“Prinsipnya, aliran dana masuk ke mana pun dan kepada siapa pun, dari hasil perbuatan melawan hukum atau korupsi harus diproses secara hukum,” ucap Muzakir kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Selasa (14/5/2024).

“(Termasuk ke petinggi Partai NasDem bahkan Ketumnya) benar begitu. Jika terbukti menerima dana hasil korupsi harus dibuka semuanya,” sambungnya.

Ia menyatakan jika uang korupsi SYL masuk ke kas politik, maka parpol tersebut dalam hal ini Partai NasDem dapat dikenakan sanksi politik dan hukum.

“Jika masuk ke kas politik, maka parpol dapat dikenakan sanksi politik dan hukum. Dan jika masuk dan diterima oleh oknum parpol, maka oknum partai politik tersebut dapat dikenakan sanksi secara hukum dan politik,” ujarnya.

“Sanksi politik partai antara lain dibekukan kegiatan politik dalam waktu tertentu, atau larangan melakukan kegiatan,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, terungkap dalam fakta persidangan bahwa Wakil Bendara Umum Partai NasDem yang juga eks Stafsus terdakwa mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL), Joice Triatman menerima aliran duit ‘haram’ Kementan Rp 850 juta. Uang itu disinyalir untuk Partai NasDem.

Kabag Umum Dirjen Perkebunan Kementan, Sukim Supandi, ketika dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (13/5/2024),mengaku, telah memberikan uang tersebut ke Joice atas perintah eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyono.

“Permintaan Pak Kasdi juga untuk selesaikan uang ke Bu Joice sekitar Rp850 juta Yang Mulia,” kata  Sukim  kepada Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh, di rumah sidang Tipikor Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (13/5/2024).

“Rp850 juta? Ini perintah dari Kasdi untuk koordinasi dengan Bu Joice?” tanya Hakim Rianto.

Yang jelas, ia ingat betul kalau kuitansi pembayaran Rp850 juta tersebut, menggunakan kop surat berlabel logo partai yang didirikan Surya Paloh tersebut.

“Jadi dilihat setelah 2 minggu saya itu. kok ada uang ini? Saya tanya ke asisten Ibu Joice, ‘Mbak uang untuk apa itu?’ Terus asistennya jawab WhatsApp, ‘ada kuitansi dari NasDem’ begitu Yang Mulia,” sebut Sukim.

Sebelum Joice, Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni juga sudah pernah diperiksa pada Maret lalu, terkait dugaan TPPU SYL. Ia mengakui pernah menerima uang dari SYL. Sahroni menyampaikan Partai NasDem menerima uang sebanyak dua kali. Pertama, sebesar Rp800 juta, dan kedua Rp40 juta sehingga total uang yang masuk ke rekening NasDem sebesar Rp840 juta.

Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah alias Castro menilai Partai NasDem bisa ditetapkan sebagai tersangka korporasi jika terbukti menerima aliran uang korupsi.

“Bisa (Partai NasDem ditetapkan sebagai tersangka korporasi),” kata Castro saat dihubungi Inilah.com, beberapa waktu lalu.

Pakar hukum ini  menerangkan, tata cara penetapan tersangka korporasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) nomor 13 tahun 2016. Ia mengatakan, partai Nasdem bisa ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup. Castro mendesak KPK agar serius mengusut aliran partai Nasdem ini.

“Tentu dengan syarat tertentu, yakni sepanjang bisa dibuktikan korporasi itu memperoleh keuntungan atau manfaat dari kejahatan, korporasi itu tidak melakukan langkah pencegahan atas kejahatan, dan korporasi itu melakukan pembiaran atas kejahatan tersebut,” kata Castro menjelaskan.

The post Terima Duit ‘Haram’ dari SYL, NasDem Bisa Dibekukan appeared first on Indoissue.

Hermanto, yang juga Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, mengatakan bahwa awalnya dirinya diminta membayarkan gaji pembantu SYL tersebut memakai uang pribadi.

Namun, setelah itu diganti menggunakan uang kas para pegawai di Kementan.

“Saya diminta transfer terlebih dahulu Rp35 juta. Akan tetapi, kemudian diganti oleh Pak Lukman dari uang sisa urunan pegawai untuk kurban sebesar Rp360 juta,” kata Hermanto, dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu 8 Mei 2024.

Hermanto mengatakan bahwa transfer gaji pembantu Syahrul sebanyak dua kali ke rekening atas nama Theresia, yakni Rp22 juta dan Rp13 juta.

Ia menjelaskan Theresia merupakan ART yang bekerja di rumah Syahrul Yasin Limpo di Makassar.

Pembayaran gaji pembantu SYL itu, kata dia, berdasarkan arahan dari Direktur Jenderal PSP Kementan Ali Jamil. Saat itu permintaan transfer gaji pembantu SYL sangat mendesak dan harus dibayarkan saat itu juga.

“Sangat mendesak dan diminta saat magrib. Harus ditransfer saat itu juga, makanya saya diminta membayarkan pakai uang pribadi dahulu,” tuturnya.

Hermanto pun menuturkan pembayaran gaji pembantu SYL tidak masuk dalam anggaran operasional Menteri. Sehingga Lukman Irwanto selaku Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga Kementan mengambil dana untuk keperluan tersebut dari kas pegawai Kementan.

Sebelumnya, SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.

Pemerasan dilakukan bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021—2023 serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta sebagai koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

The post SYL Bayar Gaji ART Rp 35 Juta dari Kementerian Pertanian appeared first on Indoissue.

z

Jaksa KPK menghadirkan 4 orang saksi dari Kementrian Pertanian, pada Senin (6/5/2024).

Majelis hakim menanyakan kepada salah satu, yakni Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan Kementan, Raden Kiky Mulya Putra soal aliran dana yang di pakai SYL untuk kepentingan pribadi.

Saksi mengungkapkan SYL dan putrinya Chunda Thita Syahrul (Thita) yang juga anggota DPR dari Partai Nasdem  seringkali berbelanja di akhir pekan di sebuah mal.

“Kalau Pak Menteri selesai makan siang bersama keluaga biasanya suka beli baju di mal, yang mulia” ujar saksi Kiky dalam sidang. “Baju untuk siapa?” tanya hakim ketua, Rianto Adam Pontoh. Untuk Pak Menteri atau Bu Thita,” jelas Kiky.

“Dalam rangka apa suruh membeli itu?” tanya hakim lagi. “Kadang-kadang lagi liburan Yang Mulia, hari libur Sabtu-Minggu,” jawab Kiky.

Lalu, biasanya SYL dan putrinya belanja pakaian di mal seharga Rp 10 juta. “Membeli baju itu sering enggak? Baju itu biasanya berapa yang saudara reimburse?” kata Hakim Pontoh. “Di bawah 10 (juta) sih biasanya. Di bawah 10 perkiraannya,” ujar Kiky.

Biasanya ada kwitansinya,” kata Kiky. “Saudara reimburse?” tanya Hakim Pontoh. “Ya,” jawab Kiky.

Kebutuhan pribadi berupa belanja baju ini dipastikan tidak dicantumkan ke dalam anggaran Kementan. Untuk memenuhi kebutuhan SYL, anak buahnya menarik uang dari para vendor Kementan dengan janji akan diberikan pekerjaan. “Biasanya saya ambil dari vendor, Yang Mulia, ada Pak Nasir,” ujar Kiky.

Dia sudah mengerjakan proyek atau baru mau dijanjikan dapat proyek dari kementerian?” tanya Hakim Pontoh. “Baru dijanjikan. Biasanya kalau (proyek) yang kecil-kecil saja nilainya penunjukkan langsung,” kata Kiky.

Adapun, dalam sidang dakwaan sebelumnya, jaksa KPK mendakwa  Syahrul Yasin Limpo (SYL) selaku Menteri Pertanian melakukan pemerasan terhadap anak buah Rp44,5 miliar dan menerima gratifikasi sampai Rp40 miliar pada periode 2020-2023.

The post SYL dan Putrinya Belanja di Mal Pake Uang Negara appeared first on Indoissue.

Hal itu disampaikannya, mengingat fakta persidangan yang terungkap, di antaranya soal pembelian dan cicilan mobil, sunatan cucunya, hingga perawatan wajah anaknya. Selain itu ada juga uang Rp3 juta perhari di luar biaya rumah dinas untuk keperluan laundry dan membeli makanan yang dibeli secara online. Tak hanya itu, uang Rp30 juga untuk istrinya setiap bulan.

“Yang dilakukan SYL ini sangat ekstrem gitu ya. Pejabat lain korupsi banyak ya tapi bukan berarti sunatan cucunya ditanggung oleh anak buahnya, itu sangat konyol,” kata Zaenur saat dihubungi Suara.com, Rabu (1/5/2024).

Zaenur pun menilai korupsi yang dilakukan SYL berbeda dengan kasus pejabatnya lainnya, yang mengambil uang dalam jumlah besar kemudian dipergunakan untuk foya-foya.

“Kalau orang menggunakan dana korupsi untuk kepentingan pribadi, partai, itu ya pejabat-pejabat lain banyak. Tapi tidak kemudian ketengan. Sistemnya ketengan, beli skincare, beli sparepart mobil dan sebagainya, itu kan ketengan. Dan itu sangat memalukan ya, sangat memalukan saya lihat, tidak ada kehormatan yang tersisa dari SYL ini saya lihat,” ujarnya.

Menurutnya korupsi yang dilakukan SYL dengan mencampur adukan urusan menteri dengan kepentingan keluarganya.

“Jadi di sini ada mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan kepentingan kedinasan. Dari dana operasional menteri yang seharusnya cukup dengan menteri, termasuk kebutuhan dasar seperti makan, transportasi, perumahan, semua sudah ditanggung negara gitu ya,” kata Zaenur.

Zaenur pun menilai, korupsi yang menjerat SYL mengarah ke sifat serakah.

“Saya melihat ini memang serakah ya, dan ini sangat memalukan. Karena kemudian semua terbongkar semua dalam persidangan untuk hal-hal yang sangat private,” tegasnya.

SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan pada rentang waktu 2020 hingga 2023.

Pemerasan dilakukan bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian periode 2021–2023.

Serta Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2023, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

The post Pukat UGM: SYL Sudah Tidak Lagi Memiliki Kehormatan appeared first on Indoissue.

Fakta ini dibeberkan oleh staf Biro Setjen Kementan, Karina kala dicecar Ketua Majelis Hakim, Rianto Adam Pontoh, dalam sidang lanjutan terdakwa SYL, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (22/4/2024).

Awalnya, Karina mengaku bertugas membayar transfer mobil Alphard dengan dalih sewa tiap bulan Rp 43 juta. Ia pun mencacat pengeluaran anggaran di Biro Umum Setjen Kementan.

“Kalau rupiah, per-bulan pembayaran Alphard (berapa) ?,” kata Hakim Rianto.

“Alphard 43 juta,” jawab Karina membenarkan kepada Hakim.

Karina tidak mengetahui, bahwa pembayaran sewa mobil Alphard tersebut untuk membayar cicilan mobil yang digunakan untuk SYL untuk operasional di Makassar, sebagaimana disebutkan oleh Eks Setjen Kementan, Momon Rusmono di sidang sebelumnya.

Pasalnya, di dalam kwitansi tertulis untuk pembayaran sewa mobil Alphard yang diajukan oleh Ali Andri ke Biro Umum Setjen Kementan. Disebut dalam sidang, Ali Andri merupakan asisten anak SYL, Kemal Redindo Syahrul Putra.

“Bunyinya (kwitansi), ‘Sewa Mobil Alphard by Ali Andri’,” kata Karina kepada Hakim Rianto.

“Apakah saudara, benar-benar sewa atau kredit setelah itu,” cecar Hakim Rianto.

“Karina kurang tahu pak,” jawab Karina.

“Tidak tahu, tugas saudara cuma transfer aja ya?,” tanya Hakim.

“Mencatat trus transfer,” jelas Karina.

Pada kasus ini, SYL bersama Eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Eks Direktur Alsintan Kementan Muhammad Hatta didakwa oleh Jaksa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi sebesar Rp 44,5 miliar.

Dalam surat dakwaan jaksa, uang hasil korupsi itu  digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga SYL. Adapun rinciannya untuk kebutuhan pribadi SYL sebesar Rp 3,3 miliar, untuk keluarganya Rp 992 juta dan istrinya, Ayu Sri Harahap Rp 938 juta.

Selain itu, untuk partai Nasdem Rp 40 juta, kado undangan Rp 381 juta, kebutuhan lain-lain Rp 974 juta, acara keagamaan, operasional menteri dan pengeluaran lain yang tidak termasuk dalam kategori yang ada Rp 16,6 miliar, dan charter pesawat Rp 3,03 miliar.

Serta, bantuan bencana alam/ sembako Rp 3,5 miliar, keperluan ke luar negeri Rp 6,9 miliar, umroh Rp 1.8 miliar dan hewan kurban Rp 57 juta.

The post SYL Ketahuan Kredit Mobil Alphard Pakai Duit Kementan appeared first on Indoissue.

Usai bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024, Prabowo menginginkan pertemuannya dengan Surya Paloh dimaknai bahwa bangsa Indonesia telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi.

Pada Pemilu 2024, Surya Paloh berbeda kubu dengan Prabowo karena mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

“Saya berkeyakinan bahwa faktor kerja sama di antara kepemimpinan itu sangat penting dan ini yang dituntut rakyat kita,” kata Prabowo saat konferensi pers didampingi Surya Paloh.

Setelah mempelajari kondisi geopolitik dan geoekonomi, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan bahwa analisa dari banyak pihak menyebutkan Indonesia diprediksi akan menjadi bangsa yang kuat dan makmur.

Namun, syaratnya adalah para pemimpinnya harus bekerja sama satu sama lain. “Pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan. Tetapi, sesudah pertandingan, persaingan, saatnya kita bekerja sama, bahu-membahu untuk membangun bangsa kita. Itu yang saya kira penting,” katanya.

Untuk itu, Prabowo berterima kasih kepada Partai NasDem dan menghargai ucapan selamat yang disampaikan kepada dirinya dan Gibran Rakabuming Raka yang dinyatakan unggul pada Pilpres 2024.

Dia mengatakan Bhinneka Tunggal Ika adalah sesuatu yang harus dipertahankan. “Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100 persen sempurna. Tetapi, itulah tugas kita, mari ke depan kita bangun lebih baik,” kata dia.

Pada Rabu (20/3), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029 hasil Pemilu 2024.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengungkapkan pasangan Prabowo-Gibran meraih 96.214.691 suara. Sementara itu, lanjut dia, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara, sedangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md 27.040.878 mendapatkan suara.

Kemudian pada hari yang sama, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024 saat jumpa pers di Kantor DPP Partai NasDem.

The post Prabowo: Rakyat Ingin Para Pemimpin Rukun Usai Pemilu appeared first on Indoissue.

Tim Penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pun sudah memanggil Sahroni sebagai saksi, namun yang bersangkutan tidak bisa hadir pada Jumat (8/3) lalu.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mendesak KPK untuk segera memeriksa Sahroni demi tuntasnya kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) SYL.

“Demi kredibilitas KPK, kasus ini harus segera dituntaskan. Sahroni harus segera dipanggil lagi supaya dapat terungkap ke mana itu aliran dana SYL,” kata Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Minggu malam (10/3).

Menurut dia, desakan pemanggilan ini tidak ada kaitannya dengan ranah politik. Jerry yakin KPK profesional dalam melakukan penegakan hukum.

“Tidak ada sama sekali kaitan dengan politik. Ini murni penegakan hukum supaya kasus ini clear,” tegas Jerry.

Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR itu menjadi politisi Nasdem yang bakal digadang dalam Pilkada Jakarta mendatang.

“Sekali lagi tidak ada kaitannya ini untuk menjegal pencalonan Ahmad Sahroni (pada Pilgub Jakarta), tidak ada,” tandasnya.

Sebelumnya, terdapat dugaan bahwa Partai Nasdem menerima dana dari praktik TPPU tersebut. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang telah dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/2) lalu.

The post Tuntaskan Kasus SYL, KPK harus Segera Periksa Ahmad Sahroni appeared first on Indoissue.

Ujang menyebut ada perbedaan alasan mengapa dua partai muslim dengan akar rumput berbeda itu berpotensi merapat ke Prabowo.

Ujang mengatakan PKB selama ini tidak memiliki DNA oposisi. Sedangkan PKS, kata Ujang, memiliki kedekatan dengan Prabowo.

Kedua pihak pernah bekerja sama dalam Pilpres 2014, pemilihan gubernur Jakarta 2017, dan pemilihan presiden 2019.

“Yang berpeluang beroposisi hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” kata Ujang yang merupakan dosen ilmu politik di Universitas Al Azhar Indonesia saat dihubungi pada Senin, 19 Februari 2024.

Sejauh ini, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan partainya siap berada di luar pemerintahan.

Pernyataan Hasto dilontarkan Kamis, 15 Februari 2024 atau satu hari setelah penyelenggaraan pencoblosan.

Hasto menyebut partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang di luar pemerintahan, melalui parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Sebelumnya, Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Merdeka, Jakarta pada Ahad, Senin, 18 Februari 2024.

Partai NasDem pimpinan Surya Paloh mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

“Ini dilihat sebagai indikasi NasDem gabung kubu Prabowo dalam pertemuan dengan Jokowi karena selama hampir 10 tahun partai itu ada dalam pemerintahan,” ujarnya.

Jokowi, menurut Ujang, berdampak besar sebagai king maker Prabowo yang berpasangan dengan putra sulungnnya, Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi mengatakan pertemuannya dengan Surya merupakan persamuhan politik biasa. Namun, dia mengharapakan pertemuannya dengan Surya dapat sangat bermanfaat.

Presiden menyebut komunikasi dia dan Surya masih tahap awal. Dia mengatakan politik adalah urusan partai. Meski begitu, Jokowi ingin menjadi ‘jembatan’.

“Ya (jembatan) semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya,” kata Jokowi usai peresmian Rumah Sakit Pertahanan di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, pada Senin, 19 Februari 2024.

Di sisi lain, Anies sudah menyatakan kepada para pendukungnya bahwa dirinya tetap berada di gerakan perubahan tanpa bergeser sedikitpun.

“Saya sampaikan seluruh pejuang perubahan. Bahwa saya berada dalam gerakan perubahan ini tak bergeser sedikit pun,” kata Anies Rabu, 14 Februari 2024.

The post Nasdem, PKS, dan PKB Berpeluang Gabung Prabowo, Anies Ditinggal? appeared first on Indoissue.

Karena selama ini, Nasdem bersama Koalisi Perubahan dan paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mengkritik keras pasangan Prabowo-Gibran dengan isu politik dinasti.

Selain itu, Koalisi Perubahan juga kerap menyudutkan Prabowo-Gibran dengan isu pelanggar etik.

“Jika akhirnya mereka memilih bergabung dengan kekuasaan, maka Nasdem sejatinya tengah menjilat ludah sendiri, dan menipu rakyat yang memilih partainya setelah terbuai oleh janji-janji perubahan dan narasi kritis kontra-pemerintah yang mereka munculkan.

Rakyat bisa menuding, narasi kritis dan narasi perubahan yang selama ini mereka kampanyekan ternyata hanya gimmick murahan. Sehingga wajar jika rakyat akan bertanya, siapa yang sesungguhnya tidak beretika?” kata Khoirul, Senin (19/2/2024).

Khoirul menilai Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketum Nasdem Surya Paloh memunculkan spekulasi.

Terlebih, ketika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan fungsionaris PKS mengkonfirmasi bahwa manuver Paloh itu tidak atas sepengetahuan partai-partai Koalisi Perubahan lainnya.

Karena itu, menurut Khoirul, wajar kalau saat ini santer gonjang-ganjing di internal Koalisi Perubahan yang mulai gusar lantaran khawatir merasa akan dikhianati.

Sehingga mulai muncul pertanyaan-pertanyaan di internal PKS dan PKB tentang komitmen spirit perubahan dalam diri Paloh dan Nasdem.

“Selain itu, manuver Paloh ini seolah membenarkan penyataan Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan dalam debat Capres pertama, yang pernah menyatakan banyak pemimpin politik yang tidak tahan menjadi oposisi, karena membuat mereka tidak bisa berbisnis,” ujar Khoirul.

Ia juga melihat manuver Paloh ini juga memanfaatkan momentum pascastatemen capres terpilih Prabowo Subianto, yang menyatakan siap merangkul semua pihak di Kubu 01 dan 03 untuk memperkuat pemerintahannya.

Terlebih, realitas Pilpres 2024 bagi Prabowo tidak menghadirkan coat-tail effect sama sekali terhadap  partainya.

Di mana Partai Gerindra harus berpuas diri di peringkat ketiga dengan elektabilitas 13 persen.

The post Nasdem Jilat Ludah Sendiri Jika Gabung Prabowo-Gibran appeared first on Indoissue.

Berdasarkan pemberitaan, perbedaan pendapat ini diduga bermula dari komunikasi antara politikus PDI-Perjuangan Guntur Romli dengan Sudirman Said soal tekanan kekuasaan.

Sudirman menyindir Wakil Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Pelatih Kepala Timnas AMIN, Ahmad Ali soal ketertutupan komunikasi dengan partai lain di Pilpres 2024.

Ahmad Ali menyebut tidak perlu bersekutu dengan pasangan calon lain di Pilpres 2024. Menurutnya, Anies-Cak Imin hanya perlu berkoalisi dengan rakyat. Sementara, Sudirman sebaliknya.

Dalam rilis resmi Juru Bicara Timnas AMIN Muhammad Ramli Rahim yang diterima Sabtu (30/12), Sudirman menyebut pernyataan Ahmad Ali justru memantik polemik.

“Saya tidak paham kenapa saudara Wakil Ketua Umum yang menjabat sebagai Pelatih Kepala Timnas AMIN kok seperti anomali. Ucapan-ucapannya provokatif dan memancing keresahan bahkan di antara relawan dan pendukung Anies-Muhaimin, pun di antara partai-partai pengusung,” kata Sudirman Said, Rabu (27/12).

Sudirman mengaku mengenal baik elite Partai NasDem, termasuk Ketua Umum Surya Paloh.

Ia mengatakan para elite memiliki perspektif luas dalam mengelola kompetisi politik, tidak fatalis dan tidak melihat lawan sebagai musuh.

“Apakah ini sejenis ‘role playing’. Sampai-sampai saya kok tidak yakin bahwa ucapan dan tindakan Ahmad Ali mewakili sikap dan kebijakan Partai. Mungkin ini lebih pada sikap pribadi, tetapi karena personality-nya orang-orang internal partai sudah tidak tertarik lagi mengingatkan,” ujarnya.

Eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu khawatir jika sikap Ahmad Ali terus terjadi justru memecah belah para pendukung hingga relawan yang sudah bekerja di lapangan untuk memenangkan Anies-Cak Imin.

Terlebih, ucapan Ahmad Ali tidak mencerminkan kepribadian dan tata nilai politik Anies-Cak Imin yang selama ini sudah dibangun.

“Sama sekali salah kalau Ali menyebutnya sebagai ketololan. Bacalah sejarah, dalam perang sengit yang melibatkan persenjataan pun ada kurir yang terus menjalin komunikasi di antara yang sedang berperang,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem Bakhtiar Ahmad Sibarani meminta Sudirman Said menahan diri.

“Yang pertama, sikap Sudirman Said yang saat ini dikabarkan berkomunikasi dengan tim dari capres lain untuk membangun kerjasama itu adalah sikap pribadi. Sudirman Said jangan over, jaga sikap, jaga lisan,” kata Bakhtiar, di Medan, Sabtu (30/12).

Mantan Bupati Tapteng ini mengungkapkan arahan Surya Paloh hanya melakukan komunikasi dengan rakyat untuk memenangkan Anies-Cak Imin di Pilpres 2024.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim pun menyayangkan pernyataan Sudirman yang juga menyeret-nyeret Partai NasDem.

Hermawi mengatakan perbedaan pendapat itu mestinya dibicarakan dalam konteks Timnas Amin. Dia tak setuju bila NasDem ditarik-tarik ke dalam polemik itu.

Dia juga menegaskan pernyataan Ahmad Ali mewakili Partai NasDem yang sudah menunjuknya sebagai koordinator Pilpres 2024.

“Sehingga yang disampaikan merupakan sikap dari partai. Sudirman seharusnya tidak mencampuri urusan internal Partai NasDem karena dia juga bukan kader Partai NasDem,” ujar Hemawi dalam keterangan tertulis, Jumat (29/12).

The post Saling Sindir Sudirman Said-NasDem Soal Komunikasi dengan Partai Lain appeared first on Indoissue.