“Ini sebuah kehormatan, penghargaan yang saya dedikasikan bagi seluruh pegawai ATR/BPN yang sudah bekerja keras di pusat, provinsi, kabupaten/kota yang mencoba untuk terus menyukseskan program-program Reforma Agraria. Dan juga praktik-praktik kejahatan pertanahan, kita sering menyebutnya mafia tanah, ini upaya besar bersama yang harus kita sukseskan,” ujar Menteri AHY.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN juga mengapresiasi Journalist Media Network selaku perusahaan yang menaungi sejumlah media properti di Indonesia atas kontribusinya menyediakan informasi sekaligus literasi kepada masyarakat. Termasuk, soal program-program yang dilaksanakan pemerintah khususnya Kementerian ATR/BPN.

“Terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu sekalian, kami selalu ingin jadi bagian dari solusi besar. Saya paham apa yang Bapak/Ibu lakukan ini juga sangat penting karena berbicara literasi, public awareness. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian, namun membutuhkan tangan-tangan media melalui jaring media yang kredibel. Menurut saya penting sekali untuk menyuarakan aspirasi rakyat,” ungkap Menteri AHY.

Pemerintah dan Kementerian ATR/BPN ingin menjadi bagian dari penyelarasan prioritas pembangunan nasional ke depan menuju Indonesia Emas 2045 dan seterusnya. “Terima kasih, mohon support, kalau ini bisa kita kelola dengan baik, ekonomi tumbuh, lapangan pekerjaan terbuka, penghasilan meningkat, investasi bergerak dengan deras, Indonesia menjadi negara yang atraktif,” tegas Menteri AHY.

CEO Journalist Media Network, Indra Utama menyampaikan bahwa ajang penghargaan ini telah melalui proses penjurian yang cukup panjang. Pemilihan Menteri AHY sendiri sebagai tokoh inspiratif adalah berdasarkan program-program Kementerian ATR/BPN yang sangat berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang.

“Bapak AHY kita sodorkan ke dewan juri alasannya karena memang bersentuhan langsung dengan kita soal mafia tanah. Beberapa investor yang tertarik dengan kita, yang dilihat dulu adalah legalitas tanah. Kalau dengan agen properti sangat bersentuhan tentang mafia tanah. Salah satu pelaku itu adalah agen properti, mereka juga berperan di situ dalam bentuk yang besar,” terang Indra Utama.

Turut mendampingi Menteri AHY, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hadir dalam kesempatan ini, Ketua Dewan Juri Indonesia Property&Bank Award ke-18 dan Indonesia Myhome Award ke-7, Roy Sembel beserta Ketua Panitia dan sejumlah pimpinan redaksi media properti.

The post Menteri AHY Terima Penghargaan Tokoh Pendorong Investasi dalam Negeri Melalui Reforma Agraria dan Pemberantasan Mafia Tanah appeared first on Indoissue.

Dalam hal ini, Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fachrul Rozi menyatakan dukungannya untuk melakukan penambahan anggaran bagi Kementerian ATR/BPN. Penambahan anggaran bertujuan agar pelaksanaan Reforma Agraria dapat dipercepat demi menyejahterakan masyarakat Indonesia.

“Kami siap berjuang untuk ditingkatkan anggaran Kementerian ATR/BPN. Bagaimana mau bergerak cepat dan progresif jika anggaran dikurangi, jadi saya mengingatkan kembali kepada teman-teman Komite I pada saat rapat dengan Menteri Keuangan, anggaran kementerian ATR BPN agar ditingkatkan,” ujar Fachrul Rozi dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dan Kementerian ATR/BPN di Gedung B DPD RI, Jakarta, Selasa (02/07/2024).

Dukungan tersebut kemudian disetujui oleh seluruh anggota Komite I DPD RI serta ditegaskan dalam kesimpulan rapat. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Sylviana Murni mengatakan bahwa anggaran merupakan hal yang penting bagi pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Komite I DPD RI mendesak pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk melakukan penambahan anggaran Kementerian ATR/BPN yang diambil baik dari Rupiah Murni (RM) dan/atau dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam upaya percepatan dan optimalisasi program Reforma Agraria,” tuturnya sembari mengetuk palu tanda disepakatinya kesimpulan rapat.

Adapun Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian ATR/BPN ini dihadiri langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga memaparkan capaian program Reforma Agraria dalam 10 tahun terakhir. Pertemuan ini juga diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang membahas Pengawasan atas Pelaksanaan Program Reforma Agraria dan Konflik Pertanahan di Daerah.

The post Komite I DPD RI Dukung Penambahan Anggaran Kementerian ATR/BPN untuk Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria appeared first on Indoissue.

Indonesia, yang menghadiri konferensi tersebut sebagai perwakilan dari Asia, diundang sebagai pengakuan dan penghargaan atas pencapaiannya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Indonesia membagikan pengalaman dan praktik terbaiknya dalam tata kelola tanah yang baik kepada para delegasi dari negara lain.

Program Indonesia ini mendasar karena tiga alasan utama.

Pertama, program ini memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Masalah agraria utama di Indonesia adalah kurangnya kepemilikan sertifikat tanah.

Dalam kebanyakan kasus, kepemilikan tanah bersifat turun-temurun. Selama beberapa dekade, bentuk kepemilikan de facto ini dianggap memadai oleh banyak masyarakat. Namun, pola pikir seperti ini telah menyebabkan sengketa dan konflik hukum. Tanah dapat diklaim oleh pihak lain kapan saja.

Untuk memberikan kepastian hukum, Presiden Joko “Jokowi” Widodo melaksanakan program pendaftaran tanah pada tahun 2017 untuk mendorong keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

Kedua, pendaftaran tanah memberikan akses ke ekonomi. Indonesia memiliki lebih dari 65 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menyerap 97 persen tenaga kerja dan menyumbang 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) negara. Mereka adalah tulang punggung ekonomi nasional.

Namun, tantangan terbesar mereka adalah keterbatasan modal. Jika mereka memiliki sertifikat tanah, mereka dapat secara legal mengajukan pinjaman lunak dari sistem perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Pada akhirnya, ini dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi yang signifikan dan pertumbuhan.

Ketiga, pendaftaran tanah juga memberikan perlindungan hukum dari perampok tanah, yang lebih dikenal di Indonesia sebagai “mafia tanah”. Tahun lalu, satuan tugas pemerintah yang bertanggung jawab atas penanganan perampasan tanah berhasil mencegah lebih dari 800 juta dolar AS dalam potensi kerugian dari kejahatan terkait tanah.

Namun, banyak pemilik tanah yang masih enggan untuk mendaftarkan tanah mereka. Mereka tidak ingin repot dengan birokrasi administratif dan khawatir tentang kewajiban membayar pajak.

Oleh karena itu, pemerintah harus terlebih dahulu mengubah pola pikir masyarakat. Orang-orang harus memahami dengan jelas manfaat memiliki sertifikat tanah, serta risiko tidak memilikinya.

Hasil dari program ini cukup luar biasa. Pada tahun 2017, hanya 46 juta bidang tanah yang telah terdaftar. Saat ini, pemerintah telah mendaftarkan 112 juta bidang tanah dari target 126 juta. Selama tujuh tahun terakhir, telah terjadi peningkatan hampir 250 persen. Oleh karena itu, kami optimis bahwa pada tahun 2025, kami dapat mencapai target kami.

Ada tiga faktor kunci untuk mencapai keberhasilan dalam pendaftaran tanah.

Pertama, kepemimpinan dan manajemen. Ini semua tentang kepemimpinan transformasional yang mampu menerjemahkan visi menjadi strategi dan strategi menjadi tindakan dengan memanfaatkan semua sumber daya nasional. Hal ini sangat penting mengingat ukuran dan kompleksitas negara secara politik, sosial, dan ekonomi.

Sejak awal program, Presiden Jokowi telah menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk membangun koordinasi yang sukses di antara berbagai kementerian dan pemerintah daerah untuk mempercepat program ini. Komitmen pemerintah pusat kemudian menginspirasi pemerintah daerah untuk ikut serta dan memberikan insentif seperti pembebasan pajak pendaftaran pertama. Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dewan Perwakilan Rakyat juga menghasilkan instrumen regulasi dan alokasi anggaran yang baik.

Kedua, partisipasi dan kolaborasi masyarakat. Karena jumlah surveyor tanah yang terbatas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah melibatkan sektor swasta, yang memenuhi standar profesional pemerintah, untuk melakukan survei tanah berskala besar. Pengumpulan data tanah dicapai melalui partisipasi masyarakat dari bawah ke atas (bottom-up) bekerja sama dengan kepala desa dan pemimpin lokal.

Beberapa komunitas yang mempraktikkan hukum adat masih enggan untuk mengesahkan tanah adat mereka karena takut kehilangan hak atas tanah mereka kepada negara. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan menghormati kearifan lokal dan budaya di berbagai provinsi seperti Sumatera Barat, Papua, dan daerah lainnya.

Ketiga, pendekatan adaptif terhadap tantangan dan peluang baru. Pemerintah saat ini fokus pada transformasi digital di semua aspek birokrasi, termasuk penerapan sertifikat tanah elektronik. Prosesnya akan lebih cepat, lebih efisien, lebih transparan, dan lebih aman bagi semua orang.

Pemerintah menargetkan 104 kabupaten dan kota untuk menerapkan layanan sertifikasi elektroniknya pada akhir tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, program pelatihan telah ditingkatkan untuk para pejabat yang bertanggung jawab atas sistem pendaftaran elektronik.

Akhirnya, sejalan dengan aksi iklim, pemerintah saat ini sedang meninjau dan memperbaiki peraturan tanah dan tata ruang untuk memungkinkan pelaksanaan perdagangan karbon yang efektif. Inisiatif semacam itu tidak hanya akan mengatasi krisis iklim, tetapi juga membawa manfaat ekonomi bagi semua pihak yang terlibat.

Lapangan kerja akan tercipta dan peluang baru akan terbuka, dan ini akan berkontribusi pada terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

The post Reformasi Agraria di Indonesia: Strategi Keberhasilan dan Tantangan appeared first on Indoissue.

“Kita ingin kebijakan Reforma Agraria ini benar-benar sukses, diantaranya melalui program redistribusi tanah. Yang pada dasarnya kita ingin benar-benar menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat luas,” kata Menteri AHY.

Menteri ATR/ Kepala BPN menyampaikan hal ini saat melakukan pertemuan makan malam dengan para diplomat senior dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York pada Jumat (10/05/2024) waktu setempat.

Dalam suasana silaturahmi yang hangat, AHY melanjutkan, “Kebetulan Menteri ATR/ Kepala BPN sebelumnya, yaitu Bapak Hadi Tjahjanto, yang kini menjadi Menko Polhukam pernah bercerita, dari pengaduan-pengaduan yang masuk ke Kemenko Polhukam, sekitar 60 persen terkait dengan pertanahan.”

AHY juga menjelaskan agendanya menghadiri undangan Bank Dunia untuk berbagi kisah sukses Indonesia melakukan pendaftaran tanah lebih dari 100 juta bidang lahan. Ini salah satu yang terbesar di dunia, dan 50 persen diantaranya dilakukan selama sembilan tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Menyambut kehadiran Menteri ATR / Kepala BPN dan rombongan, Konsul Jenderal RI di New York Winanto Adi menegaskan, “Kami di sini siap mendukung kerja-kerja Bapak Menteri ke depan.”

Menteri AHY menyampaikan rasa hormatnya atas kerja-kerja para diplomat Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia.

Secara khusus, Menteri AHY mengapresiasi Perwakilan Tetap RI di PBB yang turut memperjuangkan agar negara Palestina memperoleh hak-hak penuh di Sidang Umum PBB.

Dalam acara Global Land Policy Forum yang diselenggarakan Bank Dunia, Menteri AHY mewakili Pemerintah Indonesia akan bicara soal capaian keberhasilan Indonesia dalam menjalankan program pendaftaran tanah. Melalui program revolusioner Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Indonesia berhasil memetakan serta mendaftarkan bidang tanah rata-rata mencapai 10 juta bidang tanah per tahunnya. Saat ini, capaian pemetaan dan pendaftaran telah mencapai 112 juta bidang tanah.

The post Menteri AHY Jelaskan Tentang Reforma Agraria Dan Agenda Undangan Bank Dunia Pada Para Diplomat RI appeared first on Indoissue.