“Prinsipnya, aliran dana masuk ke mana pun dan kepada siapa pun, dari hasil perbuatan melawan hukum atau korupsi harus diproses secara hukum,” ucap Muzakir kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Selasa (14/5/2024).

“(Termasuk ke petinggi Partai NasDem bahkan Ketumnya) benar begitu. Jika terbukti menerima dana hasil korupsi harus dibuka semuanya,” sambungnya.

Ia menyatakan jika uang korupsi SYL masuk ke kas politik, maka parpol tersebut dalam hal ini Partai NasDem dapat dikenakan sanksi politik dan hukum.

“Jika masuk ke kas politik, maka parpol dapat dikenakan sanksi politik dan hukum. Dan jika masuk dan diterima oleh oknum parpol, maka oknum partai politik tersebut dapat dikenakan sanksi secara hukum dan politik,” ujarnya.

“Sanksi politik partai antara lain dibekukan kegiatan politik dalam waktu tertentu, atau larangan melakukan kegiatan,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, terungkap dalam fakta persidangan bahwa Wakil Bendara Umum Partai NasDem yang juga eks Stafsus terdakwa mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL), Joice Triatman menerima aliran duit ‘haram’ Kementan Rp 850 juta. Uang itu disinyalir untuk Partai NasDem.

Kabag Umum Dirjen Perkebunan Kementan, Sukim Supandi, ketika dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (13/5/2024),mengaku, telah memberikan uang tersebut ke Joice atas perintah eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyono.

“Permintaan Pak Kasdi juga untuk selesaikan uang ke Bu Joice sekitar Rp850 juta Yang Mulia,” kata  Sukim  kepada Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh, di rumah sidang Tipikor Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (13/5/2024).

“Rp850 juta? Ini perintah dari Kasdi untuk koordinasi dengan Bu Joice?” tanya Hakim Rianto.

Yang jelas, ia ingat betul kalau kuitansi pembayaran Rp850 juta tersebut, menggunakan kop surat berlabel logo partai yang didirikan Surya Paloh tersebut.

“Jadi dilihat setelah 2 minggu saya itu. kok ada uang ini? Saya tanya ke asisten Ibu Joice, ‘Mbak uang untuk apa itu?’ Terus asistennya jawab WhatsApp, ‘ada kuitansi dari NasDem’ begitu Yang Mulia,” sebut Sukim.

Sebelum Joice, Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni juga sudah pernah diperiksa pada Maret lalu, terkait dugaan TPPU SYL. Ia mengakui pernah menerima uang dari SYL. Sahroni menyampaikan Partai NasDem menerima uang sebanyak dua kali. Pertama, sebesar Rp800 juta, dan kedua Rp40 juta sehingga total uang yang masuk ke rekening NasDem sebesar Rp840 juta.

Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah alias Castro menilai Partai NasDem bisa ditetapkan sebagai tersangka korporasi jika terbukti menerima aliran uang korupsi.

“Bisa (Partai NasDem ditetapkan sebagai tersangka korporasi),” kata Castro saat dihubungi Inilah.com, beberapa waktu lalu.

Pakar hukum ini  menerangkan, tata cara penetapan tersangka korporasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) nomor 13 tahun 2016. Ia mengatakan, partai Nasdem bisa ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup. Castro mendesak KPK agar serius mengusut aliran partai Nasdem ini.

“Tentu dengan syarat tertentu, yakni sepanjang bisa dibuktikan korporasi itu memperoleh keuntungan atau manfaat dari kejahatan, korporasi itu tidak melakukan langkah pencegahan atas kejahatan, dan korporasi itu melakukan pembiaran atas kejahatan tersebut,” kata Castro menjelaskan.

The post Terima Duit ‘Haram’ dari SYL, NasDem Bisa Dibekukan appeared first on Indoissue.

Hermanto, yang juga Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, mengatakan bahwa awalnya dirinya diminta membayarkan gaji pembantu SYL tersebut memakai uang pribadi.

Namun, setelah itu diganti menggunakan uang kas para pegawai di Kementan.

“Saya diminta transfer terlebih dahulu Rp35 juta. Akan tetapi, kemudian diganti oleh Pak Lukman dari uang sisa urunan pegawai untuk kurban sebesar Rp360 juta,” kata Hermanto, dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu 8 Mei 2024.

Hermanto mengatakan bahwa transfer gaji pembantu Syahrul sebanyak dua kali ke rekening atas nama Theresia, yakni Rp22 juta dan Rp13 juta.

Ia menjelaskan Theresia merupakan ART yang bekerja di rumah Syahrul Yasin Limpo di Makassar.

Pembayaran gaji pembantu SYL itu, kata dia, berdasarkan arahan dari Direktur Jenderal PSP Kementan Ali Jamil. Saat itu permintaan transfer gaji pembantu SYL sangat mendesak dan harus dibayarkan saat itu juga.

“Sangat mendesak dan diminta saat magrib. Harus ditransfer saat itu juga, makanya saya diminta membayarkan pakai uang pribadi dahulu,” tuturnya.

Hermanto pun menuturkan pembayaran gaji pembantu SYL tidak masuk dalam anggaran operasional Menteri. Sehingga Lukman Irwanto selaku Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga Kementan mengambil dana untuk keperluan tersebut dari kas pegawai Kementan.

Sebelumnya, SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.

Pemerasan dilakukan bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021—2023 serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta sebagai koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

The post SYL Bayar Gaji ART Rp 35 Juta dari Kementerian Pertanian appeared first on Indoissue.

Fakta ini dibeberkan oleh staf Biro Setjen Kementan, Karina kala dicecar Ketua Majelis Hakim, Rianto Adam Pontoh, dalam sidang lanjutan terdakwa SYL, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (22/4/2024).

Awalnya, Karina mengaku bertugas membayar transfer mobil Alphard dengan dalih sewa tiap bulan Rp 43 juta. Ia pun mencacat pengeluaran anggaran di Biro Umum Setjen Kementan.

“Kalau rupiah, per-bulan pembayaran Alphard (berapa) ?,” kata Hakim Rianto.

“Alphard 43 juta,” jawab Karina membenarkan kepada Hakim.

Karina tidak mengetahui, bahwa pembayaran sewa mobil Alphard tersebut untuk membayar cicilan mobil yang digunakan untuk SYL untuk operasional di Makassar, sebagaimana disebutkan oleh Eks Setjen Kementan, Momon Rusmono di sidang sebelumnya.

Pasalnya, di dalam kwitansi tertulis untuk pembayaran sewa mobil Alphard yang diajukan oleh Ali Andri ke Biro Umum Setjen Kementan. Disebut dalam sidang, Ali Andri merupakan asisten anak SYL, Kemal Redindo Syahrul Putra.

“Bunyinya (kwitansi), ‘Sewa Mobil Alphard by Ali Andri’,” kata Karina kepada Hakim Rianto.

“Apakah saudara, benar-benar sewa atau kredit setelah itu,” cecar Hakim Rianto.

“Karina kurang tahu pak,” jawab Karina.

“Tidak tahu, tugas saudara cuma transfer aja ya?,” tanya Hakim.

“Mencatat trus transfer,” jelas Karina.

Pada kasus ini, SYL bersama Eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Eks Direktur Alsintan Kementan Muhammad Hatta didakwa oleh Jaksa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi sebesar Rp 44,5 miliar.

Dalam surat dakwaan jaksa, uang hasil korupsi itu  digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga SYL. Adapun rinciannya untuk kebutuhan pribadi SYL sebesar Rp 3,3 miliar, untuk keluarganya Rp 992 juta dan istrinya, Ayu Sri Harahap Rp 938 juta.

Selain itu, untuk partai Nasdem Rp 40 juta, kado undangan Rp 381 juta, kebutuhan lain-lain Rp 974 juta, acara keagamaan, operasional menteri dan pengeluaran lain yang tidak termasuk dalam kategori yang ada Rp 16,6 miliar, dan charter pesawat Rp 3,03 miliar.

Serta, bantuan bencana alam/ sembako Rp 3,5 miliar, keperluan ke luar negeri Rp 6,9 miliar, umroh Rp 1.8 miliar dan hewan kurban Rp 57 juta.

The post SYL Ketahuan Kredit Mobil Alphard Pakai Duit Kementan appeared first on Indoissue.

Tim Penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pun sudah memanggil Sahroni sebagai saksi, namun yang bersangkutan tidak bisa hadir pada Jumat (8/3) lalu.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mendesak KPK untuk segera memeriksa Sahroni demi tuntasnya kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) SYL.

“Demi kredibilitas KPK, kasus ini harus segera dituntaskan. Sahroni harus segera dipanggil lagi supaya dapat terungkap ke mana itu aliran dana SYL,” kata Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Minggu malam (10/3).

Menurut dia, desakan pemanggilan ini tidak ada kaitannya dengan ranah politik. Jerry yakin KPK profesional dalam melakukan penegakan hukum.

“Tidak ada sama sekali kaitan dengan politik. Ini murni penegakan hukum supaya kasus ini clear,” tegas Jerry.

Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR itu menjadi politisi Nasdem yang bakal digadang dalam Pilkada Jakarta mendatang.

“Sekali lagi tidak ada kaitannya ini untuk menjegal pencalonan Ahmad Sahroni (pada Pilgub Jakarta), tidak ada,” tandasnya.

Sebelumnya, terdapat dugaan bahwa Partai Nasdem menerima dana dari praktik TPPU tersebut. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang telah dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/2) lalu.

The post Tuntaskan Kasus SYL, KPK harus Segera Periksa Ahmad Sahroni appeared first on Indoissue.