Tindak pidana pertanahan yang umumnya disebabkan oleh mafia tanah ini menurut Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus segera diberantas. Ia mengatakan, mafia tanah merugikan bukan hanya rakyat tetapi juga negara.

“Mafia tanah telah menyengsarakan masyarakat. Korbannya terancam kehilangan hak atas tanahnya dan juga bangunan yang mungkin merupakan kekayaan atau aset satu-satunya dan ini jelas-jelas perilaku yang tidak adil. Mafia tanah juga merugikan negara dan menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga menghambat investasi,” ujar Menteri AHY.

Sejak 2018, upaya pemberantasan mafia tanah dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan aparat penegak hukum, yakni Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI. Hal ini tertuang dalam nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan dibentuknya Tim Satuan Tugas (Satgas)-Anti Mafia Tanah yang bertugas mengungkap tindak pidana pertanahan oleh mafia tanah.

Satgas-Anti Mafia Tanah telah berhasil mendapatkan data TO Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2024, yaitu sebanyak 82 kasus dengan potensial kerugian sebesar lebih dari Rp1,7 triliun dan total luasan bidang tanah kurang lebih 4.569 hektare. Jumlah ini lebih besar dari tahun 2023 yang mencapai 60 kasus.

“Kita serius menunjukkan kepada rakyat betapa sinergi dan kolaborasi yang kita jalankan bisa membuahkan progres dalam rangka mengungkap berbagai tindak pidana. Ini bukti bahwa sinergi dan kolaborasi bisa membawa kita kepada kesuksesan dalam rangka penegakan hukum terkait dengan isu-isu pertanahan di Indonesia,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Bukan hanya berkolaborasi dengan pihak eksternal, Menteri AHY juga berkomitmen menegakkan keadilan dari internal Kementerian ATR/BPN.

“Kami akan bertindak tegas kalau ada yang melakukan perbuatan melawan hukum, baik eksternal maupun internal harus mendapatkan penanganan yang sama. Karena itu kami tegas akan menindak bila ada jajaran internal yang terlibat. Tapi, kami juga tidak ingin ada jajaran yang menjadi korban karena tidak sedikit saya mendapatkan laporan mereka jadi korban. Kita ingin benar-benar objektif, ada fakta dan data yang jelas, lalu kembalikan pada hukum yg berlaku,” tegasnya

Kapolda Jatim, Imam Sugianto juga sepakat bahwa kesuksesan dalam menyelesaikan kasus mafia tanah merupakan hasil kolaborasi dan sinergi yang baik antara Polda beserta jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jatim.

“Polda yakin akan berkomitmen penuh untuk menyelesaikan target operasi yang ada dan bekerja maksimal dengan stakeholder terkait dalam memproses kasus mafia tanah,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan sekaligus Ketua Satgas-Anti Mafia Tanah, Arif Rachman menyebutkan, dari TO yang telah ditetapkan terdapat Berkas Perkara yang pada saat ini sudah P21 (berkas lengkap) dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Ada sebanyak dua kasus di Banyuwangi dan Pamekasan dengan jumlah tersangka lima orang dan luas objek tanah seluas 15.652 meter persegi di mana potensi nilai kerugian tanahnya mencapai Rp19 miliar.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam konferensi pers ini, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Menteri Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Widodo; Inspektur Wilayah I, Arief Muliawan; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri; serta Plt. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar. Hadir pula dalam kesempatan ini, jajaran Polda dan Kejati Jatim.

The post Ungkap Target Operasi Tindak Pidana Pertanahan di Jatim, Menteri ATR/Kepala BPN: Mafia Tanah Merugikan Rakyat dan Negara appeared first on Indoissue.

Sehubungan dengan pertemuan tersebut, Menteri AHY mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN sendiri telah menentukan target capaian untuk program-program strategis, termasuk dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Sampai 2023, sudah 111 juta bidang tanah yang terdaftar. Targetnya mencapai 120 juta bidang tanah di 2024 ini. Jadi masih ada sembilan juta bidang tanah yang dikejar. Dan ini kita butuh dukungan, sehingga kita sudah sampaikan kepada Ibu Sri Mulyani,” ujarnya saat diwawancarai awak media usai pertemuan berlangsung.

Lebih lanjut ia menjelaskan, saat ini Kementerian ATR/BPN tengah mengejar capaian penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan total target sebanyak 2.000 RDTR se-Indonesia. “Saat ini, dari 2.000 target sudah tercapai berkisar sebanyak 436 RDTR. Tentu ini butuh waktu dan dukungan anggaran. Ini juga sudah kami sampaikan,” ungkap Menteri AHY.

Di samping itu, Kementerian ATR/BPN juga terus berupaya menyelesaikan pendaftaran tanah di kabupaten dan kota hingga dapat tercipta Kabupaten/Kota Lengkap. “Kota/Kabupaten Lengkap ini adalah kota atau kabupaten yang sudah secara utuh (seluruh bidang tanahnya, red) tersertipikasi. Kita mau mengejar 104 Kabupaten/Kota Lengkap seluruh Indonesia, saat ini telah tercapai 13 Kabupaten/Kota Lengkap,” terang Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN pun berkomitmen untuk memberantas mafia tanah. Ia menyebut, aksi pemberantasan mafia tanah melalui Satgas-Anti Mafia Tanah ini tak hanya untuk memberikan keadilan bagi rakyat, namun juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara hingga berkisar Rp13 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sendiri dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menyampaikan kinerja anggaran yang cukup baik, khususnya dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercapai melebihi target. “Semoga Mas Agus dan jajaran Kementerian ATR/BPN dapat menjaga kinerja baik karena ini sangat penting untuk membangun fondasi Indonesia ke depan,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Dony Erwan.

The post Bicarakan Program Strategis, Menteri ATR/Kepala BPN Bertemu dengan Menteri Keuangan appeared first on Indoissue.