Pada momen Media Gathering dalam Rangka 100 Hari Kerja Menteri AHY, Jumat (07/06/2024), ia menyampaikan bahwa per 31 Mei 2024 telah diterbitkan sebanyak 62.753 Sertipikat Tanah Elektronik. Di mana dalam 100 hari kerjanya, telah diterbitkan 42.951 Sertipikat Tanah Elektronik. Capaian ini terus didorong dengan menargetkan implementasi layanan pertanahan elektronik di 104 Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia untuk tahun 2024 ini.

Mulai tanggal 1 Juni 2024, Kementerian ATR/BPN juga secara resmi memberlakukan Sertipikat Tanah Elektronik untuk seluruh kegiatan pendaftaran tanah pertama kali, khususnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, dan penyertipikatan aset pemerintah/BUMN/BMN/BMD.

“Transformasi digital ini merupakan backbone dari Reformasi Birokrasi, dari meningkatkan kinerja Kementerian ATR/BPN di seluruh bidang dan aspek public administration. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN tidak ingin tertinggal bahkan kami ingin menjadi salah satu yang terdepan dalam transformasi digital. Dimulai dari yang paling mendasar, bagaimana sertipikat tanah itu bisa segera alih platform menjadi elektronik, serba digital, lebih aman, efisien dan memiliki fleksibilitas yang lebih baik lagi,” tutur Menteri AHY.

Selanjutnya, arahan untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran tanah untuk mengakomodir pengaturan pemberian HGU dalam mendukung pelaksanaan carbon trading atau perdagangan karbon. Menteri AHY mengatakan, carbon trading potensial dan menguntungkan bagi ekonomi Indonesia serta sebagai bentuk merespons krisis iklim di Indonesia maupun dunia.

“Saat ini kita di pembahasan pra-Panitia Antar Kementerian (PAK) karena ini melibatkan kementerian-kementerian lain yang harus kita dengarkan, sehingga PP yang akan direvisi juga sangat menyeluruh. Di sinilah kita berharap setelah ini bisa lolos semuanya dan ditetapkan oleh presiden. Harapannya, alamnya dijaga, buminya kita lestarikan, tetapi juga secara finansial kita mendapatkan keuntungan dan menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat,” ungkap Menteri AHY.

Terkait percepatan program PTSL yang ditargetkan sebanyak 120 juta bidang tanah pada tahun 2024, Menteri ATR/Kepala BPN menyebutkan saat ini telah mencapai 113,3 juta bidang tanah terdaftar. “Dalam 100 hari terakhir berhasil kita tambah 2,4 juta bidang tanah yang teregistrasi. Alhamdulillah ini bisa kita lakukan secara progresif, kita mendapatkan penghargaan dari Bank Dunia dan ini disampaikan pada Land Conference di Washington DC,” tegasnya.

Program prioritas yang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN khususnya PTSL dalam 100 hari terakhir, menghasilkan penambahan nilai ekonomi yang besar, terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp1,4 triliun, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp5,6 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp596,7 miliar, serta Hak Tanggungan (HT) sebesar Rp208,1 triliun. “Ditotalkan sebesar Rp215,8 triliun. Ini economic value added yang bisa dihadirkan dari segala hal yang kita lakukan tadi,” pungkas Menteri AHY.

Adapun Media Gathering ini diikuti oleh 150 perwakilan media nasional. Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Staf Khusus; Kepala Badan Bank Tanah; para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Tenaga Ahli. Hadir secara daring, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia.

The post Genap 100 Hari Kerja, Menteri AHY Jabarkan Capaian Tiga Arahan Presiden Joko Widodo appeared first on Indoissue.

Selesainya ruas Tol Bangkinang-XIII Koto Kampar tidak terlepas dari peran serta Kementerian ATR/BPN dalam proses pengadaan tanahnya. Untuk tol sepanjang 24,7 km ini pengadaan tanahnya dikerjakan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau dengan jumlah pengadaan mencakup 1.209 bidang tanah seluas 309,93 hektare.

Dengan diresmikannya ruas tol ini, Presiden RI berharap infrastruktur bisa digunakan dan bisa meningkatkan perekonomian daerah. Sebelumnya, jalan tol telah diuji coba pengoperasiannya secara fungsional selama mudik lebaran 2024 lalu.

Hadir mendampingi Presiden RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Turut hadir dalam peresmian, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN,

The post Kunjungi Riau, Menteri ATR/Kepala BPN Dampingi Presiden RI Resmikan Jalan Tol Pekanbaru-Padang Ruas Bangkinang-XIII Koto Kampar appeared first on Indoissue.

Di hadapan ribuan masyarakat, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa sertipikat tanah benar-benar sampai di tangan masyarakat. Pembagian sertipikat hasil Redistribusi Tanah ini adalah yang pertama dilakukan oleh presiden sejak ia menyerahkan SK Biru pada akhir tahun 2023. “Ini adalah Redistribusi Tanah yang paling besar di seluruh Indonesia, di Banyuwangi ini,” terang Presiden RI yang disambut sorak-sorai seluruh masyarakat yang hadir.

Para penerima sertipikat kali ini berasal dari 17 desa di Banyuwangi yang mana sebelumnya masuk dalam kawasan hutan. Saat ini tanah tersebut sudah dilepaskan dan memiliki legalitas hak atas tanahnya. “Ada yang bekas lahan hutan, ada yang bekas HGU (Hak Guna Usaha, red). Semuanya sudah diserahkan kepada Bapak/Ibu dan Saudara/Saudari semuanya,” ungkap Presiden Joko Widodo.

Sertipikat yang saat ini diterima masyarakat merupakan Sertipikat Tanah Elektronik pertama dari hasil Redistribusi Tanah di Indonesia. Dengan sertipikat ini diharapkan, tidak ada oknum yang bisa bermain dalam penentuan subjek Redistribusi Tanah. “Tapi kalau sudah pegang sertipikat, semuanya aman. Ini sertipikatnya ada. Luasnya ada, gambarnya di sini ada,” terang Joko Widodo seraya menunjukkan tampilan Sertipikat Tanah Elektronik.

Dengan Sertipikat Tanah Elektronik ini seluruh data terekam dalam sistem secara transparan. Masyarakat juga tetap dapat memegang sertipikat berbentuk fisik dengan model yang lebih sederhana, namun tetap terjamin keamanannya. “Ini penting karena yang terjadi 10 tahun saya jadi presiden, setiap saya ke daerah isinya hanya sengketa tanah. Urusan sengketa tanah. Urusan konflik tanah. Karena apa? Karena panjenengan tidak punya sertipikat,” pungkas Presiden Joko Widodo.

Terkait sertipikat elektronik yang jadi salah satu tugas utama dari Presiden RI kepada Menteri AHY saat dilantik 21 Februari 2024 lalu, Menteri ATR/Kepala BPN melaporkan bahwa hingga April 2024, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan sebanyak 33.553 Sertipikat Tanah Elektronik dan 34.929 Buku Tanah Elektronik. “Capaian tersebut akan terus kami akselerasi. Nantinya juga akan ditunjang dengan Kabupaten/Kota Lengkap untuk mengimplementasikan penerbitan dokumen elektronik,” lapor Menteri AHY.

Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono. Sementara itu, hadir mendampingi Menteri AHY, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur beserta jajaran. Turut hadir, Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono dan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani beserta Forkopimda Kabupaten Banyuwangi.

The post Menteri AHY Dampingi Presiden Joko Widodo Serahkan 10.323 Sertipikat Tanah untuk Masyarakat Banyuwangi appeared first on Indoissue.