“Walaupun sekarang tanggal 15 Oktober, 5 hari lagi tanggal 20 Oktober biasanya sudah fokus pada urusan politik dan transisi kepemimpinan dan pemerintahan di tingkat nasional, tapi kehadiran kami dan kita semua menunjukkan bahwa tugas pokok tetap nomor satu dan kita lanjutkan gebuk mafia tanah,” kata Menteri AHY dalam konferensi pers yang berlangsung di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10/2024).

Menteri AHY mengungkapkan dua kasus tindak pidana pertanahan dengan total potensi nilai kerugian negara dan masyarakat yang diselamatkan mencapai Rp183.563.890.260. Adapun kasus pertama, dilakukan oleh lima orang mafia tanah yang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan modus operandi pemalsuan akta jual beli. Dari tindak pidana pertanahan ini, total kerugian yang diselamatkan mencapai lebih dari Rp4 miliar yang berasal dari riil lost.

Sementara untuk kasus kedua, dilakukan oleh dua orang tersangka. Modus operandi yang digunakan dalam kasus ini, yaitu pemalsuan dengan menduplikasi sertipikat atas nama keluarganya menjadi 39 sertipikat. Tak tanggung-tanggung, total potensi kerugian yang diselamatkan dari kasus ini mencapai lebih dari Rp179 miliar yang berasal dari riil lost, fiscal lost, dan potential lost proyek jalan Tol Cibitung-Cilincing.

“Jadi dihitung secara cermat oleh Satgas Anti-Mafia Tanah karena saya mengatakan kita harus benar-benar presize karena setiap rupiah itu harus bisa kita selamatkan karena rakyat yang menjadi korban, negara juga merugi. Kalau ini terus terjadi maka kita sulit untuk melajukan pembangunan yang berkelanjutan, yang bisa membawa peningkatan nilai ekonomi sekaligus keadilan bagi masyarakat kita,” lanjut Menteri AHY.

Untuk tahun 2024 sendiri, Menteri AHY mengatakan terdapat 98 target operasi (TO) yang sudah masuk dalam tahap penetapan tersangka. Untuk TO yang ditetapkan masuk tahap P19 dan P21 sudah sebanyak 85 TO. Sementara khusus yang masuk tahap P21, artinya berkas perkara telah lengkap, ada 55 TO dengan jumlah tersangka 165 orang meliputi luas objek tanah seluas lebih dari 488 hektare dan potensi nilai kerugian sebesar Rp11.642.191.813.116.

Keberhasilan mengungkap tindak pidana pertanahan merupakan hasil kerja bersama dari tim Satgas Anti-Mafia Tanah. Kejahatan pertanahan ini juga dapat terungkap berkat sinergi dan kolaborasi empat pihak, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kepolisian, Kejaksaan, serta pemerintah daerah (Pemda).

“Tanpa kerja sama yang solid dan kalau bekerja sendiri-sendiri, sulit mengungkap kejahatan seperti ini. Atas nama Kementerian ATR/BPN dan tentu Satgas Anti-Mafia Tanah, kami semua mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kerja kerasnya selama ini,” pungkas Menteri AHY.

The post Di Penghujung Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Menteri AHY Kembali Gebuk Mafia Tanah di Jawa Barat appeared first on Indoissue.

“Saya akan menuju ke IKN untuk peresmian Istana Negara juga Istana Garuda di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan bersama Presiden Joko Widodo. Dan tentunya dengan kapasitas sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, akan menyerahkan sertipikat berupa Hak Pakai kepada Kementerian Sekretariat Negara,” ujar Menteri AHY kepada sejumlah awak media.

Menurutnya, penyerahan Sertipikat Hak Pakai seluas 568.705 meter persegi ini merupakan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pembangunan IKN. Menteri AHY memastikan, pengadaan tanah dan pembangunan di IKN tetap memprioritaskan masyarakat setempat.

“Ini juga penting agar sejak awal administrasinya jelas, dan mudah-mudahan ini juga menjadi simbol yang baik sekaligus menjadi penyemangat untuk selanjutnya kita bisa menuntaskan berbagai tantangan pembangunan IKN. Mudah-mudahan prosesnya bisa lebih cepat lagi, sehingga tidak meninggalkan masalah di kemudian hari,“ tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Menteri AHY didampingi oleh Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis. Kehadirannya disambut hangat oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat beserta jajaran.

The post Tiba di Kota Balikpapan, Menteri AHY Menuju IKN untuk Peresmian dan Penyerahan Sertipikat Istana Negara dan Istana Garuda appeared first on Indoissue.

Tujuh rekomendasi kebijakan itu, dirumuskan dari hasil permasalahan yang ia temukan di lapangan dan kemudian disimpulkan ke dalam lima poin.

“Pertama faktor kunci transformasi ekonomi terletak pada kepemimpinan yang efektif, kapasitas SDM, serta tata kelola yang kuat yang mendukung inovasi dan daya saing tinggi. Kedua, terdapat ketidaksesuaian antara prodi yang berkembang di dunia pendidikan nasional dengan kebutuhan sektor industri di mana bidang studi non-STEM lebih dominan,” kata Menteri AHY.

Permasalahan ketiga yang ia temukan adalah terdapat ketidakselarasan antara output yang diproduksi oleh dunia pendidikan dengan prioritas penelitian nasional yang menunjang transformasi ekonomi, khususnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing global. Keempat, untuk keluar dari jebakan middle income trap, menurut Menteri AHY Indonesia perlu mengorkestrasi sektor prioritas ekonomi strategis baik dari industri primer, sekunder, maupun tersier.

“Tentu dengan penguatan utama pada sub dimensi Research and Development (RnD) khususnya melalui peningkatan produktivitas smart home appliances. Dan kelima dibutuhkan kepemimpinan transformasional di semua lini untuk mengorkestrasi SDM melalui sektor pendidikan industri berbasis pada keunggulan dan potensi sumber daya lokal masyarakat kita,” lanjut Menteri AHY.

Adapun ketujuh rekomendasi kebijakan untuk mengatasi hal tersebut antara lain dengan memastikan agar prodi perguruan tinggi di Indonesia selaras dengan kebutuhan industri. Kemudian, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi hingga 60%; meningkatkan proporsi lulusan berbasis STEM yang fokus pada RnD hingga 40%; dan terakhir dengan meningkatkan belanja RnD dari 0,28% hingga 2% dari GDP.

“Kita juga perlu melakukan evaluasi program beasiswa yang bersumber dari APBN agar selaras dengan industri strategis dan dapat memenuhi kebutuhan SDM menopang transformasi ekonomi. Selain itu, perlu menetapkan sektor prioritas strategis yang harus dikembangkan serta menciptakan kawasan percontohan untuk membangkitkan kekuatan ekonomi baru di sejumlah daerah, serta menyiapkan pemimpin yang transformasional yang visioner dan efektif dalam mengorkestrasi SDM yang bisa mengisi sektor prioritas strategis utama,” pungkas Menteri AHY.

Untuk diketahui, Menteri AHY dinyatakan lulus dalam masa studi 3,1 tahun dengan predikat Cumlaude alias Dengan Pujian. Ia juga menjadi Doktor ke-88 dari Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia. Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Moh. Nasih, SE, MT, Ak. pun menyatakan Menteri AHY sebagai Doktor lulusan Universitas Airlangga yang excellence with morality.

The post Selesaikan Ujian Terbuka Program Doktoral, Menteri AHY Hasilkan Tujuh Rekomendasi Kebijakan untuk Wujudkan Indonesia Emas appeared first on Indoissue.

“Alhamdulillah, kita mampu melakukan akselerasi pendaftaran tanah, dari yang semula capaian berjumlah 46 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2017, menjadi 117,9 juta bidang tanah terdaftar hingga bulan September 2024 ini atau naik 250% dalam tujuh tahun terakhir,” ungkap Menteri AHY dalam amanatnya.

Diketahui, program PTSL yang sudah dijalankan dari tahun 2017 ini menyumbang pertambahan nilai ekonomi masyarakat dari perputaran nilai yang dihasilkan melalui Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hak Tanggungan.

“Tentunya, nilai tambah ini kita harapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi iklim usaha di Indonesia dengan tujuan bersama, yaitu untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia,” terang Menteri AHY.

Dengan terus meningkatnya jumlah tanah terdaftar, artinya jumlah Kabupaten/Kota Lengkap juga terus meningkat. Hingga saat ini, sebanyak 33 kabupaten/kota telah dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap. Suatu kabupaten/kota dapat dikatakan lengkap apabila seluruh bidang tanah telah terpetakan dan lengkap secara spasial, no gap, no overlap.

“Dengan status itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan peta Kabupaten/Kota Lengkap tersebut, untuk menjadi dasar atau baseline dalam merencanakan pembangunan daerah serta pembentukan kebijakan ke depannya,” ujar Menteri AHY.

“Untuk itu, kita berharap, agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat terus mendukung Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Tidak hanya melalui PTSL, tetapi juga mencakup sertipikasi aset Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik, Good and Clean Governance,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Upacara Peringatan HANTARU setiap tahunnya dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lahir Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Tahun ini, peringatan HANTARU mengusung tema “Semangat HANTARU, Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045” sejalan dengan visi besar bangsa Indonesia.

The post Peringatan HANTARU 2024, Menteri AHY Ungkap 117,9 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar, Beri Nilai Tambah Ekonomi Rp6.721 Triliun appeared first on Indoissue.

“Kehadiran Mas Anin di Kementerian ATR/BPN ini menyampaikan pesan bahwa untuk membangun ekonomi Indonesia ke depan di berbagai sektor itu membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Tentu KADIN juga akan menaungi berbagai organisasi, tidak hanya KADIN di daerah tapi juga berbagai asosiasi,” ujar Menteri AHY di depan awak media.

Ia menjelaskan, Kementerian ATR/BPN juga punya peran penting dan strategis dalam membangun ekonomi Indonesia ke depan. Salah satunya melalui perencanaan tata ruang wilayah di Indonesia yang baik.

“Tata ruang ini bisa benar-benar dikelola dengan baik peruntukannya, jelas mana yang buat hunian, mana yang buat industri, mana yang buat pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Tentunya kami juga ingin menghadirkan kepastian hukum,” ungkap Menteri AHY.

Lebih lanjut, dari kepastian hukum hak atas tanah yang terus dikerjakan oleh Kementerian ATR/BPN, menurut Menteri AHY akan berdampak pada jalannya investasi.

“Karena tadi bicara investasi itu akan mengalir jika ada kepastian hukum, termasuk kepastian hukum atas tanah di Indonesia. Sehingga, tentunya saya berharap KADIN bisa semakin maju dan bisa terus berkontribusi pada ekonomi Indonesia,” ucapnya.

Ketua Umum KADIN, Anindya Bakrie mengapresiasi kesempatan bertemu dengan Menteri ATR/Kepala BPN dan membicarakan soal peluang kerja sama antara KADIN dengan ATR/BPN.

“Saya sangat bahagia Pak Menteri meluangkan waktu untuk menerima kami. Ini sangat membantu untuk bisa bekerja sama dan kita melihat kerja samanya dengan KADIN sangat besar karena memang KADIN adalah mitra strategis pemerintah dan juga payung dunia usaha berdasarkan undang-undang,” ungkapnya.

Pada pertemuan ini mengemuka pula bahasan terkait Redistribusi Tanah yang dikerjakan Kementerian ATR/BPN. Anindya Bakrie menyebut bahwa program Redistribusi Tanah bisa menjadi suatu kesempatan bagi KADIN di kabupaten/kota maupun provinsi untuk ikut mendukung ekonomi Indonesia semakin bertumbuh.

“Selain itu, tadi juga kita bicara mengenai bagaimana inovasi Bank Tanah, di mana itu sangat membantu untuk investasi di Indonesia, terutama dalam hal kepastian hukumnya seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri. Juga kita akan sentuh sedikit mengenai peraturan pemerintah mengenai carbon trading agar bisa melibatkan dunia usaha swasta agar menjadi bensin untuk bisa mengedepankan program pemerintah,” pungkas Anindya Bakrie yang hadir didampingi sejumlah jajarannya.

The post Pertemuan dengan Ketua Umum KADIN, Menteri AHY Bahas Peluang Sinergi dalam Membangun Ekonomi Indonesia appeared first on Indoissue.

“Dalam prosesnya kita harus ingat bahwa Pengadaan Tanah tidak boleh menyakiti siapa pun. Kepedulian terhadap kelompok rentan dalam Pengadaan Tanah diharapkan tidak hanya dicerminkan melalui pemberian ganti rugi yang adil secara nominal, tetapi bagaimana memastikan mereka menjadi bagian dari pembangunan dan tidak menjadi kelompok yang terpinggirkan akibat Pengadaan Tanah. No one left behind,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Konferensi ini diharapkan mampu menjadi ruang diskusi para ahli dan delegasi berbagai negara dalam proses penyusunan serta penerbitan kebijakan mengenai Pengadaan Tanah di Indonesia.

“Tidak hanya bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan ke depannya, tetapi juga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Hukum Adat, petani kecil, masyarakat miskin perkotaan, dan kelompok rentan lainnya,” terang Menteri AHY.

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, dalam kesempatan yang sama juga menegaskan komitmennya mendukung upaya berkelanjutan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat proses penilaian dampak sosial, termasuk Pengadaan Tanah.

Konferensi Internasional ini langsung diapresiasi oleh delegasi yang hadir, salah satunya Deputy Head of Mission, Minister Counsellor and Head of Pol. Section, European Union Delegation to Indonesia and Brunei, Stéphane Mechati. Ia melihat konferensi ini menjadi platform yang sangat penting untuk berbagi wawasan dan mengidentifikasi langkah dalam menangani masalah pembangunan.

“Pengalaman yang akan dibagikan oleh delegasi dari berbagai negara negara hari ini dapat menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana penilaian dampak sosial yang mendukung pembangunan dan kohesi sosial. Saya berharap kita bisa melihat bagaimana wawasan ini dapat disesuaikan dengan konteks unik Indonesia dan berkontribusi pada tujuan kolektif kami untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Stéphane Mechati.

Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari melaporkan bahwa Konferensi Internasional terselenggara atas kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan World Bank, KfW Development Bank, dan the European Union (EU). Konferensi ini juga merupakan rangkaian dari kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan World Bank yang sejak 2022 lalu telah memulai tahapan social impact assessment.

Adapun peserta yang hadir dalam konferensi, baik secara daring maupun luring, yakni perwakilan dari World Bank; Asian Development Bank; KfW Development Bank; the European Union (EU), kementerian/lembaga; akademisi dalam dan luar negeri; serta perwakilan pemerintah daerah dan swasta dari Australia, Kanada, Kenya, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Nepal, Pakistan, Zambi, dan beberapa negara lainnya.

The post Buka Konferensi Internasional Penilaian Dampak Sosial, Menteri AHY Tekankan Pengadaan Tanah Harus Utamakan Keadilan appeared first on Indoissue.

Penyerahan ini dilakukan secara simbolik pada perwakilan masyarakat yang hadir mengenakan pakaian adat. Dengan adanya program Redistribusi Tanah dari Kementerian ATR/BPN ini, kesetiaan mereka dibayar lunas oleh negara.

“Terimalah rasa hormat saya pada Bapak/Ibu yang selama 25 tahun hidup dalam keprihatinan, tapi tetap memilih menjadi warga negara Indonesia, tetap menyanyikan (lagu) Indonesia Raya,” kata Menteri AHY disambut tepuk tangan meriah dari ratusan warga dan undangan yang memadati di dalam dan di luar tempat pertemuan di Kapela.

“Hari ini menjadi awal baru, lembar baru untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera,” lanjut Menteri ATR/Kepala BPN.

Penyerahan sertipikat ini pun diapresiasi oleh Pemerintah Provinsi NTT.

“Ini merupakan wujud kolaborasi dan sinergi lintas kementerian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di NTT,” kata Pj. Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto di depan Menteri AHY dan para calon penerima sertipikat.

Penyerahan ini merupakan hasil kerja keras jajaran Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang sebagai ujung tombak yang didukung Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT.

Status tanah yang semula tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) ini diubah menjadi Tanah Cadangan Umum Negara, sehingga bisa menjadi Objek Reforma Agraria dan dapat dibagikan pada masyarakat melalui program Redistribusi Tanah.

“Tantangannya luar biasa, tapi berkat kerja keras bersama dan ketekunan, satu demi satu permasalahan bisa diselesaikan,” ungkap Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT, Hiskia Simarmata.

Diketahui, saat ini di atas lahan hasil Redistribusi Tanah ini sudah berdiri 2.100 unit rumah yang tertata rapi. Rumah-rumah tersebut dibangun dengan kerja sama dari Kementerian PUPR.

Masyarakat eks Timor-Timur itu sendiri merupakan masyarakat yang setia kepada NKRI. Saat referendum, mereka memilih untuk menyeberang ke Indonesia dan berganti warga negara. Selama ini mereka tinggal terserak-serak di tanah-tanah milik TNI dan pemerintah daerah setempat.

The post Menteri AHY Serahkan Sertipikat TORA, Kesetiaan Masyarakat Eks Timor Timur Terbayar Lunas appeared first on Indoissue.

“Saya senang bisa kembali ke Balikpapan, dari Surabaya langsung tadi. Setelah ini langsung menuju ke IKN. Besok akan digelar Sidang Kabinet Paripurna membahas berbagai hal strategis, yang saya tahu tentang transisi kepemimpinan dari Pak Presiden Joko Widodo ke Bapak Presiden Terpilih, Pak Prabowo Subianto. Ini penting, sebuah fase yang perlu kita kawal bersama,” ujar Menteri AHY.

Ia menginginkan proses transisi kepemimpinan akan berjalan baik pada 20 Oktober mendatang, termasuk di Kementerian ATR/BPN.

“Saya sendiri sambil terus berusaha untuk menuntaskan tugas-tugas, target-target pencapaian sampai dengan Oktober 2024 ini,” ungkapnya.

Menteri ATR/Kepala BPN memastikan jajarannya telah menyiapkan baseline yang akan diserahkan kepada pemerintahan baru.

“Ini penting untuk mengetahui mana saja yang sudah on the track, yang sudah baik capaiannya agar bisa dilanjutkan. Tapi juga ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk bisa dikawal bersama-sama agar tentu bisa semakin baik ke depan,” tuturnya.

Adapun kedatangan Menteri AHY di Kota Balikpapan disambut oleh Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Sigit Raditya; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat beserta jajaran; Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Herman Hidayat; dan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur.

Turut mendampingi Menteri AHY, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis. Setibanya di Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan, Menteri AHY berbincang dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju.

The post Jelang Sidang Kabinet Paripurna di IKN, Menteri AHY Siapkan Baseline Program Pertanahan dan Tata Ruang untuk Transisi Kepemimpinan appeared first on Indoissue.

Sebagai Alumni sekaligus Lulusan Terbaik SMA Taruna Nusantara Angkatan ke-5, ia meyakini para siswa akan menjadi sumber daya manusia (SDM) unggul dan siap menghadapi tantangan.

“Sekolah ini didedikasikan untuk mencetak patriot-patriot bangsa, dengan nilai-nilai, dengan karakter yang unggul karena Indonesia ke depan harus dipimpin dan diawaki oleh generasi muda yang penuh dengan optimisme, karakter yang unggul tadi, punya kapasitas, integritas, daya saing. Dan apa pun nanti profesi yang digeluti, nilai-nilai itu akan dibawa selamanya,” ujar Menteri AHY.

Hal itu terbukti, ia adalah alumni SMA Taruna Nusantara pertama yang dipercaya untuk menjadi menteri, karena memiliki kapasitas dan integritas.

“Saya menceritakan itu berdasarkan pengalaman saya 27 tahun yang lalu saya lulus dari sekolah ini, dan kembali saat ini alhamdulillah sebagai menteri dalam berbagai kapasitas, tentunya saya juga mengingat kembali nilai-nilai dan pelajaran penting dari sekolah ini,” tuturnya.

Dalam kegiatan “Jumpa Tokoh Nasional” ini, Menteri AHY memberikan pesan dan catatan nilai-nilai yang harus dimiliki dalam diri siswa SMA Taruna Nusantara. Nilai yang disampaikan antara lain soal Keberanian dan Percaya Diri; Komunikasi dan Kesopanan; Berpikir Kritis dan Kreativitas; Kompetitif dan Kolaborasi; serta Komitmen dan Konsistensi.

“Dengan itu semua, insyaallah kalian semua akan siap dan pada saatnya menjadi generasi unggul bangsa. Saya berharap SMA Taruna Nusantara akan terus menjadi bagian dari superteam, mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Usai memberikan ceramah, Menteri ATR/Kepala BPN bersama Pembina IKAWATI ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono ditemani Kepala Sekolah Taruna Nusantara, Tono Suratman serta Ketua OSIS, Kadek Adriyan Putra mengelilingi kawasan sekolah untuk meninjau ruang kelas dan asrama. Ia juga berkesempatan untuk menjadi narasumber dalam Podcast “Bukadasi” SMA Taruna Nusantara.

Adapun dalam kesempatan ini, Menteri AHY didampingi oleh beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah beserta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan. Turut hadir, Pj. Bupati Magelang beserta Forkopimda setempat.

The post Hadir di SMA Taruna Nusantara sebagai Alumni, Menteri AHY Motivasi Siswa untuk Menjadi Generasi yang Optimis dan Berkarakter appeared first on Indoissue.

“Mengapa tanah penting? Karena salah satu faktor produksi dan kita membutuhkan tanah dalam berbagai pembangunan, maka harus diyakinkan bahwa tanah tidak ada masalah, tata ruangnya jelas,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai melakukan Ujian Kelayakan pada Program Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang berlangsung di Universitas Airlangga Surabaya, Kamis (22/08/2024).

Kejelasan tata ruang dalam hal ini menurut Menteri AHY, yaitu ruang yang dimaksud bagi semua kepentingan masyarakat.

“Mana zonasi buat industri, mana buat perkebunan, mana buat hunian, mana buat sawah. Tidak boleh semuanya dikonversi menjadi bangunan beton,” tuturnya.

Di samping itu, untuk mendukung jalannya pembangunan yang merata juga harus dipastikan tidak ada tanah yang telantar. Dikatakan Menteri AHY, pemanfaatan tanah oleh masyarakat juga harus optimal.

“Tanah kita sebagai aset juga harus bekerja, artinya harus berfungsi dengan baik,” ujarnya.

Oleh sebab itu, kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat harus diwujudkan, salah satunya melalui sertipikasi tanah. Hal ini juga dapat mengantisipasi masyarakat dari konflik pertanahan yang salah satunya bisa disebabkan oleh mafia tanah.

“Tidak boleh ada masyarakat yang diperlakukan tidak adil. Misalnya ada tanah-tanah yang diserobot oleh mafia tanah. Ini semua harus kita tertibkan dan kita harus bertindak dengan tegas,” imbuh Menteri AHY.

Dengan kepastian hukum hak atas tanah itulah, diharapkan dapat menghadirkan investasi di Indonesia.

“Investasi hadir kalau ada kepastian hukum hak atas tanahnya. Jadi dengan demikian tentu elemen tata ruang dan tanah ini juga berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi ekonomi,” pungkas Menteri AHY.

The post Pentingnya Tanah dalam Urusan Pembangunan, Menteri AHY: Harus Diyakinkan Tidak Ada Masalah appeared first on Indoissue.