Sabtu, Oktober 16, 2021

Vanuatu Serang Indonesia Lakukan Pelanggaran HAM

Must Read

Indoissue.com – Vanuatu melalui perwakilannya rutin menyerang Republik Indonesia soal Hak Asasi Manusia di Papua pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Serangan yang dilakukan Republik Vanuatu rutin dilakukan setiap tahunnya bahkan tahun.

Melalui Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman Weibur masih menyinggung soal pelanggaran HAM di Papua.

“Pelanggaran HAM terjadi luas di seluruh dunia, masyarakat Papua Barat terus menderita pelanggaran HAM,” katanya dalam pidatonya di Sidang PBB, Minggu (26/9/2021).

“Forum Pasifik dan pemimpin ACP diantara pemimpin lainnya telah meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan kantor Komisi Hak Asasi Manusia PBB, lanjutnya,

“Untuk mengunjungi Papua Barat dan memberikan penilaian independen,” ujarnya.

Namun menurut Bob progresnya masih sedikit saat ini, dia berharap komunitas internasional serius melihat isu ini dan menanganinya secara adil.

Pidato Bob dibantah oleh Diplomat Indonesia Sindy Nur Fitry. Bahkan mempertanyakan pemahaman Vanuatu tentang hak asasi manusia (HAM).

“Vanuatu mencoba membuat dunia terkesan dengan apa yang di sebut kepedulian terhadap HAM, ujarnya

tapi kenyataanya versi HAM mereka dipelintir dan tidak menyebut tindakan teror yang tidak manusiawi dan keji yang dilakukan kelompok separtasi bersenjata,” lanjutnya.

Bahkan menurut Sindy, Vanuatu membantu mengadvokasi Gerakan separatisme dengan kedok keprihatinan terhadap hak asasi manusia.

Vanuatu juga terus berulang kali mencoba mempertanyakan status papua sebagai bagian dari Indonesia.

Menurut Sindy ini melanggar tujuan dan prinsisp piagam PBB dan bertentangan dengan Deklarasi Prinsip Hukum Internasional Tentang Hubungan Persahabatan dan Kerjasama antar negara.

“Kami tidak bisa membiarkan pelanggaran terjadi berulang kali terhadap piagam PBB ini berlanjut di forum,” katanya.

Berikut rangkuman serangan terhadap pemerintahan Indonesia.

2020

Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman lewat pidatonya kembali menyinggung persoalan Hak Asasi Manusia di Papua.

Pidato Loughman ini ditanggapi oleh Diplomat perwakilan Indonesia Silvany Austin Pasaribu,

Iya menilai negara ini terlalu ikut campur dengan urusan Indonesia. Silvany juga mengingatkan Vanuatu bukan representasi rakyat Papua.

“Bagaimana bisa sebuah negara berusaha mengajarkan negara lain, tapi tidak mengindahkan dan memahami keseluruhan prinsip fundamental Piagam PBB,” kata Silvany dalam pidatonya.

“Ini memalukan, di mana satu negara terus terobsesi berlebihan tentang bagaimana seharusnya Indonesia bertindak.” paparnya.

2019

Pada tahun itu, Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai Tabimasmas menyebut ada dugaan pelanggaran HAM di Papua dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum ke-74 PBB.

Tabimasmas berharap PBB bisa mencari solusi untuk masalah dan mendatangi Papua untuk mengecek kondisi di sana.

Indonesia kembali menggunakan kesempatan hak jawab untuk memberi balasan tegas kepada Vanuatu yang kembali mengangkat isu tersebut.

Diplomat Rayyanul Sangadji menuding motif Vanuatu mengangkat isu Papua di PBB bukanlah dilatari kepedulian terhadap HAM.

Karena negara itu mendukung separatisme, sehingga Ia menyebut langkah provokatif Vanuatu adalah state-sponsored separatism.

Selain itu, RI juga mengecam tindakan Vanuatu yang sengaja memasukkan Benny Wenda ke kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-bangsa (KTHAM PBB).

Benny merupakan pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua.

2018

Pada tahun 2018, Wakil Presiden Jusuf Kalla di sidang umum PBB juga menyinggung pentingnya menghormati kedaulatan negara lain.

Pernyataan itu menyindir Vanuatu yang dianggap mendukung Gerakan separatisme.

“Ada negara, ya kalau kita sebut di sini seperti Vanuatu, itu yang selalu memunculkan isu yang tidak benar tentang pelanggaran HAM, ” kata JK usai sidang umum di Markas PBB, New York saat itu.

tentang tidak sahnya bergabungnya Papua ke Indonesia, itu kan melanggar prinsip-prinsip PBB itu sendiri, lanjutnya

JK menjelaskan masuknya Papua menjadi bagian Indonesia merupakan bagian dari resolusi PBB. Oleh karena itu, Vanuatu sebagai anggota PBB harus mengakui resolusi tersebut.

2017

Kemudian pada 2017, Vanuatu kembali membawa isu yang sama pada Sidang Umum PBB ke-72.

Perwakilan RI Ainan Nuran membacakan hak jawab dalam sesi debat umum, yang menyatakan jika sudah terlalu banyak kabar hoax mengani hal ini.

“Satu kali sudah terlalu banyak untuk hoax dan dugaan keliru yang diedarkan oleh individu-individu yang termotivasi untuk melakukan aksi separatis di Papua dan Papua Barat,” kata Ainan

Ainan juga menyebut negara yang pro-separatis tidak mengerti atau bahkan menolak untuk mengerti tentang pembangunan di Papua dan Papua Barat.

2016

Pada 2016 lalu, bersama dengan negara kepulauan pasifik lainnya mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat.

Dalam sidang majelis PBB pihak Vanuatu mendesak RI supaya memberikan kebebasan Papua untuk menentikan nasib mereka.

Waktu itu pidato pihak Vanuatu langsung mendapat respon keras dari delegasi Indonesia, yakni Nara Masista Rakhmatia, pejabat di misi tetap Indonesia untuk PBB.

Dia menyatakan kritik itu bermotif politik dan dirancang untuk mengalihkan perhatian dari masalah negara mereka sendiri.

 

Terbaru

Lolos Ke Semifinal, Indonesia Berhasil Bikin Malu Malaysia

Indoissue.com - Indonesia berhasil mengalahkan lawanya, yaitu Malaysia di babak perempat final Thomas Cup 2021 di Ceres Arena, Jumat...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com