Ketua Pelaksana RA Summit 2024, Dwi Budi Martono yang juga menjabat sebagai Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat mengungkapkan, RA Summit ini adalah tindak lanjut Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Wakatobi 2022 dan GTRA Summit Karimun 2023.

“Kita memiliki tujuan, yaitu penyampaian capaian 10 tahun Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria periode 2014-2024, tindak lanjut kesepakatan 9 Menteri pada GTRA Summit Karimun 2023 dan penyusunan baseline Reforma Agraria periode 2025-2029,” jelas Dwi Budi Martono pada Jumat (14/06/2024).

Berangkat dari Deklarasi GTRA Karimun 2023, RA Summit 2024 membahas empat fokus, yaitu Resolusi Penyelesaian Legalisasi Aset Permukiman di Atas Air, Pulau-pulau Kecil, dan Pulau Terluar; Resolusi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi; Penyelesaian Konflik Agraria pada Aset BMN/BMD, BUMN/BUMD yang Dikuasai Masyarakat; serta Resolusi Penyelesaian Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan. Untuk membahas keempat poin ini sebelumnya sudah diadakan dua kali Workshop bersama dengan pihak-pihak terkait.

Lebih lanjut, Dwi Budi Martono melaporkan bahwa di hari kedua RA Summit 2024, yaitu Sabtu (15/06/2024) adalah puncak pertemuan ini yang menampilkan potret pelaksanaan Reforma Agraria. Rencananya akan ditayangkan video kaleidoskop dan sambutan langsung dari Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentang 1 Dekade Reforma Agraria periode 2014-2024.

Di samping itu, akan dilakukan penyerahan Akta Pernyataan Pelepasan Sebagian Hak Guna Usaha (HGU) PT Sumber Agro Makmur untuk Reforma Agraria dan penyerahan 210 Sertipikat Tanah Elektronik. Adapun sertipikat yang akan diserahkan meliputi sertipikat hasil Redistribusi Tanah; sertipikat objek yang berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk eks pengungsi Timor-Timur.

“Penyerahan sertipikat untuk eks pengungsi Timor-Timur ini menjadi bagian dari penyelesaian konflik agraria yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun,” jelas Dwi Budi Martono.

Pada Sambung Rasa Reforma Agraria Summit 2024 ini menghadirkan beberapa panelis. Pembicara tersebut antara lain Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh. Aris Marfai; Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Marcia Tamba; serta Direktur Program Pangan, Lahan, dan Air, World Resource Institutes (WRI), Tomi Haryadi.

RA Summit 2024 hari pertama ini dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta 523 peserta yang terdiri dari pimpinan sejumlah kementerian/lembaga yang tergabung ke dalam Tim Percepatan Reforma Agraria, pimpinan Reforma Agraria di daerah, akademisi, dan CSO.

The post Sambung Rasa Reforma Agraria Summit 2024, 1 Dekade Reforma Agraria di Indonesia appeared first on Indoissue.

Adapun teknis penyerahan sertipikat, yaitu 7 sertipikat dibagikan langsung ke rumah warga dan 18 sertipikat sisanya diberikan dalam momen ngariung bersama warga. Menteri AHY ingin bisa berdialog dengan warga untuk mengetahui jika ada hambatan yang dialami dalam pengurusan sertipikat.

Dengan diserahkannya sertipikat, Menteri AHY mengatakan kepada warga yang hadir bahwa kepemilikan tanah sudah sah di mata hukum. Selain memiliki kepastian hukum, tanah masyarakat kini punya nilai ekonomi. “Ini punya nilai, selain kepastian hukum juga punya nilai ekonomi, jika dibutuhkan, dijaminkan untuk usaha, kalau butuh tambahan modal bisa menggunakan sertipikat ini, tapi jangan untuk hal konsumtif,” kata Menteri AHY kepada warga yang hadir.

Oleh sebab itu, Menteri AHY mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga sertipikatnya dengan baik. Terlebih, ia menemukan warga yang sudah tinggal sejak 1965 dan baru memiliki sertipikat di tahun ini. Artinya, terdapat warga yang menunggu kepastian hukumnya puluhan tahun.

“Inilah kenapa pemerintah akan terus gencar melakukan program sertipikasi, yaitu PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, red) agar seluruh warga di Indonesia termasuk di Kabupaten Bandung bisa punya sertipikat yang jelas, sehingga tidak tumpang tindih dengan pihak lain apalagi kalau nanti diserobot mafia tanah,” lanjut Menteri AHY.

Dengan manfaat yang didapat masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau agar masyarakat yang belum punya sertipikat segera mengurus ke Kantor Pertanahan. “Saya mengimbau kepada warga agar mendaftarkan segera mengurus sertipikatnya, mudah sekali, datang langsung ke Kantor Pertanahan, kita akan bantu layani dengan sebaik mungkin,” ucapnya.

Untuk diketahui, dalam kurun waktu 100 hari kerja Menteri AHY, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam hal pendaftaran tanah, yakni sebanyak 2,4 juta bidang tanah terdaftar. Diharapkan dengan penambahan ini dapat mewujudkan terdaftarnya 120 juta bidang tanah di akhir 2024.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat beserta jajaran. Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf; serta jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung.

The post Serahkan Sertipikat Door to Door ke Warga Kabupaten Bandung, Menteri AHY: Selain Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Juga Punya Nilai Ekonomi appeared first on Indoissue.