“Bapak/Ibu sekalian, saya datang ke Probolinggo alhamdulillah ini sebuah perjalanan yang mengesankan, pemandangan alam yang begitu indah, sejuk udaranya, dan masyarakatnya begitu ramah. Dengan sertipikat yang kami serahkan, artinya tanah Bapak/Ibu telah sah secara hukum, tidak perlu lagi khawatir tanahnya diserobot oleh siapa pun,” ujar Menteri AHY kepada warga yang sejak siang hari berkumpul menunggunya.

Desa Ngadisari merupakan wilayah tanah adat, namun dalam proses penyertipikatannya tetap harus mendapatkan rekomendasi dari kepada desa setempat. Menteri AHY berharap dengan sertipikat tanah yang kini dimiliki masyarakat bisa ikut mengembangkan UMKM yang mendukung pariwisata lokal.

“Kecamatan ini juga semakin baik dari sisi pariwisata, ekonomi kreatifnya karena pasti penyediaan penginapan-penginapan, kemudian saya lihat tadi banyak ada 800 unit Jeep, 400 ekor kuda, dan lain sebagainya. Ini merupakan UMKM yang perlu kita kembangkan. Dengan demikian, pemerintah setempat, jajaran Forkopimda bisa saling bersinergi memajukan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, kami Kementerian ATR/BPN akan menjadi bagian dari itu,” tutur Menteri AHY.

Selain pariwisata, masyarakat juga dapat mengembangkan perkebunannya di wilayah tersebut. Sertipikat tanah ini sudah menjadi kebutuhan yang dinantikan oleh warga, salah satunya Sri Wilis (41) yang menggantungkan hidupnya dengan berkebun.

“Kalau di sini ditanami palawija itu bermacam-macam. Dulu ada program seperti ini, harus diajukan sendiri kan pakai biaya, tetapi program ini gratis. Terima kasih karena sudah ada program PTSL, jadi tanah yang di sini sudah bersertipikat. Terima kasih Pak AHY,” ungkap Sri Wilis.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kesempatan ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur beserta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo. Turut hadir, Tokoh Masyarakat Adat Tengger serta Forkopimda setempat.

The post Serahkan Sertipikat Tanah Elektronik bagi Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Bromo, Menteri AHY Harapkan UMKM Pariwisata Berkembang appeared first on Indoissue.

“Selain kami memperjuangkan legalisasi aset melalui program PTSL, kami juga ingin mengajak warga untuk menata aset sekaligus juga akses terhadap nilai ekonomi dan permodalan usaha. Selebihnya, kita menghindari terjadinya penyerobotan, tumpang tindih, yang seringkali menjadi masalah hukum dan sosial,” ujar Menteri AHY.

Masyarakat begitu gembira menyambut sekaligus menerima Sertipikat Tanah Elektronik dari Menteri ATR/Kepala BPN. “Masyarakat telah mendapatkan Sertipikat Hak Milik atas tanah itu adalah sesuatu yang patut disyukuri karena artinya setelah sekian lama, tanah mereka, baik rumah maupun kebun telah memiliki kepastian hukum,” tuturnya.

Muhammad Fauzi (30) salah satu penerima sertipikat tanah dalam kesempatan ini mengaku telah tinggal sejak tahun 1990 di rumahnya tanpa sertipikat. Ia menceritakan, orang tuanya hanya bekerja serabutan dan tidak memiliki penghasilan yang tetap.

“Belum pernah bersertipikat rumahnya karena dulu takutnya mahal, ayah tidak mampu. Beberapa bulan lalu, Pak Kepala Desa menawari buat dibikin sertipikat lewat program PTSL ini. Saya urus semua, alhamdulillah sudah selesai sekarang,” ungkap Muhammad Fauzi.

Ia yang setiap pagi bekerja sebagai penyapu di Kota Madya dan jualan berkeliling pada sore hari bersyukur rumahnya kini memiliki sertipikat. “Alhamdulillah sekarang sudah punya sertipikat, jadi rumah warisan ayah ini bisa aman buat tinggal ibu, istri, dan anak-anak saya,” pungkas Muhammad Fauzi.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kesempatan ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur beserta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan. Turut hadir, Pj. Bupati Pasuruan bersama Forkopimda setempat.

The post Di Pasuruan, Menteri AHY Ajak Masyarakat Daftarkan Tanahnya untuk Mendapatkan Nilai Ekonomi dan Modal Usaha appeared first on Indoissue.

Usai menuntaskan jalan sehatnya, Menteri AHY mengatakan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting bagi suatu organisasi. Sebab, dengan olahraga bersama ini bisa membangun chemistry secara personal maupun emosional. “Saya selalu meyakini organisasi tidak hanya serba terikat dengan hubungan secara profesional,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

“Kalau hanya dihadapkan dengan yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab kami maka sifatnya sangat normatif. Tetapi, dengan begini kita saling mengenal lebih baik chemistry-nya satu sama lain, sehingga pada saatnya kembali melaksanakan tugas kita lebih kompak lagi dan biasanya hasilnya lebih produktif lagi,” tambah Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri AHY mengaku olahraga yang dilakukan secara bersama ini sangat menyenangkan karena di samping sehat, ia bisa berdiskusi dengan jajaran secara lebih ringan. “Kita ingin terus ceria karena harus ada keseimbangan. Kerja serius di kantor, begitu juga di lapangan. Tapi, sesekali kita perlu olahraga sambil bisa rileks sedikit,” katanya.

Ia berharap, kegiatan yang menyehatkan badan ini bisa diselenggarakan secara rutin. Baik itu dalam bentuk jalan sehat maupun lari hingga bersepeda bersama. “Saya senang sekali, sudah diniatkan sejak lama. Mudah-mudahan bukan hanya sekali tapi jadi sebuah kegiatan rutin untuk jajaran di Kementerian ATR/BPN,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Sebagai rangkaian dari kegiatan, dilakukan juga sarapan bersama seluruh jajaran yang dibarengi dengan pengundian hadiah bagi peserta yang hadir. Turut serta mengikuti kegiatan ini, Pembina IKAWATI Kementerian ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; jajaran Pengurus Pusat IKAWATI Kementerian ATR/BPN; dan jajaran Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran dari Kantah se-DKI Jakarta.

The post Olahraga Bersama Jajaran, Menteri AHY: Bangun Chemistry demi Tingkatkan Produktivitas appeared first on Indoissue.

Pada Selasa (26/03/2024), Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan sebanyak 53 sertipikat untuk tanah dan pesantren di Pendopo Gubernur Banten. Ia berpesan kepada masyarakat jika ada yang belum mendaftarkan tanah wakafnya untuk segera disertipikatkan. “Saya berpesan agar Bapak dan Ibu yang tadi sudah menerima sertipikat wakaf agar dijaga dengan baik,” tegasnya.

Ke-53 sertipikat tanah wakaf yang dibagikan kali ini diserahkan kepada 42 perwakilan penerima di wilayah Provinsi Banten. Sertipikat tersebut diperuntukkan tidak hanya bagi masjid dan musala, tetapi juga untuk tanah makam dan yayasan pendidikan keagamaan.

Dengan diberikannya sertipikat tanah wakaf, Menteri AHY berharap dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat, termasuk para pengelola dan pemimpin yayasan ataupun rumah ibadah. “Setelah mendapatkan sertipikat, tentunya jangan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab. Dan tolong segera berikan tanda batas yang jelas pada bidang tanah yang tadi sudah disertipikatkan,” imbau Menteri AHY.

“Saya berharap dengan ini semakin mengokohkan kepastian hukum tadi, dan kita semuanya bisa menjalankan ibadah di masjid, musala, pesantren, dan termasuk tadi juga ada tempat-tempat pendidikan dengan lebih tenang. Karena, kalau ada legalitas dari negara pasti semuanya lebih terjamin dan lebih pasti,” lanjut Menteri AHY.

Sebelumnya, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat, H. Mohammad Nuh mengutarakan rasa syukurnya kepada Menteri ATR/Kepala BPN beserta jajaran atas pemberian Sertipikat Hak atas Tanah Wakaf di wilayah Provinsi Banten. Ia melaporkan bahwa pertumbuhan orang yang berwakaf tanah setidaknya sekitar 9% per tahun. Sampai dengan saat ini, sebanyak 60% tanah wakaf sudah tersertipikat dan 40% masih dalam proses. Maka itu, H. Mohammad Nuh memohon kepada Kementerian ATR/BPN agar percepatan sertipikasi tanah wakaf dapat meningkat lebih dari 9% setiap tahunnya.

“Kalau tidak (9 persen lebih, red) jumlah yang belum tersertipikasi semakin banyak. Oleh karena itu, Pak Menteri mudah-mudahan berkenan dan dengan senang hati (membantu peningkatan sertipikasi, red). Karena ini urusan wakaf, kebahagiaannya ini juga tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat,” ucap Ketua BWI Pusat.

Azizah (54) sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Karunia Ibu Kota Tangerang mengaku sangat senang Usai menerima sertipikat tanah wakaf dari Menteri ATR/Kepala BPN. Bagaimana tidak, tempat pendidikan yang ia kelola selama 30 tahun akhirnya mendapat kepastian hukum atas tanah dengan terbitnya sertipikat tersebut.

Yayasan Pendidikan Islam Karunia Ibu merupakan tempat pendidikan swasta dari tingkat Raudhatul Athfal (RA) atau usia dini hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Yayasan ini berdiri di atas tanah milik orang tua Azizah yang telah diwakafkan. Kesadaran Azizah untuk mengikuti proses pembuatan sertipikat dimulai karena ingin mendaftarkan tempat pendidikannya agar mendapatkan Akreditasi, yang mana syarat utamanya ialah memiliki kepastian hukum atas tanah yang ditempati.

“Rasanya setelah mendapat sertipikat ini bangga dan senang sekali, sudah hampir 30 tahun saya tidak mendapatkan legalitas tanah wakaf dari orang tua kami. Alhamdulillah saya ini sujud syukur akhirnya saya dengan keluarga mengadakan syukuran karena usulan kami untuk membuat sertipikat itu sudah disetujui oleh BPN, walaupun tantangannya hampir setahun setengah. Tantangannya itu awal mulanya saya tidak punya data sama sekali karena orang tua kami meninggal itu memang mendadak,” pungkas Azizah.

The post Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 53 Sertipikat Tanah Wakaf di Provinsi Banten appeared first on Indoissue.

“Artinya secara spasial keseluruhan bidang tanah Kota Cilegon sudah terpetakan, ini makna dari Kota Lengkap. Definisinya adalah ketika kota/kabupaten secara keseluruhan bidang tanahnya terpetakan, didata dengan baik, artinya kota itu sudah lengkap,” kata Menteri AHY.

Keuntungan dari menjadi Kabupaten/Kota Lengkap cukup banyak. Menteri ATR/Kepala BPN menyebut sedikitnya ada tiga keuntungan, yaitu memudahkan pemerintah daerah melakukan penataan wilayah karena seluruh bidang tanah di wilayah tersebut telah terdata dan terdaftar; memudahkan transformasi digital/penerapan sistem elektronik dalam rangka efisiensi pelayanan kepada masyarakat; serta memperkecil ruang gerak mafia tanah.

Pada tahun 2024 ini, Kementerian ATR/BPN menargetkan 104 kabupaten/kota bisa menjadi Kabupaten/Kota Lengkap. “Ini pekerjaan yang tidak mudah karena membutuhkan kerja keras dan kerja bersama. Oleh karena itu, atas nama Kementerian ATR/BPN tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota memohon dukungan dan kerja sama dari jajaran pemerintahan baik Pemprov, Pemkab maupun Pemkot serta Forkopimda setempat,” ungkap Menteri AHY.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN juga mendeklarasikan Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Cilegon sebagai Kantor Pertanahan Elektronik. Dengan begitu, Kantah Kota Cilegon akan mulai menerbitkan seluruh produk sertipikat dalam bentuk Sertipikat Tanah Elektronik yang mana bisa lebih terjamin keamanan datanya dan mudah akses sertipikat tanahnya. Di momen ini, ia sekaligus menyerahkan lima Sertipikat Tanah Elektronik untuk Pemerintah Kota Cilegon.

Menanggapi rencana Menteri AHY soal Kabupaten/Kota Lengkap, Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah fokus mengedepankan Kota Cilegon dan tujuh kabupaten/kota lainnya agar memastikan hak atas tanahnya. Pemprov Banten juga sedang menata pengelolaan aset-aset yang berkaitan dengan tanah. Maka itu, Al Muktabar menyambut baik kerja sama pemerintah daerah dengan Kementerian ATR/BPN ini.

“Kita tahu Bapak Menteri, akses kepemilikan lahan semakin terbatas. Oleh karenanya kepastian hukum atas itu menjadi penting sekali dan kita terus menyimak langkah-langkah yang Pak Menteri telah canangkan, kita akan mengakses arah kebijakan itu,” tutur Pj. Gubernur Banten.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Banten, Sudaryanto melaporkan bahwa di Provinsi Banten secara keseluruhan terdapat lima juta bidang tanah. Telah terdaftar sebanyak 3,5 juta atau sekitar 70%. Adapun luas wilayah Kota Cilegon sendiri adalah sekitar 16 ribu hektare dengan jumlah persil 163.645 bidang.

“Dengan adanya Deklarasi Kota Lengkap dan Kantah Elektronik ini (Kota Cilegon, red), mudah-mudahan menjadi penyemangat atau pendorong Teman-teman Kantah yang lainnya. Kami akan terus mengupayakan dalam waktu dekat ini menyusul Kota atau Kabupaten Lengkap lainnya,” ujar Sudaryanto.

Turut hadir pada rangkaian kegiatan ini, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat, H. Mohammad Nuh beserta jajaran pengurus BWI Pusat dan Pengurus BWI se-Provinsi Banten; Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten; jajaran Forkopimda Provinsi Banten; Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten dan Kepala Kantor Kementerian Agama se-Provinsi Banten; Kepala Kantah se-Provinsi Banten beserta jajaran; dan Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian beserta jajaran Forkopimda.

The post Menteri ATR/Kepala BPN Deklarasikan Kota Cilegon Jadi Kota Lengkap Pertama di Provinsi Banten appeared first on Indoissue.