“Sustainable growth with equity, kita ingin investasi dan pembangunan semakin cepat, transformasi ekonomi terjadi. Itu kembali pada semangat kita menghadirkan iklim investasi dan juga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan,” ujar Menteri AHY saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ditjen PPTR yang berlangsung di Hotel The Ritz-Carlton Jakarta, Kamis (08/08/2024).

Pembangunan berkelanjutan yang adil bagi masyarakat bisa terwujud salah satunya dengan menjalankan fungsi pengendalian dan penertiban tanah dan ruang. Menteri AHY mengingatkan, pengendalian dan penertiban dilakukan secara tegas dan tetap humanis agar tidak ada masyarakat yang menjadi korban karena kelalaian dari pengendalian dan penertiban tanah dan ruang.

“Apa yang terjadi jika ada lokasi yang melanggar atau tidak sesuai dengan peruntukannya, bisa menjadi korban bencana alam dan ini sudah terjadi di berbagai daerah. Kita harus mencegah, jangan sampai ada lagi masyarakat yang menjadi korban akibat bermukim di daerah yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Lebih lanjut, Menteri AHY menekankan bangsa Indonesia harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dengan penyelamatan dan konservasi lingkungan hidup.

Direktur Jenderal (Dirjen) PPTR, Jonahar dalam kesempatan ini pun sepakat jika fungsi pengendalian dan penertiban harus dijalankan untuk memastikan tanah digunakan sesuai dengan peruntukannya. “Jadi setelah program pendaftaran tanah melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan penyediaan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) selesai, perlu dilakukan pengendalian untuk memastikan bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya,” tuturnya.

Pada Rakernis bertema “Implementasi Pengendalian dan Penertiban untuk Mewujudkan Pemanfaatan Tanah dan Ruang yang Berkualitas” ini diberikan penghargaan kepada satuan kerja yang telah mendukung program kerja pengendalian dan penertiban tanah dan ruang. Penghargaan tersebut antara lain bagi Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Riau sebagai Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Terbaik dalam mendukung kegiatan operasional kegiatan PPNS Penataan Ruang di daerah pada tahun 2023 dan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur sebagai Kanwil BPN Provinsi Terbaik pada kegiatan Pengendalian Hak Tanah dalam rangka mendukung terlaksananya Quick Win Program Kinerja 100 Hari Pertama Menteri ATR/Kepala BPN Tahun 2024.

Adapun rangkaian Rakernis dibuka dengan laporan oleh Ketua Panitia, yaitu Sekretaris Ditjen PPTR, Ariodilah Virgantara. Dalam laporannya, diketahui rapat ini diikuti oleh 706 peserta, di mana 125 hadir langsung dengan rincian 92 peserta dari pusat dan 33 peserta mewakili Kanwil BPN Provinsi. Sementara, 583 peserta hadir secara daring yang terdiri dari jajaran satuan kerja di kabupaten/kota. Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

The post Menteri AHY Dorong Pembangunan yang Berkelanjutan serta Berkeadilan Melalui Fungsi Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang appeared first on Indoissue.

“Target kita sampai dengan akhir 2024, 120 juta bidang tanah. Jadi sisa bidang tanah yang ditetapkan untuk tahun 2024 ini sebetulnya tujuh juta bidang tanah lagi. Dan itu setara dengan kurang lebih jumlah bidang tanah negara Belanda. Insyaallah bisa kita capai dengan sebaik-baiknya,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Ini disampaikan Menteri AHY saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) dengan tema Melampaui Kadaster Lengkap, di Jakarta, pada Selasa (28/05/2024).

Dalam sambutannya, Menteri AHY juga menyampaikan bahwa pada proses pendaftaran tanah, pemetaan bidang tanah secara lengkap saja tidak cukup, namun harus melampaui target.

Untuk pendaftaran tanah sampai dengan akhir 2024 ditargetkan hingga 120 juta bidang tanah. Saat ini, sebanyak 113 juta bidang sudah terdaftar dan 2,2 juta bidang di antaranya berhasil didaftarkan hanya dalam masa 100 hari kerja Menteri AHY.

Dalam sambutannya, Menteri ATR/ Kepala BPN mengingatkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam pendaftaran tanah antara Indonesia dengan negara lain, khususnya Belanda, terutama tantangan dan kompleksitasnya.

“Indonesia negara yang besar, dan kita negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi kompleksitasnya bukan hanya dari sisi dimensi, size-ya, tapi juga dari bentuk geografisnya. Yang tidak selalu mudah untuk dipetakan, diukur dan untuk didaftarkan,” terang Menteri AHY.

Ia mengapresiasi kerja keras jajaran Kementerian untuk pencapaian sejauh ini.

“Kita sangat berharap, tentunya Rakernis ini, mampu meningkatkan kualitas para aparatur yang memang memiliki kompetensi dan otoritas dalam pemetaan dan pengukuran,” harapnya.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal SPPR, Virgo Eresta Jaya dalam laporannya menyampaikan bahwa setidaknya ada dua hal yang menjadi tujuan diselenggarakannya Rakernis, yakni untuk mempersatukan visi dan misi dalam mempersiapkan data spasial demi melampaui kadaster lengkap tahun 2025, dan untuk meningkatkan kualitas serta pengetahuan seluruh jajaran bidang survei dan pemetaan.

“Mengapa harus Melampaui? Karena Kadaster lengkap itu bukan final destination. Itu adalah tahap awal untuk kita selanjutnya memberikan manfaat bagi semua stakeholders yang ada, dan berikutnya adalah kita meningkatkan pengetahuan dan kualitas dari teman-teman yang ada disini,” terang Dirjen Virgo.

Pembukaan Rakernis ditandai dengan penekanan tombol alat ukur laser scanner oleh Menteri ATR/Kepala BPN, didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dan Direktur Jenderal SPPR, yang menampilkan hasil akuisisi real time di ruang acara. Selain itu, dilakukan juga penyematan pin penghargaan pelatihan GeoAI secara simbolis, kepada tiga orang perwakilan peserta.

Rapat Kerja Teknis ini akan berlangsung selama tiga hari, dihadiri 157 peserta dari Satuan Kerja Daerah, yang terdiri dari kepala bidang, Korsub Kantor Wilayah, dan Kepala Seksi Survei Pemetaan. Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.

The post Buka Rakernis Ditjen SPPR, Menteri AHY: Capai Target Pendaftaran Sisa 7 Juta Bidang Tanah Pada Tahun 2024 appeared first on Indoissue.