Menko AHY menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan norma dalam pelaksanaan program kementeriannya. “Kami juga ingin selamat, tidak ada hal-hal yang keluar dari aturan, norma, dan juga bisa dijaga agar segala sesuatunya berjalan dengan baik, tata kelola administrasi, termasuk anggaran juga akuntabel, transparan dan setiap saat bisa di audit oleh siapapun,” kata Menko AHY. Ia menegaskan bahwa komitmen ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari penyimpangan dalam proses pembangunan.

Dalam upayanya memperkuat tata kelola, Menko AHY berharap BPKP dapat memberikan bimbingan dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang menjadi tanggung jawab Kemenko Infra. Sebagai kementerian koordinator yang baru dibentuk, Kemenko Infra terus melakukan “belanja masalah” untuk memahami berbagai isu dan mempercepat adaptasi. “Kami siap belajar cepat, pak, kami juga mencoba untuk langsung mendatangi kementerian-kementerian teknis yang ada,” tambahnya.

Menko AHY juga menjelaskan bahwa lima kementerian teknis yang berada di bawah koordinasinya—Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan—akan terus diajak berkoordinasi. Tujuannya adalah memastikan sinkronisasi program agar target pembangunan nasional dapat tercapai secara maksimal.

Menurut Menko AHY, koordinasi lintas sektor sangat penting untuk mewujudkan visi pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan infrastruktur yang meningkatkan ekonomi dan mendistribusikan kesejahteraan secara merata. “target-target yang akan kami capai juga harus rasional, jangan sampai lepas dari astacita dan juga semangat Bapak Presiden untuk menghadirkan infrastruktur yang benar-benar meningkatkan ekonomi dan juga mendistribusikan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia,” pungkasnya.

The post Menko AHY Pastikan Kepatuhan Aturan untuk Sukseskan Program Pemerintah Presiden Prabowo appeared first on Indoissue.

“Kunjungan ini penting bagi saya untuk mengenal lebih dekat para pimpinan dan staf di Kementerian Transmigrasi, sekaligus memahami kondisi dan struktur organisasi yang ada,” ujar Menko AHY. Menurutnya, kepemimpinan tidak hanya soal struktur, melainkan juga membangun hubungan yang baik antara elemen organisasi, termasuk sinergi dan kolaborasi yang efektif.

Menko AHY juga menekankan pentingnya Kementerian Transmigrasi dalam visi Presiden Prabowo untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. “Kementerian Transmigrasi dihidupkan kembali dengan tujuan mempercepat pembangunan ekonomi di kawasan-kawasan tertentu, terutama di Indonesia bagian timur,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Menko AHY mendengarkan pemaparan dari Menteri dan Wakil Menteri Transmigrasi terkait kondisi awal kementerian, serta program-program yang direncanakan untuk mendukung pembangunan wilayah transmigrasi.

“Menteri Transmigrasi menyampaikan bahwa transmigran adalah patriot. Mereka berperan penting dalam memperkuat produktivitas ekonomi di wilayah-wilayah yang membutuhkan kehadiran sumber daya manusia terampil,” tambah Menko AHY.

Kolaborasi Antar Kementerian untuk Infrastruktur yang Lebih Merata

Saat ditanya tentang rencana konkret untuk Kementerian Transmigrasi, Menko AHY menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi salah satu fokus utamanya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, serta ATR/BPN untuk mempercepat proses transmigrasi.

“Kita harapkan kolaborasi ini bisa memastikan bahwa masyarakat yang pindah ke wilayah transmigrasi tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, tetapi juga infrastruktur yang mendukung produktivitas mereka,” ujarnya.

100 Hari Kerja dan Fokus Jangka Panjang

Mengenai target 100 hari kerja, Menko AHY mengatakan bahwa ia masih dalam tahap merapikan dan mempelajari baseline dari berbagai proyek yang ada. “Saya masih mempelajari tugas pokok, termasuk laporan dari kementerian teknis dan tantangan di lapangan,” ujarnya.

Menko AHY juga berkomitmen untuk menyelaraskan program-program kementerian dengan visi Presiden Prabowo, seperti swasembada pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kantor Baru Menko Infrastruktur

Terkait lokasi kantor, Menko AHY menyampaikan bahwa Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan menempati gedung yang sebelumnya digunakan oleh Kemenko Maritim dan Investasi.

“Kita siap berkantor di manapun. Fokus utama kita adalah bagaimana menjalankan tugas sebaik mungkin,” tegasnya.

Kunjungan ini menunjukkan komitmen Menko AHY untuk segera beradaptasi dengan tanggung jawab barunya, dengan fokus pada sinergi dan kolaborasi antar kementerian dalam upaya meningkatkan pembangunan wilayah di Indonesia.

The post Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kunjungi Kementerian Transmigrasi di Hari Kedua Menjabat appeared first on Indoissue.