“Saya akan menuju ke IKN untuk peresmian Istana Negara juga Istana Garuda di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan bersama Presiden Joko Widodo. Dan tentunya dengan kapasitas sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, akan menyerahkan sertipikat berupa Hak Pakai kepada Kementerian Sekretariat Negara,” ujar Menteri AHY kepada sejumlah awak media.

Menurutnya, penyerahan Sertipikat Hak Pakai seluas 568.705 meter persegi ini merupakan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pembangunan IKN. Menteri AHY memastikan, pengadaan tanah dan pembangunan di IKN tetap memprioritaskan masyarakat setempat.

“Ini juga penting agar sejak awal administrasinya jelas, dan mudah-mudahan ini juga menjadi simbol yang baik sekaligus menjadi penyemangat untuk selanjutnya kita bisa menuntaskan berbagai tantangan pembangunan IKN. Mudah-mudahan prosesnya bisa lebih cepat lagi, sehingga tidak meninggalkan masalah di kemudian hari,“ tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Menteri AHY didampingi oleh Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis. Kehadirannya disambut hangat oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat beserta jajaran.

The post Tiba di Kota Balikpapan, Menteri AHY Menuju IKN untuk Peresmian dan Penyerahan Sertipikat Istana Negara dan Istana Garuda appeared first on Indoissue.

Pada Selasa (10/09/2024) sore di Kota Surabaya, Menteri AHY menyatakan bahwa faktor yang paling menentukan atas kenaikan signifikan Sertipikat Tanah Elektronik ini adalah peningkatan jumlah Kantor Pertanahan yang mampu melayani sertipikasi tanah elektronik bagi masyarakat.

“Saya berikan data sederhananya, pada saat saya masuk ke kementerian ini baru ada sekitar 10 Kantor Pertanahan yang bisa melakukan pelayanan elektronik termasuk Sertipikat Tanah Elektronik, hari ini sudah 450-an Kantor Pertanahan. Jadi, luar biasa pesat peningkatannya, bisa dikatakan ini sesuatu yang sangat signifikan,” kata Menteri AHY kepada awak media setibanya di Provinsi Jawa Timur.

Menurut Menteri AHY, penerapan Sertipikat Tanah Elektronik ini sejatinya memiliki manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. Salah satu manfaat yang bisa dirasakan ialah semakin sempitnya ruang mafia tanah untuk menyerobot tanah masyarakat.

Hal itu bisa terjadi karena seluruh data pertanahan sudah terekam secara digital, sehingga sertipikat tanah tidak bisa dimanipulasi ataupun diduplikasi. Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan, Kementerian ATR/BPN terus bekerja keras untuk melindungi data tersebut.

“Saya juga memberikan penekanan kepada Pusdatin agar memperkuat sistem keamanan karena yang serba digital ini tentu juga ada kerentanan, ada kerawanannya, kita tidak ingin ada cyber attack dari mana pun yang bisa mengganggu keamanan dari data-data yang dimiliki ATR/BPN,” ucap Menteri ATR/Kepala BPN.

Adapun kehadiran Menteri AHY di Provinsi Jawa Timur ini dalam rangka menjadi pembicara dalam forum internasional yang dilaksanakan oleh Universitas Airlangga (Unair), Rabu (11/09/2024). Dalam forum tersebut, Menteri AHY akan berbicara terkait pembangunan berkelanjutan Indonesia.

The post Menteri AHY dan Jajaran ATR/BPN Kerja Keras, Terbitkan Sertipikat Tanah Elektronik 38 Kali Lipat dalam Enam Bulan appeared first on Indoissue.

“Kalau antar jajaran pemerintahan pusat maupun daerah termasuk secara horizontal hubungannya baik, solid, saling melengkapi, sinergis, serta kolaboratif, saya rasa pelayanan publik dalam bentuk apapun termasuk dalam bidang pertanahan insyaallah bisa kita lakukan dengan baik. Sesuai dengan moto Kementerian ATR/BPN ‘Melayani, Profesional dan Tepercaya’ bagi masyarakat yang ada di sekitar kita,” ujar Menteri AHY.

Adapun 12 Sertipikat Tanah Elektronik yang diserahkan hari ini terdiri dari 6 sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); 2 Sertipikat Hak Pakai untuk Pemerintah Kota Bekasi dan Badan Kepegawaian Negara; 1 sertipikat tanah wakaf untuk musala; 1 sertipikat rumah ibadah untuk gereja; serta 2 Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk PT Kereta Api Indonesia dan PT PLN.

Menteri ATR/Kepala BPN menerangkan bahwa Sertipikat Tanah Elektronik memiliki banyak manfaat, sehingga sangat penting untuk segera dimasifkan. “Dengan Sertipikat Tanah Elektronik menjadi lebih mudah karena setiap saat bisa dicek di handphone kita. Kemudian, sekarang satu lembar ada barcode-nya, bisa di-scan langsung muncul semuanya. Masuk ke database. Jadi tidak bisa sembarangan diduplikasi dan dipalsukan,” tegasnya.

Pj. Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah memudahkan proses sertipikasi tanah aset Pemerintah Kota Bekasi. Ia merasakan sinergi dan kolaborasi yang dibangun jajaran Kantah Kota Bekasi sangat kuat dan tidak ada hambatan.

“Kami senantiasa bersinergi dengan Kepala Kantah, di mana dalam pengurusan aset ini berjalan baik, bersinergi tanpa hambatan. Ini apresiasi kami kepada jajaran Kantah yang telah memberikan layanan terbaik bagi kami masyarakat Kota Bekasi. Insyaallah dengan sinergi yang kita bangun, target-target bisa kita selesaikan bersama,” ungkap Pj. Wali Kota Bekasi.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar melaporkan capaian program PTSL sudah sebanyak 2.044 dari target 6.000 bidang tanah. Seluruh Kantah di Provinsi Jawa Barat pun telah melaksanakan layanan pertanahan secara elektronik.

“Seluruh Kantah di Jawa Barat sudah sesuai komitmen kami semua, satuan kerja sudah melaksanakan pelayanan secara elektronik sesuai harapan Bapak Menteri. Dalam rangka menjaga integritas, maka kami luncurkan pelayanan elektronik tersebut,” pungkas Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat.

The post Serahkan Sertipikat Tanah Elektronik di Kota Bekasi, Menteri AHY Apresiasi Kolaborasi Kantor Pertanahan dengan Pemerintah Kota appeared first on Indoissue.

Penghargaan diberikan atas kontribusi pemerintah daerah dalam memberi keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pendaftaran tanah pertama kali yang dalam hal ini dilakukan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Bupati Bungo, Bupati Muaro Jambi, dan Wali Kota Sungai Penuh yang menihilkan biaya BPHTB, dan Wali Kota Jambi yang memberikan diskon hingga 75%,” ungkap Menteri AHY.

Ia berharap melalui pemberian penghargaan ini, semakin banyak pemerintah kota/kabupaten yang juga memberi keringanan BPHTB. “Saya berharap untuk kota/kabupaten yang lain yang belum melakukan pengurangan BPHTB, seluruhnya bisa dibicarakan baik-baik. Baik pemerintah dengan DPRD, sehingga sekali lagi memudahkan dan membantu masyarakat (dengan keringanan BPHTB, red),” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Dengan memberikan keringanan BPHTB, masyarakat bisa sangat terbantu. Hal itu juga dapat mendorong masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. “Ketika kita membebaskan atau mengurangi biaya BPHTB, ini mendorong sebenarnya semakin banyak masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya,” jelas Menteri AHY.

BPHTB ini merupakan salah satu kewajiban yang dikenakan bagi para calon pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah, baik pembuatan pertama kali atau atas peralihan hak yang disebabkan oleh adanya jual beli, waris, atau hibah. Besarnya BPHTB ditetapkan oleh Pemda dan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“PAD juga akan semakin meningkat dengan adanya transaksi pertanahan yang dilakukan oleh masyarakat yang tanahnya telah bersertipikat,” terang Menteri AHY.

Hal yang sama juga disampaikan Gubernur Jambi, Al Haris dalam sambutannya. Dengan meringankan BPHTB, semakin banyak masyarakat yang ingin mengakses pembuatan sertipikat. “Kita berharap masyarakat kita di Jambi ini makin mudah mengakses dan mempercepat proses pembuatan sertipikat tanahnya dan tentu dengan adanya kepastian hukum,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam rangkaian kegiatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, Agustin Iterson Samosir beserta jajaran. Turut hadir jajaran Forkopimda Provinsi Jambi dan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi.

The post Menteri AHY Beri Penghargaan kepada 4 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jambi atas Kontribusi Meringankan BPHTB appeared first on Indoissue.

Adapun sertipikat yang diserahkan antara lain 1 sertipikat hasil program Redistribusi Tanah, 4 sertipikat Barang Milik Negara (BMN) milik Kepolisian Republik Indonesia, 6 sertipikat Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Jambi, 2 sertipikat BMD Pemerintah Kabupaten Sarolangun, 1 sertipikat tanah wakaf, dan 13 sertipikat untuk tanah ulayat.

Melalui sertipikat yang telah diberikan, Menteri AHY berharap mampu mencegah sengketa pertanahan yang masih banyak terjadi di masyarakat.

“Sama-sama kita mencegah sengketa sekaligus menyelesaikan konflik pertanahan yang masih banyak terjadi di tengah-tengah kita,” jelasnya.

Untuk menghindari pihak yang tidak bertanggung jawab dan meminimalisir adanya pemalsuan dokumen, Menteri AHY memastikan bahwa Sertipikat Tanah Elektronik yang dibagikan ini mampu mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan pertanahan.

“Dengan Sertipikat Tanah Eletronik ini semuanya akan terhimpun dalam database, sehingga mempersempit ruang bagi para pelaku kejahatan pertanahan untuk melakukan aksi-aksinya, yang penting kita jaga baik-baik dan kita perkuat sistem pengamanannya,” terang Menteri AHY.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengingingatkan kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk memanfaatkan layanan pertanahan di Kantor Pertanahan.

“Jika Bapak/Ibu ingin menggunakan layanan pertanahan di Kantor Pertanahan, langsung datang. Jangan menggunakan calo atau pihak ketiga,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, Agustin Iterson Samosir melaporkan bahwa Provinsi Jambi memiliki estimasi bidang tanah mencapai 2,5 juta bidang. Saat ini telah terdaftar 2 juta atau sebesar 80%.

“Yang telah bersertipikat sebanyak 1,6 juta atau sebesar 64%, dengan Sertipikat Tanah Elektronik yang telah terbit sebanyak 678 sertipikat,” lapornya.

The post Serahkan Sertipikat Tanah Elektronik di Jambi, Menteri AHY: Persempit Ruang bagi para Pelaku Kejahatan Pertanahan appeared first on Indoissue.

Di hadapan ribuan masyarakat, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa sertipikat tanah benar-benar sampai di tangan masyarakat. Pembagian sertipikat hasil Redistribusi Tanah ini adalah yang pertama dilakukan oleh presiden sejak ia menyerahkan SK Biru pada akhir tahun 2023. “Ini adalah Redistribusi Tanah yang paling besar di seluruh Indonesia, di Banyuwangi ini,” terang Presiden RI yang disambut sorak-sorai seluruh masyarakat yang hadir.

Para penerima sertipikat kali ini berasal dari 17 desa di Banyuwangi yang mana sebelumnya masuk dalam kawasan hutan. Saat ini tanah tersebut sudah dilepaskan dan memiliki legalitas hak atas tanahnya. “Ada yang bekas lahan hutan, ada yang bekas HGU (Hak Guna Usaha, red). Semuanya sudah diserahkan kepada Bapak/Ibu dan Saudara/Saudari semuanya,” ungkap Presiden Joko Widodo.

Sertipikat yang saat ini diterima masyarakat merupakan Sertipikat Tanah Elektronik pertama dari hasil Redistribusi Tanah di Indonesia. Dengan sertipikat ini diharapkan, tidak ada oknum yang bisa bermain dalam penentuan subjek Redistribusi Tanah. “Tapi kalau sudah pegang sertipikat, semuanya aman. Ini sertipikatnya ada. Luasnya ada, gambarnya di sini ada,” terang Joko Widodo seraya menunjukkan tampilan Sertipikat Tanah Elektronik.

Dengan Sertipikat Tanah Elektronik ini seluruh data terekam dalam sistem secara transparan. Masyarakat juga tetap dapat memegang sertipikat berbentuk fisik dengan model yang lebih sederhana, namun tetap terjamin keamanannya. “Ini penting karena yang terjadi 10 tahun saya jadi presiden, setiap saya ke daerah isinya hanya sengketa tanah. Urusan sengketa tanah. Urusan konflik tanah. Karena apa? Karena panjenengan tidak punya sertipikat,” pungkas Presiden Joko Widodo.

Terkait sertipikat elektronik yang jadi salah satu tugas utama dari Presiden RI kepada Menteri AHY saat dilantik 21 Februari 2024 lalu, Menteri ATR/Kepala BPN melaporkan bahwa hingga April 2024, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan sebanyak 33.553 Sertipikat Tanah Elektronik dan 34.929 Buku Tanah Elektronik. “Capaian tersebut akan terus kami akselerasi. Nantinya juga akan ditunjang dengan Kabupaten/Kota Lengkap untuk mengimplementasikan penerbitan dokumen elektronik,” lapor Menteri AHY.

Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono. Sementara itu, hadir mendampingi Menteri AHY, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur beserta jajaran. Turut hadir, Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono dan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani beserta Forkopimda Kabupaten Banyuwangi.

The post Menteri AHY Dampingi Presiden Joko Widodo Serahkan 10.323 Sertipikat Tanah untuk Masyarakat Banyuwangi appeared first on Indoissue.

Menurut Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Lampri, penyerahan sertifikat tanah elektronik ini akan dilakukan hari ini pada Selasa, 30 April 2024.

“Pagi ini, usai dari Palu, Menteri ATR/Kepala BPN kembali ke Jakarta dan langsung bertolak ke Banyuwangi,” ucap Lampri.

Ia juga menjelaskan, akan ada setidaknya 5.000 warga perwakilan yang akan hadir langsung memenuhi lokasi untuk penyerahan sertifikat di GOR Tawang Alun, Banyuwangi.

“Total yang akan diserahkan sebanyak 10.323 hasil program Redistribusi Tanah. Semuanya sudah dalam bentuk Sertifikat Tanah Elektronik,” ungkap Lampri.

Sebagai informasi, Menteri AHY baru saja menyerahkan sertifikat hasil Konsolidasi Tanah untuk hunian tetap (Huntap) di Petobo, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Dalam kunjungannya ini, Ia juga memberikan kuliah umum kepada civitas academica Universitas Tadulako pada Minggu, 28 April 2024, malam.

AHY memastikan bahwa sistem keamanan sertifikat tanah elektronik baik, serta lebih aman apabila dibandingkan dengan sertifikat konvensional.

Ia juga menambahkan, sertifikat tanah elektronik juga lebih aman daripada sertifikat konvensional yang lebih rentan hilang, terbakar, terdampak banjir, hingga dicuri oleh mafia tanah.

The post AHY dan Jokowi Bagikan 10.323 Sertipikat Tanah Elektronik di Banyuwangi appeared first on Indoissue.

Ditemui usai menerima sertipikat dalam acara Deklarasi Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kota Lengkap sekaligus Launching Implementasi Layanan Elektronik di sejumlah Kantor Pertanahan di DKI Jakarta, Rajan mengaku lebih senang sertipikat tanah dibuat dengan bentuk elektronik.

“Di samping lebih simple karena hanya berbentuk satu lembar, buat saya Sertipikat Tanah Elektronik ini sangat bagus karena untuk lebih safety, supaya orang tidak membuat palsunya. Dengan elektronik berarti juga bisa lebih aman kalau kita pakai elektronik karena dia sudah ada QR Code-nya jadi kita tidak usah pegang sertipikat buku lagi. Dan itu juga paperless buat pemerintah,” kata pria yang berprofesi sebagai wiraswasta di bidang tekstil ini.

Dari segi prosesnya, Rajan mengaku pembuatan Sertipikat Tanah Elektronik lebih efektif. “Karena prosesnya singkat. Saya ajukan langsung ke loket, diproses pakai online,” ungkapnya.

Tidak hanya mendapat sertipikat tanah elektronik, Rajan telah menjajal Loket Layanan Elektronik yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Menurutnya, dengan sistem layanan elektronik masyarakat umum seperti dirinya merasa lebih dipermudah untuk mendapatkan layanan pertanahan.

“Sekarang BPN pakai layanan online ini lebih bagus, lebih cepat daripada manual, perbedaannya sangat drastis. Saya sangat terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN yang sudah merubah dari manual ke elektronik, sangat safety,” pungkas Rajan. (LS/PHAL)

The post Terima Sertipikat Tanah Elektronik, Warga Jakarta: Yakin karena Lebih Safety appeared first on Indoissue.