Pernyataan ini disampaikan Trenggono menanggapi adanya sertifikat HGB di area pagar laut di Tangerang, Banten. Ia menegaskan bahwa penerbitan sertifikat di dasar laut adalah tindakan ilegal.

“Saya mendapatkan informasi dari Menteri ATR-BPN bahwa ada sertifikat yang diterbitkan di dasar laut. Hal ini jelas tidak diperbolehkan dan ilegal,” ujar Trenggono setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin, 20 Januari 2025.

Pemagaran Laut dan Reklamasi Alami

Trenggono menyebut pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang diduga sebagai bagian dari proyek reklamasi alami. Pagar ini bertujuan menahan pasir sedimentasi yang terbawa ombak, sehingga pasir tersebut menumpuk dan membentuk daratan baru.

“Proses ini menyebabkan sedimentasi tertahan, membentuk daratan secara bertahap. Bisa dibilang seperti reklamasi alami,” jelasnya.

Daratan yang terbentuk dari proses ini diperkirakan dapat mencapai ribuan hektar. Menurut Trenggono, reklamasi ini berpotensi menghasilkan daratan baru hingga 30.000 hektar dari area awal sekitar 30 hektar.

Tindakan Penanganan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengambil tindakan tegas sejak 9 Januari 2025 dengan menyegel kawasan tersebut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pada 18 Januari 2025, pasukan gabungan TNI Angkatan Laut mulai membongkar pagar laut sepanjang dua kilometer.

Trenggono memastikan pembongkaran akan dilanjutkan pada Rabu, 22 Januari 2025, setelah rapat koordinasi dengan pihak terkait.

Penerbitan Sertifikat di Era Hadi Tjahjanto

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Yayat Ahadiat Awaludin, mengungkapkan bahwa sertifikat HGB seluas 300 hektare di Desa Kohod diterbitkan pada Agustus 2023, saat Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Menteri ATR-BPN. Yayat menyebutkan bahwa sertifikat tersebut diterbitkan setelah disahkannya peraturan daerah terkait.

Menteri ATR-BPN saat ini, Nusron Wahid, mengonfirmasi bahwa kawasan pagar laut Tangerang memiliki 263 bidang bersertifikat HGB dan 17 bidang bersertifikat SHM. Hal ini merespons temuan warganet melalui aplikasi BHUMI ATR/BPN.

“Kami mengakui adanya sertifikat di kawasan pagar laut seperti yang ditemukan di media sosial,” ujar Nusron.

Investigasi Mendalam oleh Pemerintah

Mantan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya telah menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam penerbitan sertifikat HGB di pagar laut tersebut. AHY mengungkapkan bahwa penerbitan sertifikat ini terjadi sebelum ia menjabat, dan mendukung penuh investigasi mendalam yang dilakukan oleh pemerintah.

“Kita ingin mengetahui duduk permasalahannya secara lengkap. Jika ada ketidaksesuaian atau pelanggaran hukum, tindakan tegas harus diambil untuk memastikan aturan dan hukum ditegakkan,” ujar AHY.

Komitmen terhadap Penegakan Hukum

AHY menegaskan bahwa kebijakan terkait lahan dan tata ruang harus dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik dan sesuai aturan hukum. Ia juga mengapresiasi laporan masyarakat yang membuka temuan-temuan baru dalam pengelolaan lahan.

“Lahan dan tata ruang merupakan isu yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, investigasi yang menyeluruh sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi,” tambah AHY.

Kesimpulan

Penerbitan sertifikat HGB di kawasan laut Tangerang yang terjadi pada tahun 2023, di era Hadi Tjahjanto, menjadi perhatian besar pemerintah dan masyarakat. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, bersama Menteri ATR-BPN Nusron Wahid, memastikan langkah tegas diambil untuk menegakkan hukum dan menjaga kelestarian kawasan laut.

“Kami harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang,” tutup Trenggono.

The post Sertifikat HGB Pagar Laut Diduga Terbit di Era Hadi Tjahjanto, Bukan di Era AHY! appeared first on Indoissue.

Pelantikan sekaligus Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural dan Fungsional ini berlangsung di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dalam kesempatan ini, Menteri AHY mengucapkan selamat atas amanah baru yang diemban para pejabat. Khususnya, kepada Dalu Agung Darmawan sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) dan Yulia Jaya Nirmawati sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria.

“Irjen di Kementerian ATR/BPN, sebuah posisi yang mengharuskan untuk terus memonitor sekaligus membangun semangat integritas yang baik. Salah satu tantangan terbesar bagi Kementerian ATR/BPN adalah bagaimana bukan hanya membangun narasi, ekosistem Zona Integritas, tetapi transparansi, akuntabilitas, itu menjadi fondasi utama dan itulah yang menjadi harapan masyarakat kita,” ujar Menteri AHY.

Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, Zona Integritas sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi bukan hanya menjadi slogan, tetapi harus benar dijalankan, sehingga masyarakat bisa merasakan dampaknya. “Produk-produk yang kita hasilkan termasuk sertipikasi tanah, tata ruang, dan lain sebagainya itu harus benar-benar menghadirkan dampak positif bagi ekonomi masyarakat juga kehidupan sosial masyarakat,” tegasnya.

Kepada Dirjen Penataan Agraria, ia berharap dapat menghadirkan solusi atas kendala dalam menjalankan dua aspek Reforma Agraria, yakni Penataan Aset dan Penataan Akses. “Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan masyarakat kita semakin mendapatkan manfaat dan negara kita semakin mendapat benefit juga dari Reforma Agraria yang utamanya adalah Penataan Aset dan Akses yang juga semakin kredibel,” ungkap Menteri AHY.

Selain itu, kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang baru saja dilantik, Menteri AHY menyampaikan agar menuntaskan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. “Kita jalankan kebijakan yang selama ini sudah ditetapkan, termasuk meningkatkan nilai ekonomi dari hasil pendaftaran tanah sekaligus juga upaya memberikan investasi,” tambahnya.

Sebagai pimpinan Kementerian ATR/BPN, ia juga memotivasi jajarannya untuk selalu mengembangkan potensi diri dalam rangka menghadapi tugas dan fungsi pada posisi selanjutnya. “Selebihnya kepada para Pejabat Struktural maupun Fungsional, selamat bertugas sekali lagi, tunjukkan kinerja yang baik sambil terus mengasah diri untuk posisi dan peran-peran selanjutnya, saya doakan semua yang ada di ruangan ini bisa sukses karirnya,” tutur Menteri AHY.

Turut hadir dalam pelantikan ini, Pembina IKAWATI ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni beserta Wakil Pembina IKAWATI ATR/BPN, Nurlaeli Raja Juli Antoni; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama; serta jajaran Pengurus IKAWATI ATR/BPN.

The post Lantik 67 Pejabat Struktural dan Fungsional, Menteri AHY Harapkan Jajaran Kementerian ATR/BPN Bangun Semangat Integritas appeared first on Indoissue.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan Konferensi Internasional Tanah Ulayat yang akan berlangsung esok hari (Kamis, 05/09/2024). Saya berharap forum ini akan menjadi tempat berkumpulnya gagasan, tempat bertemunya berbagai perspektif, dan tempat munculnya solusi inovatif untuk tantangan-tantangan yang ada,” ujar Menteri AHY di The Trans Luxury Hotel, Bandung.

Konferensi Internasional ini tak hanya membahas hak atas tanah masyarakat adat ke depan, namun juga sebagai upaya untuk menguatkan hubungan antar negara dan komunitas. “Malam ini, kita berkumpul bukan hanya sebagai perwakilan bangsa dan lembaga, baik nasional maupun internasional, tetapi sebagai komunitas yang dipersatukan oleh tujuan bersama,” ungkap Menteri AHY.

Dalam sesi Welcoming Dinner ini, Menteri AHY juga berharap para delegasi yang hadir dapat saling terhubung, berbagi cerita, dan meletakkan pondasi serta dasar yang diyakini akan menjadi pertemuan puncak yang produktif dan bermakna. “Mari bersama-sama, kita dapat memberikan dampak yang jangka panjang,” pungkasnya.

Welcoming Dinner ini dihadiri oleh sejumlah delegasi yang berasal dari Negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Timor Timur, Thailand, Laos, serta Filipina. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN

The post Sambut Delegasi Konferensi Internasional Tanah Ulayat, Menteri AHY Harapkan Gagasan untuk Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia dan Negara ASEAN appeared first on Indoissue.

“WTAB menjadi landasan menuju WBK dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dan pada akhirnya ATR/BPN bisa menghadirkan pelayanan publik yang semakin akuntabel, transparan, profesional, dan melayani,” lanjut Menteri AHY.

Ia juga mengungkapkan Zona Integritas yang disematkan kepada instansi Pemerintah bukan hanya formalitas saja. “Tidak boleh juga hanya sekadar menjadi jargon semata, tapi memang karena kita membutuhkan landasan yang kokoh dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian kita di mana pun berada, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota,” kata Menteri AHY dalam sambutannya.

Untuk diketahui, satuan kerja yang mendapat predikat WTAB kali ini adalah dua Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, yakni Aceh dan Kalimantan Timur, serta 44 Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota. Predikat diberikan sebagai salah satu penilaian yang dilakukan secara internal sekaligus sebagai syarat pengusulan satuan kerja untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Dalam mengimplementasikan Zona Integritas, Menteri AHY mengatakan tentu tidak mudah karena banyaknya tantangan di lapangan. Oleh sebab itu, ia merasa harus memberikan apresiasi secara khusus kepada satuan kerja yang telah sungguh-sungguh menghadirkan Zona Integritas di wilayahnya. “Yang lain saya berharap juga termotivasi. Oleh karena itu, selamat kepada para penerima penghargaan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, R.B. Agus Widjayanto menyampaikan, satuan kerja yang mendapatkan predikat akan berperan sebagai role model bagi satuan kerja yang lain. Mengingat, proses menuju WTAB tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat dan predikat ini wajib dijaga keberlangsungannya bahkan ditingkatkan.

“Tim Penilai beserta Tim Terpadu akan terus melakukan monitoring evaluasi secara berkala jangan sampai setelah diperoleh predikat terjadi penurunan kualitas. Hal ini menjadi tanggung jawab Kepala Kanwil dan Kepala Kantah sebagai kepala satuan kerja untuk terus memperbaiki dan menjaga kualitas layanan terhadap masyarakat,” pungkas R.B. Agus Widjayanto.

Hadir dalam kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; mewakili Menteri PANRB, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Erwan Agus Purwanto; jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; seluruh Kepala Kanwil BPN se-Indonesia; serta sejumlah Kepala Kantah Kabupaten/Kota.

The post Berikan Predikat WTAB kepada 46 Satuan Kerja Daerah, Menteri AHY: Zona Integritas Hadirkan Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, Profesional, dan Melayani appeared first on Indoissue.

Ia mengaku tidak memiliki kekhawatiran meski sertipikat tanahnya tidak berupa buku seperti yang ia ketahui sebelumnya. Menurutnya, meski hanya berwujud satu lembar, Sertipikat Tanah Elektronik tetap diyakini keamanannya.

“Sertipikat elektronik lebih simpel dan tetap aman, karena sertipikat elektronik jadi tidak takut sobek atau kotor,” ujar Agus Handoko yang baru saja menerima Sertipikat Tanah Elektronik untuk tanah tempat usaha mebel miliknya dari Menteri ATR/Kepala BPN.

Ke depannya, sertipikat yang ia diterima bisa digunakan untuk mengembangkan usahanya dengan nilai yang lebih tinggi. “Kalau ada sertipikat, harga tanahnya makin mahal apalagi ini di pinggir jalan, ada akses mobil. Bisa dikembangkan usaha, buat ‘ayem-ayem’ istilahnya, mantap kalau sudah bersertipikat diakui oleh negara,” tuturnya.

Penerima sertipikat lainnya, seorang Ibu Rumah Tangga bernama Lutfi Handayani (34) merasakan hal yang sama saat diberi informasi bahwa sertipikat yang diterima tidak lagi berbentuk buku. Meski demikian, ia tetap antusias karena sejak tahun 1990 rumah yang dibangun oleh orang tuanya akhirnya bersertipikat.

“Saya kaget karena tahunya sertipikat buku yang hijau, ternyata dikasih satu lembar. Tapi saya tidak takut, tidak ragu dan percaya dengan BPN. Saya rasa aman saja karena sertipikatnya untuk disimpan. Sekarang ‘ayem’, lega, sudah hak milik, dulu belum ada tanda buktinya,” ungkap Lutfi Handayani.

Adapun pada kesempatan ini, Menteri AHY menyerahkan 100 Sertipikat Tanah Elektronik di Desa Wonorejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Menteri AHY menyapa dan berdialog dengan masyarakat sembari menyerahkan sertipikat tanahnya secara door to door untuk memastikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berjalan baik dan mengimbau masyarakat agar menjaga sertipikat tanahnya.

The post Terima Sertipikat Tanah Elektronik Satu Lembar dari Menteri AHY, Pengusaha Mebel di Jateng: Tidak Khawatir Karena Simpel dan Aman appeared first on Indoissue.

Tidak hanya membuka eL Run 2024, Menteri AHY turut berlari mengitari keindahan Kota Bandung bersama sekitar 750 peserta.

“Ini acara tahunan yang bagus sekali, diikuti muda-mudi dan masyarakat Kota Bandung yang juga hobi lari. Kita Mengitari Kota Bandung yang indah,” ucap Menteri AHY sambil mengingat banyak kenangan masa kecilnya di kota yang sering dijuluki Kota Kembang.

Sejalan dengan tema “Heritage Modern”, Menteri AHY dan seluruh peserta lari melewati area bangunan bersejarah dari zaman kolonial yang ada di sekitaran Kota Bandung, seperti Jalan Lembong, Asia Afrika, Braga, dan sekitarnya.

“Lumayan tadi ada beberapa fase yang nanjak sebetulnya, nanjaknya tidak terlalu ekstrim tapi panjang juga, cukup ngos-ngosan juga tapi tadi panitia sangat profesional dan kita disapa dengan senyuman disemangati. Jadi, tidak terasa tahu-tahu sudah di garis finish lagi,” jelas Menteri AHY.

Menteri AHY juga mengapresiasi kegiatan ini. Ia berharap ke depannya akan menjadi kegiatan rutin tahunan. “Selamat kepada semuanya. Ini menyenangkan, sehat dan tentunya kita berharap bisa menjadi event tahunan yang bisa sukses,” pungkasnya.

Hadir mengikuti kegiatan ini, Menteri Perdagangan periode 2016-2019, Enggartiasto Lukita. Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran.

The post Menteri AHY Buka eL Run 2024, Apresiasi Rute yang Tunjukkan Keindahan Kota Bandung appeared first on Indoissue.

“Forum ini penting karena tentunya kita berupaya untuk terus meningkatkan produktivitas kelapa sawit di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Tengah. Kita berharap melalui forum semacam ini bisa dihadirkan berbagai solusi yang berkaitan dengan urusan lahan, tata ruang,” ujar Menteri AHY usai mendarat di Bandara Tjilik Riwut.

Ia berharap tata ruang dan lahan yang clean and clear dapat mewujudkan jaminan investasi dan kemudahan iklim berusaha. “Kami harapkan para pekebun dan juga produktivitas kelapa sawit akan meningkat secara signifikan dan pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi rakyat,” tuturnya.

Selain itu, Menteri ATR/Kepala BPN juga akan melakukan serangkaian kunjungan kerja, di antaranya mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, menyerahkan Sertipikat Tanah Elektronik bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta membagikan Sertipikat Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah. Kegiatan tersebut akan berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah yang dihadiri langsung oleh Gubernur beserta jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya, Menteri AHY akan turun langsung ke Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangka Raya untuk membagikan 12 sertipikat hasil Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Kegiatan ini saya harapkan bisa semakin menggerakkan satuan-satuan tugas kami, termasuk kantor-kantor pertanahan, kantor wilayah, yang saya harapkan ke depan ini semakin produktif sekaligus juga melayani rakyat secara profesional,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerja ini, Staf Ahli Menteri Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, serta Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN. Kehadiran Menteri AHY disambut oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Elijas B. Tjahajadi; dan perwakilan Gubernur beserta Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah.

The post Tiba di Palangka Raya, Menteri AHY akan Membuka Borneo Forum Ke-7 appeared first on Indoissue.

“Semangatnya adalah kita urus dengan cepat dan tanpa kita pungut biaya. Karena tanah wakaf memang sangat dinantikan legalitasnya,” kata Menteri ATR/Kepala BPN setelah menyerahkan sertipikat.

Ia menyebut sertipikasi tanah wakaf dapat memberikan rasa aman pada umat beragama dalam menjalankan ibadah. Untuk itu, Menteri AHY menginstruksikan jajaran agar terus menggalakkan sertipikasi bagi tanah-tanah wakaf.

Adapun tiga sertipikat yang diserahkan kali ini diperuntukkan bagi bangunan Masjid Araafiul A’laa, Tempat Pendidikan Al-Quran, serta fasilitas pendukung masjid. Sebelumnya, karena ketidaktahuan adanya risiko munculnya konflik di kemudian hari, tanah masjid ini disertipikatkan atas nama Ketua Yayasan terdahulu.

Atas kolaborasi antara yayasan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pontianak, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, akhirnya sertipikat Masjid Araafiul A’laa menjadi sertipikat tanah wakaf. Sertipikat yang diserahkan pun kini telah berbentuk elektronik, sehingga lebih aman.

“Saya sampaikan dan mudah-mudahan ini (sertipikasi tanah wakaf, red) disampaikan kepada warga masyarakat Pontianak dan Kalimantan Barat lainnya, sehingga yang masih mengurus sertipikat wakaf bisa disegerakan,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam kunjungan ini, Menteri AHY didampingi oleh Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri; Kepala Biro Humas; Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat; serta Sekretaris Daerah Kota Pontianak.

The post Serahkan Sertipikat Tanah Wakaf di Pontianak, Menteri AHY: Kita Urus dengan Cepat Tanpa Dipungut Biaya appeared first on Indoissue.

Penyerahan sertipikat di Kabupaten Kubu Raya ini merupakan pertama kalinya Sertipikat Tanah Elektronik diterapkan di Provinsi Kalimantan Barat.

“Mengapa kita galakkan ini, karena dengan Sertipikat Tanah Elektronik harapannya bukan hanya lebih ringkas karena sebetulnya tinggal satu lembar saja dan sebetulnya tidak perlu di-print, tapi kalau di-print juga bisa, di handphone_ juga bisa. Dan kalau sudah masuk ke dalam database kita artinya tidak semudah itu ada yang menduplikasi, menggandakan, dan memalsukan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN kepada awak media.

Ia menyampaikan, Sertipikat Tanah Elektronik ini bisa memberikan rasa aman terhadap masyarakat karena seluruh data pertanahan disimpan dalam bentuk digital.  Hal ini bisa mempersempit ruang gerak mafia tanah karena sertipikat tidak mungkin lagi dipalsukan.

“Kalau sudah semua bersertipikat elektronik apalagi kalau kabupaten/kotanya sudah lengkap artinya semua bidang tanah terpetakan dengan baik. Mudah-mudahan keadilan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan juga institusi bisa kita wujudkan,” tuturnya.

Adapun 10 sertipikat yang diserahkan Menteri ATR/Kepala BPN kali ini terdiri dari, lima sertipikat berasal dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan lima sertipikat lainnya adalah hasil dari program Redistribusi Tanah objek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.

Selain menyerahkan sertipikat, Menteri ATR/Kepala BPN juga meninjau setiap ruangan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Ia menyempatkan diri menyapa seluruh pegawai yang tengah mengerjakan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN).

Dalam kunjungan ini, Menteri AHY didampingi oleh Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, Kepala Biro Humas; serta Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

The post Pertama Kalinya Diterapkan di Kalbar, Sertipikat Tanah Elektronik Diserahkan Menteri AHY di Kubu Raya appeared first on Indoissue.

Ketua Pelaksana RA Summit 2024, Dwi Budi Martono yang juga menjabat sebagai Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat mengungkapkan, RA Summit ini adalah tindak lanjut Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Wakatobi 2022 dan GTRA Summit Karimun 2023.

“Kita memiliki tujuan, yaitu penyampaian capaian 10 tahun Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria periode 2014-2024, tindak lanjut kesepakatan 9 Menteri pada GTRA Summit Karimun 2023 dan penyusunan baseline Reforma Agraria periode 2025-2029,” jelas Dwi Budi Martono pada Jumat (14/06/2024).

Berangkat dari Deklarasi GTRA Karimun 2023, RA Summit 2024 membahas empat fokus, yaitu Resolusi Penyelesaian Legalisasi Aset Permukiman di Atas Air, Pulau-pulau Kecil, dan Pulau Terluar; Resolusi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi; Penyelesaian Konflik Agraria pada Aset BMN/BMD, BUMN/BUMD yang Dikuasai Masyarakat; serta Resolusi Penyelesaian Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan. Untuk membahas keempat poin ini sebelumnya sudah diadakan dua kali Workshop bersama dengan pihak-pihak terkait.

Lebih lanjut, Dwi Budi Martono melaporkan bahwa di hari kedua RA Summit 2024, yaitu Sabtu (15/06/2024) adalah puncak pertemuan ini yang menampilkan potret pelaksanaan Reforma Agraria. Rencananya akan ditayangkan video kaleidoskop dan sambutan langsung dari Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentang 1 Dekade Reforma Agraria periode 2014-2024.

Di samping itu, akan dilakukan penyerahan Akta Pernyataan Pelepasan Sebagian Hak Guna Usaha (HGU) PT Sumber Agro Makmur untuk Reforma Agraria dan penyerahan 210 Sertipikat Tanah Elektronik. Adapun sertipikat yang akan diserahkan meliputi sertipikat hasil Redistribusi Tanah; sertipikat objek yang berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk eks pengungsi Timor-Timur.

“Penyerahan sertipikat untuk eks pengungsi Timor-Timur ini menjadi bagian dari penyelesaian konflik agraria yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun,” jelas Dwi Budi Martono.

Pada Sambung Rasa Reforma Agraria Summit 2024 ini menghadirkan beberapa panelis. Pembicara tersebut antara lain Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh. Aris Marfai; Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Marcia Tamba; serta Direktur Program Pangan, Lahan, dan Air, World Resource Institutes (WRI), Tomi Haryadi.

RA Summit 2024 hari pertama ini dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta 523 peserta yang terdiri dari pimpinan sejumlah kementerian/lembaga yang tergabung ke dalam Tim Percepatan Reforma Agraria, pimpinan Reforma Agraria di daerah, akademisi, dan CSO.

The post Sambung Rasa Reforma Agraria Summit 2024, 1 Dekade Reforma Agraria di Indonesia appeared first on Indoissue.