Penegasan tersebut disampaikan Menko AHY saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Rakornas dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang memberikan pengarahan kepada jajaran pemerintah pusat dan daerah terkait pentingnya keselarasan visi, konsistensi kebijakan, serta soliditas pelaksanaan program pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY menilai Rakornas sebagai forum strategis untuk memastikan agenda pembangunan nasional dapat diterjemahkan secara konkret dan seragam hingga ke tingkat daerah.

“Rakornas ini menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan kebijakan dengan pelaksanaan program prioritas nasional. Presiden menekankan keselarasan visi, konsistensi kebijakan, serta soliditas implementasi di lapangan sebagai kunci menghadirkan lompatan pembangunan yang nyata,” ujar Menko AHY.

Lebih lanjut, pembahasan dalam Rakornas diarahkan pada percepatan implementasi program nasional, penguatan kedaulatan pangan dan energi, serta dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif. Sinergi pusat dan daerah juga ditekankan sebagai fondasi agar pembangunan berjalan efektif, berkelanjutan, dan mampu menjawab berbagai tantangan bangsa ke depan.

Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Kegiatan ini dihadiri Presiden Republik Indonesia, jajaran Kabinet Merah Putih, para kepala daerah, unsur Forkopimda, serta jajaran TNI dan Polri dari seluruh Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Menko AHY didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator serta para Deputi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

The post Hadir di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah, Menko AHY: Memperkuat Sinergi untuk Pembangunan Nasiona appeared first on Indoissue.

Setibanya di Bandara Silangit tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menko AHY dan Menteri Pertahanan Sjafrie Samsoeddin langsung melanjutkan perjalanan menggunakan Helikopter Caracal TNI Angkatan Udara untuk meninjau Jembatan Bailey Sungai Garoga di wilayah Tapanuli Selatan.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden Prabowo tampak beberapa kali berdiskusi langsung dengan Menko AHY dan Menhan Sjafrie terkait progres pembangunan serta fungsi strategis jembatan bagi konektivitas wilayah. Presiden bahkan sempat memanggil Menko AHY dan Menhan Sjafrie yang berada di belakangnya untuk berdiskusi lebih dekat, disertai gestur akrab saat membahas percepatan pemulihan infrastruktur.

Peninjauan ini dilakukan untuk mengawal penyelesaian infrastruktur penghubung yang memiliki peran vital bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik antarwilayah. Jembatan Bailey Sungai Garoga sepanjang 44 meter tersebut menjadi solusi sementara namun strategis, menggantikan jembatan lama yang rusak akibat bencana alam dan sempat memutus akses ekonomi warga.

Jembatan ini dibangun oleh Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, serta dirancang mampu menahan beban hingga 25 ton. Kehadirannya diharapkan segera memulihkan konektivitas utama antara Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Selatan, sekaligus memperlancar arus barang, jasa, dan aktivitas sosial masyarakat.

“Jembatan ini adalah urat nadi kegiatan ekonomi di daerah ini. Perannya sangat strategis untuk memulihkan konektivitas dan mobilitas masyarakat yang sempat terputus akibat bencana. Saya turut mengapresiasi melihat sinergi luar biasa antara aparat dan masyarakat setempat yang bahu-membahu mempercepat pembangunan infrastruktur darurat ini,” ujar Menko AHY.

Usai meninjau pembangunan jembatan, Presiden Prabowo didampingi Menko AHY melanjutkan agenda dengan mengunjungi Posko Kesehatan Kodam I/Bukit Barisan di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di lokasi tersebut, Presiden berdialog langsung dengan tenaga kesehatan guna memastikan layanan medis bagi masyarakat terdampak berjalan optimal.

Menko AHY menegaskan bahwa hingga akhir tahun 2025 pemerintah akan terus bekerja memastikan seluruh proses pemulihan pascabencana berjalan optimal, infrastruktur kembali berfungsi, serta masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, dan bangkit lebih kuat ke depan.

Selain Menko AHY dan Menhan Sjafrie, dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo terlihat didampingi Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak; Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo; Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya; serta Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution.

The post Menko AHY Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Jembatan Bailey di Tapanuli Selatan appeared first on Indoissue.

Menko AHY menyampaikan bahwa 25 tahun sejak dilantik sebagai perwira di Istana Merdeka pada 14 Desember 2000, para alumni AKABRI 2000 dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terus menjaga semangat persahabatan, profesionalisme, serta pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Momentum 25 tahun pengabdian ini kami maknai bukan sekadar sebagai penanda perjalanan, melainkan sebagai panggilan untuk terus berbagi dan menunjukkan kepedulian nyata, terutama kepada saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah,” ujar Menko AHY.

Dalam kapasitasnya sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menko AHY menekankan bahwa penanganan bencana harus diawali dengan pemulihan konektivitas agar bantuan kemanusiaan dapat segera menjangkau masyarakat terdampak.

“Pemulihan jalur transportasi menjadi prioritas utama, karena tanpa konektivitas yang berfungsi, bantuan kemanusiaan tidak akan dapat terdistribusi secara cepat dan efektif,” jelas Menko AHY.

Menko AHY menegaskan bahwa penanganan bencana dilakukan melalui sinergi lintas sektor yang terus diperkuat di lapangan.

“Sinergi antara TNI, Polri, kementerian teknis, dan pemerintah daerah terus kami perkuat, termasuk pengerahan personel, dukungan moda transportasi laut dan udara, serta pengamanan wilayah terdampak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menko AHY mengungkapkan hasil koordinasi lintas kementerian pascabencana. Berdasarkan estimasi awal Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dibutuhkan alokasi sekitar Rp51 triliun untuk pembangunan kembali infrastruktur dasar, terutama jalan, jembatan, dan penyediaan air bersih.

Sementara itu, data awal mencatat sekitar 112 ribu unit rumah mengalami kerusakan dengan berbagai kategori, yang saat ini masih terus dimutakhirkan secara teknis oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menko AHY menegaskan bahwa seluruh langkah penanganan bencana dijalankan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

“Arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat jelas: bergerak cepat, koordinasi ketat, dan saling mendukung. Negara harus hadir secara utuh, tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi hingga rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar tuntas,” tegas Menko AHY.

Menko AHY berharap peringatan 25 tahun pengabdian Paguyuban Pamor Persada tidak berhenti sebagai sebuah penanda perjalanan, tetapi menjadi pengingat bahwa pengabdian sejati diukur dari dampak nyata bagi bangsa dan rakyat, terutama di saat-saat paling sulit.

Adapun bantuan kemanusiaan yang dihimpun Paguyuban Pamor Persada akan disalurkan melalui berbagai moda transportasi udara, laut, dan darat, serta melalui mekanisme belanja langsung di daerah terdampak bencana apabila dinilai lebih cepat dan tepat sasaran. Personel Pamor Persada di lapangan juga telah disiapkan untuk mendukung proses distribusi bantuan kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Menko AHY turut didampingi oleh Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga Agust Jovan Latuconsina serta Tenaga Ahli Menko Infrastruktur Rio Neswan.

The post Hadiri 25 Tahun Pengabdian Alumni AKABRI, Menko AHY: Negara Hadir Pulihkan Infrastruktur dan Salurkan Bantuan Kemanusiaan appeared first on Indoissue.

Menko AHY menegaskan bahwa pemulihan jaringan komunikasi sangat vital untuk mendukung evakuasi, distribusi logistik, dan penyaluran bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang masih terisolasi.

“Hari ini saya datang kembali ke Sumatra Utara untuk melakukan peninjauan sekaligus memastikan proses tanggap darurat bencana, terutama terkait pekerjaan infrastruktur dan pemulihan jalur transportasi yang sangat vital bagi evakuasi dan bantuan logistik. Selain infrastruktur fisik, yang tidak kalah penting adalah memastikan jalur komunikasi dapat kembali beroperasi efektif dan menjangkau semua wilayah terdampak,” ujar Menko AHY.

Dalam pemaparan Telkomsel yang diterima langsung oleh Menko AHY dari VP Area Networks Telkomsel, Nugroho, disampaikan kondisi terakhir pemulihan jaringan di tiga provinsi terdampak.

“Secara umum, pemulihan di Sumatra Utara sudah mencapai 97 persen, Sumatra Barat 98 persen, sedangkan Aceh masih berada pada angka 54 persen. Artinya, separuh wilayah Aceh masih merah, baik di pantai timur, barat, maupun wilayah tengah,” tuturnya.

Menko AHY menegaskan perlunya kerja paralel antara pemulihan telekomunikasi, infrastruktur transportasi, dan pasokan listrik agar layanan komunikasi bisa kembali normal.

“Permasalahan utama hari ini adalah jaringan fiber optik yang rusak akibat jalan dan jembatan terputus oleh longsor. Perbaikan jaringan komunikasi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur di lapangan dan alat berat. Karena itu saya mendorong teman-teman PU dan balai-balai di lapangan bekerja efektif agar Telkomsel dapat melakukan percepatan perbaikan jaringan. Hal yang sama juga pada aspek kelistrikan. Jika listrik tidak siap, komunikasi tidak bisa berjalan,” ujarnya.

Menko AHY menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor terus diperkuat, termasuk kolaborasi dengan Kementerian PU dan PLN, untuk mempercepat pemulihan layanan vital.

“Kami akan terus memperkuat koordinasi agar semua pihak bisa responsif dan progresif. Tidak ada niat untuk memperlambat proses, tetapi kita harus sadar ini membutuhkan tahap dan waktu. Yang jelas, semua jalur vital terus kita tambah gelaran alat berat, dukungan peralatan, dan percepatan logistik,” jelas Menko AHY.

Menko AHY mengungkapkan bahwa sejak sepuluh hari terakhir ia telah turun langsung ke sejumlah titik bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Besok, Rabu (10/12/2025), Menko AHY dijadwalkan mengunjungi wilayah Aceh Tamiang, salah satu area terdampak terparah yang masih membutuhkan percepatan pemulihan jaringan transportasi dan telekomunikasi.

“Informasi yang cepat hanya bisa dilakukan ketika masyarakat dapat mengakses komunikasi. Karena itu percepatan adalah keharusan, bukan pilihan,” tegasnya.

Di akhir peninjauan, Menko AHY menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas di lapangan yang bekerja tanpa henti.

“Terima kasih kepada seluruh tim yang bekerja siang malam. Semoga upaya bersama ini mempercepat pemulihan dan membantu masyarakat kembali bangkit,” pungkasnya.

Dalam kunjungan ini hadir pula Sesmenko, Ayodhia G.L. Kalake; Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Nazib Faizal; Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Muhammad Rachmat Kaimuddin; Staf Khusus Menko Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga, Agust Jovan Latuconsina; Staf Khusus Menko Bidang Hukum dan Regulasi, Sigit Raditya; Staf Khusus Menko Bidang Percepatan Pembangunan, Arif Rachman; Vice President Consumer Business Area Sumatra, Saki Hamsat Bramono; Vice President Area Networks Sumatra, Nugroho Adi Wibowo; dan Komisaris Telkomsel, Chandra Arie Setiawan.

The post Menko AHY Tinjau Posko Layanan Telekomunikasi Sumatra di Medan, Pastikan Percepatan Penanganan Darurat appeared first on Indoissue.

“Kita semua berduka karena situasinya juga tidak mudah bagi saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Saya sendiri minggu lalu berkesempatan mengunjungi langsung daerah bencana, ke lapangan, untuk memastikan kita bisa segera membenahi banyaknya infrastruktur yang hancur atau rusak,” ujar Menko AHY, Rabu (9/12/2025).

Berdasarkan data dari BNPB dan Kementerian PU per-8 Desember 2025. Ada 52 kabupaten kota terdampak yang tersebar 18 di Aceh, 18 di Sumut dan 16 di Sumbar. 961 korban meninggal dunia, 234 korban hilang 5.000 orang terluka dan 1 juta warga kini mengungsi.

Berdampak kerusakan pada 1,2 ribu fasilitas umum, 199 fasilitas kesehatan, 534 fasilitas pendidikan, 420 rumah ibadah, 234 gedung/kantor, 435 jembatan, 259 akses terdampak, 163 akses putus, 101 jalan putus dan 62 jembatan terputus. Selain itu, tercatat 156,5 ribu rumah rusak dengan 143,427 rusak berat, 2,298 rusak sedang dan 10,808 rusak ringan.

Menko AHY menjelaskan bahwa kerusakan terparah terjadi pada infrastruktur transportasi darat. Banyak jalan terputus akibat amblas karena longsor atau dihantam banjir bandang, serta jembatan yang runtuh dan mengisolasi sejumlah daerah.

“Daerah terisolir harus segera kita hubungkan kembali, karena hanya dengan itu kita bisa dorong logistik. Jika tidak, masyarakat bisa kelaparan karena benar-benar tidak ada suplai yang mencukupi,” tegasnya.

Selain jalur darat, pemerintah juga mengoptimalkan jalur udara melalui pesawat dan helikopter, serta jalur laut menuju pelabuhan-pelabuhan di tiga provinsi tersebut. Menko AHY menjelaskan bahwa pemerintah memastikan seluruh alat berat seperti excavator, dozer, dan loader dapat bekerja di lapangan untuk merapikan, membuka akses, sekaligus menghubungkan kembali wilayah-wilayah yang terputus.

“Memang secara temporer terlebih dahulu, tetapi selebihnya kita akan membangun lebih baik lagi, lebih tahan lagi terhadap bencana,” tambahnya.

Menko AHY menegaskan bahwa proses pembangunan permanen membutuhkan waktu yang lebih panjang dan harus dilakukan dengan kerja sama erat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

“Saya juga selain berkoordinasi antar K/L, tetapi juga dengan kepala daerah. Ini saya rasa penting untuk kita kawal bersama-sama termasuk juga infrastruktur lainnya, penerangannya, komunikasi, semua harus terhubung kembali,” katanya.

Menko AHY menyampaikan bahwa, pasca menghadiri Balaitung Dialogue, dirinya langsung bertolak kembalo menuju Sumatra, kemudian melanjutkan perjalanan ke Aceh, khususnya Aceh Tamiang—salah satu wilayah dengan dampak bencana paling berat.

“Saya ingin melihat secara langsung, memastikan pekerjaan di lapangan bisa berjalan dengan baik dan efektif,” ujarnya.

Terkait estimasi kerugian, Menko AHY menyampaikan bahwa dirinya baru saja berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum.

“Kalkulasi awalnya anggaran sekira Rp50 triliun. Tapi ini kalkulasi awal, tidak bisa dikatakan definitif karena terus berkembang. Data terus update, BNPB dan semua mengupdate juga,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa setelah masa tanggap darurat yang baru saja diperpanjang 14 hari, pemerintah akan masuk ke tahap penting: percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Di sinilah membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami disuruh menghitung dan mempersiapkan dengan baik, dan tentunya segera mengeksekusi di lapangan,” jelasnya.

Menko AHY menegaskan bahwa kecepatan penanganan tidak boleh mengorbankan kualitas.

“Tidak boleh ada hal-hal yang tidak kita lakukan dengan cepat, tapi tidak juga boleh grasak-grusuk, karena membangun kembali bukan berarti yang penting cepat, tapi kualitasnya harus bagus sehingga jangan kemudian rentan terhadap bencana di kemudian hari,” ujarnya.

Menko AHY menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mempercepat pemulihan infrastruktur agar masyarakat dapat segera bangkit dan kembali menjalankan aktivitas secara normal.

Dalam acara tersebut, Menko AHY turut didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Rachmat Kaimuddin, Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Sigit Raditya dan Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Herzaky Mahendra Putra.

The post Menko AHY: Pemerintah Berupaya Segera Pulihkan Infrastruktur dan Konektivitas di Aceh, Sumut dan Sumbar appeared first on Indoissue.

Menko AHY mengawali paparannya dengan memberikan dukungan dan doa terhadap korban terdampak bencana banjir dan longsor Sumatera 2025. Mulai dari korban jiwa dan korban yang masih hilang, kerusakan infrastruktur, lumpuhnya ekonomi lokal, krisis kemanusiaan, hingga trauma sosial dan psikologis yang mendalam.

Ia menjelaskan tantangan alam yang dihadapi Indonesia, terutama fenomena krisis iklim dan pemanasan global yang kini dampaknya semakin nyata. Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi contoh terbaru dari wilayah yang terdampak parah. Kondisi ini, menurut Menko AHY, membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh elemen bangsa.

“Sebelum masuk ke inklusivitas sesuai tema besar ini, izinkan saya menekankan pentingnya segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ketika tanggap darurat dapat dituntaskan, maka tugas kita berikutnya adalah membangun kembali. Tetapi jangan hanya membangun kembali—bangun lebih baik, bangun lebih kuat, lebih beresilien, dan lebih berkelanjutan,” ujar Menko AHY.

Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh wilayah. Paradigma pembangunan, katanya, bukan lagi sekadar membangun lebih banyak, melainkan membangun lebih baik dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Menko AHY menegaskan bahwa pembangunan harus pro-environment dan sesuai tata ruang. Pembangunan ekonomi, menurutnya, tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan.

Pada kesempatan tersebut, Menko AHY juga menjelaskan peran penting Kemenko Infrastruktur dalam mengoordinasikan perencanaan dan implementasi pembangunan lintas sektor agar lebih terintegrasi dan tepat sasaran, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Infrastruktur sebagai fondasi yang kuat, inklusivitas sebagai multiplier-nya, dan insya Allah pertumbuhan 8% bisa kita capai dengan pembangunan yang berkeadilan, merata, produktif, dan berkelanjutan untuk bumi kita,” lanjut Menko AHY.

Menko AHY menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi 8% bukanlah ambisi kosong, melainkan target realistis bila pembangunan dijalankan dengan tiga prinsip utama: yakni pertama equitable – berkeadilan kewilayahan, kedua productive – investasi diarahkan untuk meningkatkan kapasitas industri, pertanian, energi, inovasi, dan kualitas SDM, serta ketiga sustainable – pembangunan yang tahan terhadap perubahan iklim, risiko bencana, serta menjaga keberlanjutan fiskal dan lingkungan.

“Saya ingin menjadi bagian dari orkestrasi pembangunan nasional. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki tugas pokok untuk mengoordinasikan berbagai elemen yang bertanggung jawab membangun infrastruktur dasar, konektivitas antarwilayah, meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air bersih, sekaligus meningkatkan kualitas hidup melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat,” tutur Menko AHY usai acara ketika memberikan keterangan ke awak media.

Ketua IKASTARA, Mohamad Fachri, berharap forum ini dapat membangun optimisme terhadap pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, layak secara finansial, dan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

“Kita harus optimis melihat masa depan. Ekonomi tidak akan tumbuh jika kita tidak optimis. Semua dimulai dari optimisme,” ujar Fachri.

Senada dengan itu, Ketua ILUNI UI, Pramudya Azhar Oktavinanda, menekankan perlunya solusi pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran, ramah lingkungan, dan financially feasible, serta dikomunikasikan dengan baik.

“Dengan adanya bencana yang terjadi saat ini, pembangunan infrastruktur dan aspek kemanusiaan akan menjadi semakin penting. Rekonstruksi akan menjadi prioritas. Infrastruktur bukan lagi sekadar bicara tentang benda mati, melainkan juga manusia dan kesiapsiagaannya,” jelas Azhar.

Dalam acara tersebut, Menko AHY turut didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Rachmat Kaimuddin, Staf Khusus Menko Sigit Raditya, dan Herzaky Mahendra Putra.

The post Jadi Pembicara Kunci di Balairung Dialogue, Menko AHY Tekankan Pentingnya Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan appeared first on Indoissue.

Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY menjajaki sejumlah peluang kolaborasi strategis antara Indonesia dan Finlandia, mulai dari energi terbarukan, pengelolaan air dan sampah, hingga pengembangan kota cerdas yang berkelanjutan.

“Dan yang tak kalah penting, terkait pendidikan dan sumber daya manusia, pengalaman Finlandia menawarkan pelajaran berharga. Sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan program makan siang gratis di sekolah, negara Anda dapat berbagi wawasan berharga seiring Indonesia memperkuat programnya di bidang pendidikan dan gizi anak,” ujar Menko AHY.

Menko AHY juga menyampaikan bahwa saat ini telah didirikan Kantor Infrastructure Project Facilitation Office (IPFO). IPFO merupakan layanan terpadu yang menghubungkan pemerintah, investor, dan mitra dalam mendukung pembiayaan dan percepatan proyek infrastruktur nasional.

Kebutuhan infrastruktur Indonesia untuk periode 2025–2029 diperkirakan mencapai sekitar US$640 miliar, sementara partisipasi swasta saat ini masih di bawah sepertiganya.

“IPFO hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan menyediakan alur proyek yang jelas, mengantisipasi tantangan, dan memastikan proyek-proyek yang dijalankan bersifat bankable dan inklusif. Kami juga mempromosikan mekanisme pembiayaan kreatif, mulai dari kemitraan publik-swasta hingga optimalisasi aset, agar setiap investasi menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat. Indonesia terbuka untuk bisnis dan investasi,” kata Menko AHY.

Dalam pertemuan tersebut, Menko AHY didampingi oleh Sekretaris Kemenko Infrastruktur Ayodhia G.L. Kalake, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faisal, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Odo Manuhutu, Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga Agust Jovan Latuconsina, serta Staf Khusus Bidang Kerja Sama Lembaga Non Pemerintah dan Kerja Sama Luar Negeri Merry Riana.

The post Bertemu Menlu Finlandia, Menko AHY Jajaki Peluang Kolaborasi Strategis Antar Negara appeared first on Indoissue.

Dalam sambutannya, Menko AHY menyampaikan bahwa Indonesia dan Swiss memiliki potensi besar untuk memperdalam kerja sama, terutama melalui kolaborasi yang mendorong pembangunan infrastruktur hijau, efisien, dan inklusif.

“Saya meyakini terdapat potensi besar sinergi antara Indonesia dan Swiss di bidang infrastruktur. Selama beberapa tahun terakhir, Swiss Business Hub di Jakarta telah aktif mendorong kerja sama antara kedua negara. Berbagai pertemuan bisnis telah dilaksanakan, termasuk Konferensi Hidroenergi Swiss–Indonesia yang berlangsung awal tahun ini. Saya menantikan langkah-langkah konkret selanjutnya untuk semakin memperkuat kerja sama ini,” ujar Menko AHY.

Menko AHY juga menekankan keunggulan Swiss dalam pengembangan solusi infrastruktur berkelanjutan, mulai dari sistem transportasi publik berbasis energi ramah lingkungan, pemanfaatan tenaga air sebagai sumber energi utama, hingga sistem pengelolaan sampah yang efektif melalui daur ulang dan pemanfaatan energi hasil insinerasi.

“Swiss memiliki pengalaman panjang dalam membangun ekonomi yang bersih, efisien, dan berkelanjutan. Praktik-praktik baik ini relevan untuk mendukung agenda pembangunan Indonesia, khususnya dalam pengembangan energi bersih dan pembiayaan infrastruktur yang lebih terjangkau,” tambahnya.

Sementara itu, H.E. Guy Parmelin menegaskan komitmen Swiss dalam memperkuat kerja sama dengan Indonesia. Menurutnya, kemitraan kedua negara memiliki landasan kuat melalui Indonesia–EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), yang memberikan kerangka hukum jelas untuk memperdalam hubungan ekonomi.

“Lebih dari 150 perusahaan Swiss telah beroperasi di Indonesia, menciptakan ribuan lapangan kerja berkualitas serta mendorong inovasi. Melalui inisiatif Team Switzerland Infrastructure, kami siap mendukung ambisi Indonesia dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berketahanan dan berkelanjutan,” ungkap H.E. Guy Parmelin.

Sebagai bagian dari pertemuan ini, dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Swissmem—asosiasi industri Swiss—dan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI). Kesepakatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat pertukaran teknis serta menjajaki peluang kerja sama bisnis di sektor energi dan kelistrikan.

Pertemuan bilateral Indonesia–Swiss ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan kedua negara, sekaligus mendukung agenda pembangunan infrastruktur nasional yang lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan, demi manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pertemuan ini Menko AHY didampingi Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ayodhia G. L. Kalake; Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Nazib Faizal; Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas, Odo R. M. Manuhutu; Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Muhammad Rachmat Kaimuddin; Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan serta Sarana dan Prasarana Permukiman, Ronny Ariuly Hutahayan; Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga, Agust Jovan Latuconsina; Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi, Sigit Raditya; Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Herzaky Mahendra Putra; serta Staf Khusus Bidang Kerja Sama Lembaga Non-Pemerintah dan Kerja Sama Luar Negeri, Merry Riana.

The post Perkuat Hubungan Bilateral, Menko AHY Optimis Kerjasama Indonesia-Swiss Mendukung Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan appeared first on Indoissue.

“Indonesia dikaruniai dengan begitu banyak kemuliaan dari Allah SWT, tetapi kita juga berada di ring of fire. Artinya ada kerentanan, ada hal-hal serius yang harus kita antisipasi bersama. Oleh karena itu, building a resilient and sustainable Indonesia harus menjadi spirit dalam pembangunan bangsa ke depan,” kata Menko AHY.

Ia menekankan bahwa kesiapsiagaan masyarakat sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur.

“Kesiapsiagaan itu penting, harus didrill, harus disimulasikan, sambil kita juga selalu punya langkah-langkah mitigasi atau pencegahan yang lebih tepat sasaran, dengan teknologi early detection dan early warning system. Dan pada akhirnya, kalaupun masih ada yang terdampak bencana, maka recovery-nya itu harus cepat dan kemudian dibangun kembali lebih baik,” jelasnya dalam sesi doorstop.

Terkait kesiapan Universitas Andalas yang direncanakan sebagai titik evakuasi darurat, Menko AHY menyatakan dukungannya. Salah satu hal yang harus disiapkan untuk memitigasi bencana adalah cadangan logistik, terutama di kawasan yang rentan, seperti Mentawai.

“Mentawai misalnya, harus memiliki stockpile logistics yang diamankan dan dipelihara setiap saat. Why? Karena setiap saat bisa terjadi, dan kita harus siap dari sekarang. Unand, terima kasih—katanya sekian ratus hektare siap untuk menjadi tempat evakuasi akhir jika diperlukan. Dan ini memang harus dipersiapkan setiap saat,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menko AHY juga menekankan pentingnya penegakan tata ruang kota dan rehabilitasi pascabencana.

“Build back better. Ini sering kali menjadi peluang ketika infrastruktur hancur. Mungkin itu saatnya kita membangun kembali, tetapi dengan teknologi dan pendekatan yang lebih cerdas dan lebih ramah lingkungan. Tentunya pengolahan sampah, pembangunan jembatan dan jalan juga harus terus dilakukan, termasuk sanitasi air bersih dan rehabilitasi,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, Menko AHY menegaskan arah pembangunan infrastruktur Indonesia ke depan: infrastruktur tidak hanya harus kuat, tetapi juga ramah lingkungan, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Turut hadir Rektor Universitas Andalas (Unand), Dr. Efa Yonnedi, SE., MPPM., Akt., CA., CRGP., Ph.D; Rektor Unand 2006–2011/Mendikbud RI 2011–2014, Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, M.S; Wakil Rektor I, Prof. Dr. Syukri Arief, M.Eng; Wakil Rektor II, Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc; Wakil Rektor III, Prof. Dr. Kurnia Warman, SH, M.Hum; Wakil Rektor IV, Prof. Henmaidi, ST, M.Eng.Sc, Ph.D; Sekretaris Universitas Andalas, Dr. Aidinil Zetra, MA; Direktur Sekolah Pascasarjana, Prof. Dr. apt. Henny Lucida; serta Anggota Komisi V DPR RI, H. Zigo Rolanda, S.E., M.M.

Menko AHY juga didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Nazib Faizal; Staf Khusus Menteri, Agust Jovan Latuconsina dan Sigit Raditya.

The post Jadi Pembicara Kunci ICDMM, Menko AHY Tegaskan Pembangunan Infrastruktur Harus Tangguh dan Berkelanjutan Hadapi Risiko Bencana appeared first on Indoissue.

Hal tersebut disampaikan Menko AHY saat hadir sebagai pembicara utama dalam forum Southeast Asia Summit on Prosperity and Sustainability yang diselenggarakan di Universitas Stanford, Amerika Serikat, pada Selasa (20/5/2025) waktu setempat.

Pertama, Menko AHY menekankan pentingnya mengintegrasikan keberlanjutan dengan kemakmuran. Ia menyebut transisi hijau harus dilihat sebagai peluang menuju masa depan yang lebih baik, bukan beban. Menko AHY juga menyoroti perlunya solusi iklim yang adil dan dapat diakses, terutama bagi kelompok rentan seperti petani dan pekerja.

“Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah mengadopsi strategi pembangunan yang mengintegrasikan ketahanan pangan, energi terbarukan, dan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim,” ujar Menko AHY.

Selanjutnya, Menko AHY menyoroti pentingnya menghubungkan inovasi global dengan aksi lokal. Di tengah percepatan teknologi, Menko AHY menekankan bahwa kemajuan hanya akan bermanfaat jika mampu menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Teknologi seperti kecerdasan buatan, fintech, dan energi terbarukan, menurut Menko AHY, harus dikembangkan bersama komunitas dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

“Teknologi dan inovasi seharusnya memberdayakan manusia, tidak boleh menggantikan atau meminggirkan,” tegasnya.

Imperatif terakhir yang disampaikan Menko AHY adalah pentingnya memperkuat kerja sama regional. Ia menilai tidak ada satu negara pun yang mampu menghadapi risiko sistemik seperti perubahan iklim, disrupsi rantai pasok, dan krisis pangan secara sendiri-sendiri.

Karena itu, ASEAN, menurut Menko AHY, harus berperan sebagai platform pemecahan masalah yang efektif, bukan sekadar forum konsensus.

“Kita harus melangkah lebih jauh dengan memperkuat kapasitas kelembagaan, memperdalam kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta mempercepat inisiatif lintas negara,” ujar dia.

Menko AHY juga menekankan pentingnya komitmen terhadap multilateralisme dan perdamaian regional agar rivalitas kekuatan besar tidak menghambat kemajuan kawasan.

“Indonesia siap berperan aktif sebagai penghubung strategis dan motor penggerak agenda pembangunan inklusif dan berkelanjutan di kawasan,” pungkasnya.

Melalui tiga strategi ini, Menko AHY optimistis bahwa Asia Tenggara dapat membangun masa depan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, di mana kemakmuran dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan keberlanjutan menjadi pijakan utama pembangunan.

Pada forum ini turut hadir Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono; Wakil Ketua MPR, Edhie Baskoro Yudhoyono; Peneliti Tamu di Precourt Institute, Gita Wirjawan; Direktur Hoover Institution dan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Dr. Condoleezza Rice; dan Dekan Stanford Doerr School of Sustainability, Dr. Arun Majumdar.

The post Jadi Pembicara Utama di Universitas Stanford, Menko AHY Paparkan 3 Strategi Kemakmuran dan Kelanjutan Pembangunan di Asia Tenggara appeared first on Indoissue.