Penegasan tersebut disampaikan Menko AHY dalam Town Hall Meeting Transformasi Transmigrasi 2026, Kamis (5/2/2026), di Jakarta.

Menko AHY menekankan pembangunan transmigrasi tidak terpisahkan dari penguatan infrastruktur dasar sebagai fondasi utama pembangunan wilayah. Negara memikul tanggung jawab memastikan setiap kawasan transmigrasi memiliki kesiapan infrastruktur agar mampu tumbuh sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Kami mengemban amanah mengawal pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, terutama infrastruktur yang berdampak langsung terhadap ketahanan nasional, baik di bidang pangan, energi, dan air, maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,” ujar Menko AHY.

Dalam forum tersebut, Menko AHY menjelaskan Kementerian Transmigrasi saat ini mengawal dua agenda besar, yaitu revitalisasi kawasan transmigrasi dan transformasi kawasan transmigrasi. Revitalisasi difokuskan pada optimalisasi kawasan eksisting melalui perbaikan infrastruktur dasar, sementara transformasi diarahkan pada peningkatan nilai tambah kawasan melalui kolaborasi dengan industri, investor, teknologi, dan off-taker.

“Berbicara tentang masa depan tidak hanya memberdayakan apa yang sudah ada, tetapi juga meningkatkan nilai dan potensi setiap kawasan transmigrasi. Transformasi ini dilakukan dengan mengawinkan potensi teknis dengan kekuatan kapital,” tegas Menko AHY.

Menko AHY menambahkan pembangunan transmigrasi perlu menjadi bagian dari strategi nasional menghadapi tantangan global, termasuk ketegangan geopolitik dan risiko perlambatan ekonomi dunia. Oleh karena itu, pembangunan tidak boleh terpusat dan harus menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, termasuk Papua.

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh sepotong-sepotong. Pertumbuhan harus diikuti pemerataan dan keadilan agar tidak menyisakan lapisan masyarakat prasejahtera dan terjebak dalam kemiskinan, terlebih kemiskinan ekstrem,” pungkas Menko AHY.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara, menegaskan pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi harus bersifat pro-rakyat dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Investasi perlu dibarengi peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar masyarakat setempat menjadi pelaku utama pembangunan.

“Yang ditekankan adalah pertumbuhan ekonomi pro-rakyat, yaitu pertumbuhan yang membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Peningkatan kapasitas, vokasi, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci agar masyarakat setempat dapat terserap oleh investasi yang masuk ke kawasan transmigrasi,” ujar Mentrans.

Mentrans juga menegaskan pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi harus dimulai dari penguatan sumber daya manusia agar negara benar-benar hadir dalam setiap ekosistem ekonomi baru.

“Di kawasan ini harus lebih dulu hadir SDM unggul yang mendampingi dan membersamai masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa ditinggalkan dan negara benar-benar hadir dalam setiap ekosistem ekonomi baru di Indonesia,” tegasnya.

Town Hall Meeting Transformasi Transmigrasi 2026 menjadi ruang strategis untuk menyerap masukan lintas sektor sekaligus memperkuat orkestrasi kebijakan antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis, termasuk perguruan tinggi. Pemerintah berharap transformasi transmigrasi mampu melahirkan kawasan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan Indonesia ke depan.

Turut mendampingi Menko AHY dalam kegiatan ini Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, serta Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman. Hadir pula Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah, Arif Rahman; Staf Khusus Menko Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga, Agust Jovan Latuconsina dan Staf Khusus Menko Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Herzaky Mahendra Putra.

Kegiatan ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga, TNI–Polri, serta sivitas akademika dari sedikitnya sepuluh perguruan tinggi di Indonesia.

The post Menko AHY: Transformasi Transmigrasi Strategi Pembangunan Hadapi Tantangan Global appeared first on Indoissue.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung rumah sakit agar RSUD Aceh Tamiang dapat kembali memberikan pelayanan kesehatan secara aman dan maksimal kepada masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Menko AHY mengecek langsung kondisi sejumlah fasilitas rumah sakit yang sebelumnya terdampak bencana. Fokus peninjauan diarahkan pada ruang-ruang layanan vital, termasuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) serta sebagian ruang rawat inap yang telah kembali beroperasi.

Menko AHY menyampaikan apresiasi atas kerja keras Kementerian Pekerjaan Umum di bawah kepemimpinan Menteri PU Dody Hanggodo beserta seluruh jajaran, pemerintah daerah, serta seluruh elemen dan pemangku kepentingan terkait yang terus bersinergi dalam upaya pemulihan infrastruktur layanan kesehatan di Aceh Tamiang.

Selain membantu memastikan ketersediaan air bersih untuk mendukung operasional rumah sakit, Kementerian PU juga berperan aktif dalam proses pembersihan lumpur di sejumlah ruangan dan area layanan RSUD Aceh Tamiang.

Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat pemulihan pelayanan kesehatan agar dapat kembali berjalan normal dan aman bagi pasien maupun tenaga medis.

Menko AHY memastikan bahwa ketersediaan air bersih sebagai salah satu elemen krusial dalam pelayanan kesehatan telah kembali mengalir di sejumlah fasilitas rumah sakit dan memenuhi standar kesehatan.

“Secara umum, instalasi di rumah sakit ini sebagian besar sudah bisa dibersihkan. Alhamdulillah IGD sudah beroperasi dengan baik, dan sebagian ruang rawat inap juga sudah berjalan. Tadi saya cek, air bersih di beberapa fasilitas sudah mengalir dengan deras dan bersih, meskipun masih diperlukan waktu untuk mengidentifikasi dan menangani kerusakan lainnya,” ujar Menko AHY.

Menko AHY menegaskan bahwa meskipun RSUD Aceh Tamiang telah kembali melayani masyarakat, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan terus mengawal proses pemulihan infrastruktur rumah sakit hingga berfungsi sepenuhnya.

“RSUD Aceh Tamiang ini sudah bisa menampung dan melayani masyarakat. Namun, perbaikan total sejumlah instalasi masih harus dilakukan secara bertahap dan terukur. Jika bisa dipercepat, tentu akan kita dorong percepatannya,” tegas Menko AHY.

Pemulihan RSUD Aceh Tamiang menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam memastikan layanan kesehatan tetap berjalan secara aman, berkelanjutan, dan berkualitas, terutama bagi masyarakat terdampak bencana.

Peninjauan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengoordinasikan pemulihan infrastruktur dasar sebagai bagian dari langkah menyeluruh mempercepat pemulihan layanan publik pascabencana di Aceh Tamiang.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menko AHY didampingi Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo beserta jajaran Kementerian PU, Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi, serta Direktur RSUD Aceh Tamiang dr. Andika Putra.

Menko AHY juga didampingi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal; Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga Agust Jovan Latuconsina; Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Sigit Raditya; Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Herzaky Mahendra Putra; Staf Khusus Bidang Percepatan Pembangunan Irjen Pol Arif Rachman; serta Brigjen Rio Neswan.

The post Pastikan Pemulihan Layanan Kesehatan Pascabencana, Menko AHY dan Menteri PU Tinjau RSUD Aceh Tamiang appeared first on Indoissue.

Menurut Menko AHY, kegiatan ini merupakan bentuk nyata keterbukaan pemerintah dalam menerima aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat di berbagai kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.

Menko AHY menyambut baik kegiatan yang digelar selama 24 jam tersebut, yang diisi dengan dialog hangat antara pemerintah, masyarakat, dan para kepala daerah dari berbagai kawasan transmigrasi seperti Kayong Utara (Kalimantan Barat), Luwu Timur (Sulawesi Selatan), dan Seram Bagian Timur (Maluku).

“Saya menyambut baik kegiatan Open House 24 Jam bersama Kementerian Transmigrasi. Kita tadi juga menyaksikan dialog yang begitu hangat antara masyarakat, khususnya mereka yang berada di berbagai kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Termasuk hadir pula para kepala daerah,” tutur Menko AHY yang didampingi Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman dan Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga saat memberikan keterangan.

Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY menyoroti lima program unggulan Kementerian Transmigrasi yang dinilai mampu memperkuat pembangunan kewilayahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Lokal, Karyanusa Nusantara, Gotong Royong, dan Patriot Transmigrasi.

“Ada lima. Yang pertama, Program Transmigrasi Tuntas. Tadi kita saksikan penyerahan sertipikat hak milik bagi para anggota masyarakat di kawasan transmigrasi. Ini menandakan mereka mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang ditinggalinya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menko AHY menjelaskan bahwa Program Patriot Transmigrasi turut mengirim tim ekspedisi ke berbagai daerah untuk melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi kawasan transmigrasi agar dapat dikembangkan dan dikerjasamakan dengan kementerian teknis lainnya.

Menko AHY juga menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam mempercepat pembangunan wilayah, khususnya dalam penyediaan lahan, infrastruktur dasar, perumahan, dan konektivitas.

“Kami dalam kapasitas sebagai Menteri Koordinator di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan ingin terus mendorong kolaborasi yang erat antar lima kementerian yang secara langsung berada di garis depan,” katanya.

Ia menilai, satu tahun pertama masa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi fase penting untuk memetakan tantangan pembangunan dan memperkuat arah kebijakan ke depan.

“Masih banyak hal yang harus kita lakukan. Satu tahun cukup bagi kita untuk memetakan masalah yang ada, dan mudah-mudahan seluruh progres di tahun ini bisa menjadi modal yang lebih baik agar kerja kita semakin tepat sasaran, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Menko AHY.

Terkait pelaksanaan Open House 24 Jam, Menko AHY menilai inisiatif tersebut mencerminkan semangat pelayanan publik yang partisipatif dan transparan.

“Saya menilai ini sebuah inisiatif dengan semangat pelayanan publik yang luar biasa — bagaimana masyarakat dapat memiliki akses langsung untuk menyampaikan masukan, aspirasi, dan juga kritik,” ucapnya.

Menurut Menko AHY, kritik dan aspirasi yang disampaikan secara konstruktif harus dijadikan bahan evaluasi pemerintah.

“Tadi saya lihat ada kritik, tapi kritik membangun, disampaikan dengan cara yang baik. Jika memang faktual dan rasional, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mendengarkan aspirasi ataupun kritik dari masyarakat,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Menko AHY menyampaikan apresiasi terhadap Kementerian Transmigrasi yang dinilainya dapat menjadi teladan bagi lembaga pemerintah lainnya.

“Saya rasa Kementerian Transmigrasi bisa menjadi contoh bahwa institusi pemerintahan perlu memiliki ruang yang cukup luas untuk dialog dan interaksi dengan masyarakat di mana pun berada,” pungkas Menko AHY.

The post Apresiasi Inovasi Open House 24 Jam Kementerian Transmigrasi, Menko AHY: Ruang Dialog Publik yang Inspiratif appeared first on Indoissue.

Peresmian ini menjadi langkah penting dalam memperkuat peran koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat, sekaligus wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

“Ini kali pertama saya secara khusus hadir untuk meresmikan Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Bagus sekali Bapak-Ibu sekalian, karena tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Satgas bahwa memang benar Koperasi Besar atau Koperasi Kelurahan Merah Putih ini adalah salah satu program strategis, salah satu agenda prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya jelas, mengangkat ekonomi masyarakat di berbagai daerah, di seluruh desa, dan seluruh kelurahan,” ujar Menko AHY.

Lebih lanjut, Menko AHY menekankan bahwa keberadaan koperasi harus mampu memberikan manfaat langsung bagi petani, pekebun, peternak, hingga nelayan, dengan menyerap hasil produksi pertanian dan perikanan untuk kebutuhan masyarakat.

“Kolaborasi antara Koperasi Merah Putih ini dengan SPPG, dengan Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis), termasuk dengan berbagai stakeholders lainnya, Bulog, BUMN, dan yang paling penting bagaimana ini bisa menyejahterakan para petani kita, pekebun, peternak, dan nelayan,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY juga meninjau berbagai produk yang dipasarkan melalui koperasi, mulai dari beras SPHP, beras premium, gula, minyak goreng, hingga produk-produk UMKM lokal. Menurutnya, UMKM adalah penggerak utama ekonomi nasional yang perlu terus didukung.

“UMKM kita bisa dikatakan sebagai denyut nadi ekonomi nasional. Jadi kita ingin menyerap sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan, dan para pelaku UMKM juga mudah-mudahan semakin berdaya,” tegasnya.

Menko AHY juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung lahirnya Koperasi Merah Putih ini. Ia berharap sinergi dan kolaborasi dapat terus dibangun dengan baik.

“Kemenko Infrastruktur juga akan mendukung setiap program pembangunan pemerintah. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama,” ungkapnya.

Momentum ini sekaligus menjadi simbol kebersamaan dalam membangun kemandirian ekonomi rakyat, sejalan dengan semangat kemerdekaan ke-80.

Hadir pada kegiatan tersebut antara lain Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso; Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil E. Dardak; Wali Kota Madiun, Maidi; Wakil Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun; serta jajaran Forkopimda dan masyarakat setempat yang memenuhi lokasi acara

Menko AHY turut didampingi Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Prasarana Permukiman Kemenko Infrastruktur, Ronny Ariuly Hutahayan; serta Staf Khusus Menteri, Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, dan Herzaky Mahendra Putra.

The post Resmikan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Madiun, Menko AHY: Koperasi Harus Berikan Manfaat Langsung untuk Ekonomi Rakyat appeared first on Indoissue.

“Yang pertama, kita menyelamatkan masyarakat dari ketidakadilan. Yang kedua, mencegah semakin berkembangnya situasi yang tidak menentu. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga sosial dan kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat yang jumlahnya besar, lebih dari Rp36 triliun karena ini lokasi (tanah) sangat strategis yang kalau dikembangkan punya nilai yang tinggi,” ujar Menteri AHY.

Ia memaparkan, kasus di Dago Elos, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan modus operandi pemalsuan surat dan/atau memasukan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik. Lokasi objek bidang tanah yang menjadi persoalan ini merupakan bagian wilayah metropolitan dan salah satu wilayah strategis, sehingga total kerugian yang berhasil diselamatkan pada kasus ini sebesar Rp3.603.335.000.000.

Kasus lainnya terjadi di Kabupaten Bandung dengan modus operandi pemalsuan surat, penipuan, dan penggelapan jasa pengurusan perizinan pembangunan perumahan. Lokasi objek bidang tanah akan dibangun sejumlah 264 unit rumah, maka total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus ini sebesar Rp51.391.343.500.

Pemberantasan mafia tanah terus dilaksanakan di berbagai daerah oleh Kementerian ATR/BPN melalui Satgas Anti-Mafia Tanah yang berkolaborasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, serta pemerintah daerah (Pemda), serta peran aktif masyarakat. “Bagi kami, satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan, satu rupiah pun harus dicegah dari perbuatan kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara, jadi ini juga menjadi concern kami,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jawa Barat, Akhmad Wiyagus menuturkan komitmen Polda Jawa Barat untuk menindak dengan tegas setiap pelanggaran hukum di bidang pertanahan tanpa pandang bulu. “Demi menjaga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat, kami membutuhkan dukungan dari semua pihak agar penanganan kasus-kasus ini berjalan lancar. Saya juga ingin mengajak seluruh jajaran dan segenap masyarakat mendukung penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan,” tuturnya.

Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik sekaligus Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah Kementerian ATR/BPN, Arif Rachman menjelaskan bahwa seluruh pihak telah berkoordinasi dengan baik dalam memberantas mafia tanah di Kota dan Kabupaten Bandung. “Mari kita tetap bersinergi dan kita menghukum mafia tanah yang telah menjadi musuh bersama. Gebuk, gebuk, gebuk, mafia tanah!” pungkasnya.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Widodo, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat beserta jajaran. Turut hadir, jajaran Polda Jawa Barat dan perwakilan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, serta Forkopimda Jawa Barat.

The post Bongkar Praktik Gelap Mafia Tanah di Bandung, Menteri AHY: Kita Berhasil Selamatkan Potensi Kerugian Lebih dari Rp3,6 Triliun appeared first on Indoissue.

Penegasan ini disampaikan Menteri AHY usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna terakhir yang berlangsung di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024).

“Untuk program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) per hari ini sudah lebih dari 117 juta bidang tanah. Di bidang Reforma Agraria, baik itu penataan aset maupun penataan akses dan peningkatan ekonomi masyarakat akan kita kawal. Terakhir tentunya yang berurusan dengan upaya membasmi atau melawan kejahatan pertanahan oleh mafia tanah,” ujar Menteri AHY.

Ia akan terus menggalakkan pemberantasan mafia tanah untuk menyelamatkan potensi kerugian negara dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

“Pemberantasan mafia tanah dapat memberikan kepastian hukum bagi para investor yang akan hadir di Indonesia dan tentunya keadilan bagi masyarakat juga menjadi utama karena banyak sekali masyarakat yang tidak berdaya masyarakat rentan, lemah, yang kemudian hak-haknya diserobot begitu saja, perlu kita bela dan kita perjuangkan,” tutur Menteri AHY.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan tiga pesan, di antaranya penuntasan program kerja, dukungan terhadap Presiden Terpilih agar transisi pemerintahan yang efektif, dan menjaga situasi negara yang kondusif.

Presiden juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama dalam masa kepemimpinannya yang telah berjalan selama dua periode.

“Ini adalah Sidang Kabinet terakhir dari Kabinet Indonesia Maju dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerja keras, dedikasi, dari Bapak/ Ibu semuanya dalam menjalankan pemerintahan, dalam melaksanakan program dan visi presiden dan wakil presiden dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada,” ungkap Presiden Joko Widodo.

Sidang Kabinet Paripurna terakhir ini membahas Persiapan Transisi Pemerintahan. Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Presiden, Ma’ruf Amin serta seluruh Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju. Sebelum sidang kabinet berjalan, foto bersama dilakukan bersama Ibu Negara, Iriana Joko Widodo dan para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja Indonesia Maju (OASE KIM).

The post Ikuti Sidang Kabinet Terakhir di IKN, Menteri AHY Komitmen Tuntaskan Program PTSL, Reforma Agraria, dan Pemberantasan Mafia Tanah appeared first on Indoissue.

“Bagi masyarakat adat kita, tanah merupakan perwujudan hakikat kehidupan itu sendiri,” kata Menteri AHY dalam sambutannya saat membuka International Meeting on Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries yang berlangsung di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Kamis (05/09/2024).

Hubungan Masyarakat Hukum Adat dengan tanah ulayat, dikatakan Menteri AHY tidak hanya bersifat fisik tetapi juga spiritual, kultural, dan sosial yang melindungi dan memelihara mereka. Namun, menurutnya dalam banyak kasus, masyarakat adat telah kehilangan tanahnya akibat pengalihan hak secara ilegal, pelanggaran atau eksploitasi. “Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ATR/BPN telah mengambil tindakan tegas dengan membuat regulasi yang kuat untuk mengelola tanah adat,” ungkapnya.

Terkait perkembangan kebijakan, Menteri AHY menerangkan, pada tahun 2021 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 yang memberikan Hak Pengelolaan untuk tanah ulayat. Pada tahun 2024, Kementerian ATR/BPN juga telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Nomor 2024 untuk menjamin pelaksanaan efektif administrasi pertanahan dan pendaftaran hak atas tanah adat bagi masyarakat hukum adat.

Dalam Konferensi Internasional ini, Menteri AHY baru saja menyerahkan 15 Sertipikat Hak Pengelolaan. Sertipikat yang telah tercetak dalam bentuk Sertipikat Tanah Elektronik ini diserahkan langsung oleh Menteri AHY kepada sembilan perwakilan penerima Masyarakat Hukum Adat yang berasal dari sejumlah provinsi di Indonesia.

“Hingga saat ini, kami telah menerbitkan 24 Sertipikat Hak Pengelolaan untuk tanah ulayat, yang mencakup hampir 850.000 hektare tanah di Sumatra Barat, Papua, Jawa Barat, Bali, dan Jambi. Tahun ini, kami telah menetapkan target ambisius untuk menyertipikasi tambahan 10.000 hektare di empat provinsi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan,” jelas Menteri AHY.

Capaian ini merupakan hasil dari kolaborasi antara lembaga pemerintah, masyarakat setempat, lembaga akademik, dan mitra internasional. Menteri AHY mengatakan, pihaknya juga telah bekerja erat dengan universitas seperti Universitas Andalas dan Universitas Hasanuddin untuk memastikan bahwa upaya tersebut didasarkan pada penelitian, berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip adat, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

“Dalam jangka panjang, kami akan memastikan bahwa setiap tanah ulayat masyarakat adat kami disertipikasi untuk memberikan kepastian hukum, serta untuk melindungi tanah dan orang-orang yang berhak menerimanya,” pungkas Menteri AHY.

Dalam Konferensi Internasional pertama di Indonesia yang membahas mengenai Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat ini, hadir ratusan peserta yang berasal dari berbagai negara. Di antaranya perwakilan World Bank, World Resources Institute, perwakilan Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara: perwakilan National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina, perwakilan Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos, perwakilan Office of the National Land Policy Board Thailand, perwakilan Department of Land Thailand; perwakilan Masyarakat Hukum Adat dari 9 provinsi di Indonesia; peserta dari Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari kementerian terkait; para akademisi, organisasi mahasiswa, serta perwakilan beberapa universitas yang aktif dalam meneliti dan memperjuangkan masyarakat hukum adat di Indonesia.

The post Buka Pertemuan Puncak Internasional Pertama tentang Tanah Ulayat, Menteri AHY: Kita Lindungi Masyarakat Adat appeared first on Indoissue.

Di dalam sambutannya, Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara, Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman, menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas kehadiran Menteri AHY. “Kami merasa sangat terhormat dengan kehadiran Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, sosok inspiratif yang telah menorehkan banyak prestasi dan menjadi salah satu menteri termuda di Kabinet saat ini,” ujar Tono.

Tono juga menambahkan bahwa AHY adalah contoh nyata dari semangat juang dan dedikasi, mengingat prestasinya sebagai Ketua Umum OSIS dan lulusan terbaik dengan Bintang Garuda Sakti Taruna Taruna Tama sekitar 27 tahun yang lalu. Ia berharap para siswa dapat mengambil pelajaran berharga dari perjalanan dan pengalaman AHY.

Dalam ceramahnya, AHY mengaku terharu bisa kembali ke almamater tercinta. “Saya merasa terharu datang ke Balairung dengan sambutan nyanyi selamat datang. Rasanya memori itu datang lagi,” ungkapnya. AHY juga menyampaikan visi Indonesia Emas 2045 dan mengajak para siswa untuk melompat lebih tinggi dalam meraih cita-cita.

Selain itu, AHY menyempatkan diri untuk menyapa para petinggi dan pengajar SMA Taruna Nusantara, yang dikenal sebagai Pamong. Ia mengenang masa-masa ketika dirinya menjadi atlet basket di sekolah tersebut.

Mayor Inf (Purn) Agus Harimurti Yudhoyono, yang merupakan alumni angkatan ke-5 SMA Taruna Nusantara, dikenal sebagai politikus dan mantan perwira militer Indonesia. Ia menerima medali Bintang Garuda Trisakti sebagai lulusan terbaik pada tahun 1997 dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum OSIS pada tahun 1995-1996.

The post Membangun Generasi Emas: Menteri AHY Berbagi Inspirasi di SMA Taruna Nusantara appeared first on Indoissue.

Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara, Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman, menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas kehadiran Menteri AHY. “Kami merasa sangat terhormat dengan kehadiran Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, sosok inspiratif yang telah menorehkan banyak prestasi dan menjadi salah satu menteri termuda di Kabinet saat ini,” ujar Tono.

Tono juga menambahkan bahwa AHY adalah contoh nyata dari semangat juang dan dedikasi, mengingat prestasinya sebagai Ketua Umum OSIS dan lulusan terbaik dengan Bintang Garuda Sakti Taruna Taruna Tama sekitar 27 tahun yang lalu. Ia berharap para siswa dapat mengambil pelajaran berharga dari perjalanan dan pengalaman AHY.

Dalam ceramahnya, AHY mengaku terharu bisa kembali ke almamater tercinta. “Saya merasa terharu datang ke Balairung dengan sambutan nyanyi selamat datang. Rasanya memori itu datang lagi,” ungkapnya. AHY juga menyampaikan visi Indonesia Emas 2045 dan mengajak para siswa untuk melompat lebih tinggi dalam meraih cita-cita.

Selain itu, AHY menyempatkan diri untuk menyapa para petinggi dan pengajar SMA Taruna Nusantara, yang dikenal sebagai Pamong. Ia mengenang masa-masa ketika dirinya menjadi atlet basket di sekolah tersebut.

Mayor Inf (Purn) Agus Harimurti Yudhoyono, yang merupakan alumni angkatan ke-5 SMA Taruna Nusantara, dikenal sebagai politikus dan mantan perwira militer Indonesia. Ia menerima medali Bintang Garuda Trisakti sebagai lulusan terbaik pada tahun 1997 dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum OSIS pada tahun 1995-1996.

The post Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono Berikan Kuliah Umum di SMA Taruna Nusantara appeared first on Indoissue.

“Di sini para pejabat teras Kementerian ATR/BPN semua mendoakan terbaik buat kalian semuanya ya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan, tidak semua bisa masuk sekolah di sini, berbuatlah yang terbaik, semaksimal mungkin karena mimpi besar hanya akan bisa dicapai dengan kerja keras, dengan perjuangan, disiplin dan komitmen,” ujar Menteri AHY.

Menteri AHY mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) Kementerian ATR/BPN ke depan. Ia berharap, taruna STPN dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan segera berkontribusi bagi masyarakat Indonesia.

“Saya senang dan terus bersemangat melihat generasi muda penerus kita semuanya, mudah-mudahan bisa sukses menyelesaikan pendidikan di STPN ini, bikin orang tua, keluarga kita bahagia dan bangga. Dan jika sudah lulus pada saatnya, mudah-mudahan segera masuk ke dunia profesi dan berkarya berkontribusi untuk kemajuan Kementerian ATR/BPN, pemerintahan, masyarakat, bangsa dan negara,” tutur Menteri AHY.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pada siang hari ini akan mewisuda sekitar 700 taruna STPN dengan jenjang pendidikan D1 dan D4. “Saya senang sekali bisa berada kembali di tengah-tengah keluarga STPN, ini kali kedua saya ke kampus STPN dalam suasana yang menggembirakan,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Di momen Fun Run ini, Menteri AHY menyerahkan piala Kejuaraan Tenis Ganda Beregu kepada STPN di posisi ketiga, Pengda KAPTI Sulsel & Sultra di posisi kedua, dan Pengda KAPTI Jateng di posisi pertama. Selain itu, Menteri AHY juga menyerahkan hadiah Fun Run Kategori 10K Putra dan Putri.

Pada saat yang bersamaan, Ketua Umum KAPTI-Agraria, Andi Tenri Abeng menyerahkan piala Kejuaraan Teknis Kategori Ganda Perorangan. Kemudian dilanjutkan oleh Ketua STPN, Agustyarsyah yang menyerahkan hadiah kepada pemenang Fun Run Kategori 3K Putra dan Putri. Sementara itu, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi menyerahkan hadiah kepada pemenang Fun Run Kategori 5K Putra dan Putri.

Turut hadir dalam kesempatan ini, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; Anggota KAPTI-Agraria; serta masyarakat dan taruna STPN sebagai peserta Fun Run.

The post Hadiri Fun Run KAPTI-Agraria, Menteri AHY Ajak Taruna Raih Mimpi Besar dengan Kerja Keras dan Kedisiplinan appeared first on Indoissue.