Tak Bisa Bongkar Kasus Korupsi Besar, Jokowi Punya Jasa Bikin Stroke dan Lumpuhkan KPK!

0
19

Indoissue.com – Saat membuka talkshow di pembukaan Sekolah Antikorupsi gelaran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (29/7/2022), Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyebutkan, Presiden Joko Widodo punya peran besar dalam melumpuhkan KPK. Ia menyebut bahwa banyak kasus korupsi besar yang tidak dibongkar hingga tuntas.

“Saya salut dengan Presiden Jokowi yang punya jasa besar untuk melumpuhkan KPK lewat revisi UU KPK,” kata Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah itu.

Lebih lanjut, ia menuturkan adanya faktor politik di sektor hulu para pengambil kebijakan yang membuat korupsi tetap marak terjadi.

“Contohnya di kasus minyak goreng. Saya sangat meragukan dibongkar elit-elitnya karena  belajar dari raja tega Mensos Juliari Batubara yang berhenti pada dia saja,” tuturnya.

Ia memaparkan kasus korupsi bansos itu telah menyebut sejumlah nama, termasuk nama sensitive sebagai pimpinan DPR, tapi hal itu tak ditindaklanjuti. Demikian pula dalam kasus korupsi di KPU yang melibatkan nama Harun Masiku yang kini menjadi buron.

“Belum lagi pembunuhan KPK. Saya salut dengan Presiden Jokowi yang punya jasa besar untuk melumpuhkan KPK lewat revisi UU KPK. Ini bukan pelemahan tapi pelumpuhan. KPK dibikin stroke,” ujarnya.

Busyro pun menyebut KPK tak independen lagi. “KPK bagian dari presiden—presiden  petugas paprol. Parpol mana yang tidak digaet, dibiayai, oleh tapian-taipan yang memilih jalan yang hitam,” katanya.

Diketahui Sejak 2009, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sudah sembilan kali menggagas revisi UU KPK.

Pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), upaya untuk merevisi UU KPK selalu datang dari DPR, namun kandas karena ditolak SBY. Upaya revisi UU KPK tersebut datang lagi pada masa pemerintahan Jokowi.

Sejak 2015, DPR bersama pemerintah silih berganti mengusulkan UU KPK segera direvisi yang menemui ujungnya pada September 2019.

Pada saat revisi dilakukan tahun lalu, pemerintah beralasan bahwa revisi UU KPK dilakukan karena lembaga KPK bisa menghambat upaya investasi.

Kirim Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini