Berdasarkan pemaparan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Bendungan Sidan yang berada di Kabupaten Badung, Bangil dan Gianyar ini telah dibangun sejak tahun 2018 dan direncanakan akan diresmikan pada November 2024 dengan menghabiskan biaya 1,59 triliyun. Bendungan ini memiliki volume 5,6 m3 dan dapat menyediakan air baku 1.750 liter/detik, mereduksi banjir seluas 108 ha dan PLTM 0,65 MW.

Ditemui secara doorstop di lokasi, Menko AHY menyampaikan bahwa pembangunan bendungan ini dirancang tidak hanya sebagai solusi untuk mengatasi defisit kebutuhan air baku yang diproyeksikan akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas ekonomi, dan perkembangan sektor pariwisata di Bali, tetapi juga untuk mereduksi banjir dan menghasilkan tenaga listrik.

“Mudah-mudahan segera bisa kita tuntaskan (pembangunan Bendungan Sidan). Tadi kita tinjau sekeliling, bagus sekali lingkungannya dan juga saya rasa dalam waktu dekat kita bisa segera menggunakan bendungan ini nanti pada tanggal 18 (November) mulai diisi. Kemudian akan di uji coba sampai 4 hari ke depan. Lalu, pada tanggal 22 (November) dicek instrumennya. Kalau sudah oke semuanya, baru nanti secara bertahap akan dinaikkan,” Jelas Menko AHY.

Menko AHY mengucapkan terima kasih kepada menteri Pekerjaan Umum dan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum yang telah berusaha keras untuk menuntaskan proyek ini. Menko AHY menambahkan ada 61 bendungan direncanakan untuk dibangun secara nasional, dan sebagian besar sudah selesai dibangun. Dalam waktu dekat, terdapat enam bendungan lagi yang sudah siap diresmikan dan digunakan.

“Yang jelas, pesan bapak Presiden, setiap proyek infrastruktur termasuk bendungan itu harus benar-benar bisa berdampak nyata dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat secara luas,” kata Menko AHY.

The post Menko AHY: Bendungan Sidan, Proyek Strategis untuk Atasi Defisit Air di Wilayah SARBAGITA appeared first on Indoissue.

Menko AHY menyebutkan bahwa dibentuknya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur.

“Ini untuk pertama kali dalam sejarah ada nomenklatur seperti ini. Membuktikan urgensi sekaligus keseriusan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bisa meningkatkan kinerja pembangunan Infrastruktur di seluruh tanah air,” ungkapnya.

Dalam pemaparannya, Menko AHY juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk perkotaan, tetapi juga menyasar desa-desa, dengan semangat “membangun dari desa”. Infrastruktur ini diharapkan mampu mendukung swasembada pangan, energi, air, serta program-program unggulan lain seperti hilirisasi industri dan digitalisasi.

Selain pembangunan fisik, Menko AHY menyoroti bahwa infrastruktur harus memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup masyarakat. Ia menggarisbawahi bahwa pembangunan ini menjadi “building infrastructure for all,” yang berarti semua wilayah, termasuk yang terpencil, harus merasakan manfaatnya. Lebih lanjut Menko AHY menegaskan, bahwa sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam dokumen Asta Cita, yang menitikberatkan bahwa agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia harus mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% yang adil dan merata.

“Serta yang tidak boleh dilupakan sebagai warga dunia yang bertanggung jawab. Kita ingin juga menyukseskan sustainable development goals atau SDGs. Dan juga komitmen kita untuk mencapai zero emition di tahun 2060,” tutupnya.

The post Menko AHY Tekankan Komitmen Wujudkan Asta Cita dalam Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan Prabowo Subianto appeared first on Indoissue.

Hal itu disampaikan AHY saat memimpin rapat koordinasi pertama bersama para Menteri dan Wakil Menteri di bawah koordinasi kementeriannya, saat kegiatan retreat Kabinet Merah Putih di Akmil, Magelang.

“Infrastruktur yang kita bangun harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, membantu mengejar pertumbuhan, mendorong pemerataan ekonomi, serta memberantas kemiskinan sesuai dengan semangat Asta Cita,” kata Menko AHY dalam akun instagramnya, ditulis Minggu, 27 Oktober 2024.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, ada lima kementerian yang berada di bawah koordinasi Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Yakni, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.

Putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga menekankan agar menteri dan wakil menteri yang ada di bawah koordinasinya, bisa selalu kompak dalam bekerja.

“Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan kekompakan untuk terus berjuang membangun bangsa ini. Let’s do our best,” punkas Menko AHY.

The post Menko AHY Tekankan Pembangunan Infrastruktur Harus Berdampak Nyata Bagi Masyarakat dan Pemberantasan Kemiskinan appeared first on Indoissue.