiae ada tiga kategori.

Pertama, amicus curiae disebutkan dan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Kedua, amicus curiae tidak disebutkan tapi dijadikan pertimbangan oleh hakim. Ketiga, amicus curiae tidak disebutkan dan tidak dijadikan pertimbangan.

The post Otto Hasibuan: Megawati Tidak Tepat jadi Amicus Curiae appeared first on Indoissue.

Dudung bilang pimpinan TNI-Polri juga paham terkait netralitas dan akan beri tindakan tegas jika jajarannya di bawahnya melenceng dalam proses pesta demokrasi 2024.

Hal itu disampaikan Dudung merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang ingin aparat penegak hukum netral di 2024.

“Saya punya keyakinan mereka punya sapta marga, sumpah prajurit, dan wajib TNI dan Tribrata. Tidak ada kalau misalnya ada ketidaknetralan. Saya yakin, pimpinan TNI maupun Polri kalau ada anak buahnya yang tidak netral pasti dia bertindak tegas karena sudah tahu aturan ketentuan,” kata Dudung di JCC, Senayan, Minggu, 4 Februari 2024.

Dudung lantas berharap, Megawati mestinya juga bisa menyampaikan pesan netral itu kepada Badan Intelejen Nasional (BIN). “Kemarin gak dibilang juga kok, BIN-nya kok netral. Harusnya bilang juga dong BIN juga netral,” ujar Dudung.

Menurut Dudung, netralitas di BIN juga harus ditegaskan. Dia menyinggung itu karena sempat ramainya isu temuan pakta integritas yang diduga ditandatangani Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban.

“Kan sudah ada kenyataan yang di Papua tuh. Yang pernyataan beredar di media,” tutur Dudung.

Dia menuturkan dugaan BIN itu sudah mencuat sehingga mestinya Megawati juga menaruh perhatian.

“Pernyataan tentang Kabinda itu salah satu, itu dari mana itu? Dari BIN kan? Harusnya Bu Mega juga ngomong begitu dong, kan begitu kan. Kalau TNI-Polri belum ada buktinya, belum ada faktanya ya, saya yakin TNI-Polri gak usah takut,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung agar aparat penegak hukum khususnya TNI-Polri tak melakukan intervensi kepada rakyat Indonesia pada pemilu 2024 nanti.

“Ingat, hei polisi jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara jangan lagi intimidasi rakyatku. Emang polisi iku sopo yo, Panglima iku sopo yo,” jelas Megawati saat pidato di acara kampanye akbar Ganjar Pranowo-Mahfud MD di GBK, Sabtu, 3 Februari 2024.

Megawati juga meminta agar jajaran aparatur sipil negara (ASN) untuk bersikap netral. Sebab, ketidaknetralan sudah terjadi jelang pemilu 2024.

The post Eks KSAD Dudung Balas Megawati: BIN Juga Netral Dong appeared first on Indoissue.