“Dalam prosesnya kita harus ingat bahwa Pengadaan Tanah tidak boleh menyakiti siapa pun. Kepedulian terhadap kelompok rentan dalam Pengadaan Tanah diharapkan tidak hanya dicerminkan melalui pemberian ganti rugi yang adil secara nominal, tetapi bagaimana memastikan mereka menjadi bagian dari pembangunan dan tidak menjadi kelompok yang terpinggirkan akibat Pengadaan Tanah. No one left behind,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Konferensi ini diharapkan mampu menjadi ruang diskusi para ahli dan delegasi berbagai negara dalam proses penyusunan serta penerbitan kebijakan mengenai Pengadaan Tanah di Indonesia.

“Tidak hanya bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan ke depannya, tetapi juga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Hukum Adat, petani kecil, masyarakat miskin perkotaan, dan kelompok rentan lainnya,” terang Menteri AHY.

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, dalam kesempatan yang sama juga menegaskan komitmennya mendukung upaya berkelanjutan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat proses penilaian dampak sosial, termasuk Pengadaan Tanah.

Konferensi Internasional ini langsung diapresiasi oleh delegasi yang hadir, salah satunya Deputy Head of Mission, Minister Counsellor and Head of Pol. Section, European Union Delegation to Indonesia and Brunei, Stéphane Mechati. Ia melihat konferensi ini menjadi platform yang sangat penting untuk berbagi wawasan dan mengidentifikasi langkah dalam menangani masalah pembangunan.

“Pengalaman yang akan dibagikan oleh delegasi dari berbagai negara negara hari ini dapat menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana penilaian dampak sosial yang mendukung pembangunan dan kohesi sosial. Saya berharap kita bisa melihat bagaimana wawasan ini dapat disesuaikan dengan konteks unik Indonesia dan berkontribusi pada tujuan kolektif kami untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Stéphane Mechati.

Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari melaporkan bahwa Konferensi Internasional terselenggara atas kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan World Bank, KfW Development Bank, dan the European Union (EU). Konferensi ini juga merupakan rangkaian dari kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan World Bank yang sejak 2022 lalu telah memulai tahapan social impact assessment.

Adapun peserta yang hadir dalam konferensi, baik secara daring maupun luring, yakni perwakilan dari World Bank; Asian Development Bank; KfW Development Bank; the European Union (EU), kementerian/lembaga; akademisi dalam dan luar negeri; serta perwakilan pemerintah daerah dan swasta dari Australia, Kanada, Kenya, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Nepal, Pakistan, Zambi, dan beberapa negara lainnya.

The post Buka Konferensi Internasional Penilaian Dampak Sosial, Menteri AHY Tekankan Pengadaan Tanah Harus Utamakan Keadilan appeared first on Indoissue.

Indonesia, yang menghadiri konferensi tersebut sebagai perwakilan dari Asia, diundang sebagai pengakuan dan penghargaan atas pencapaiannya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Indonesia membagikan pengalaman dan praktik terbaiknya dalam tata kelola tanah yang baik kepada para delegasi dari negara lain.

Program Indonesia ini mendasar karena tiga alasan utama.

Pertama, program ini memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Masalah agraria utama di Indonesia adalah kurangnya kepemilikan sertifikat tanah.

Dalam kebanyakan kasus, kepemilikan tanah bersifat turun-temurun. Selama beberapa dekade, bentuk kepemilikan de facto ini dianggap memadai oleh banyak masyarakat. Namun, pola pikir seperti ini telah menyebabkan sengketa dan konflik hukum. Tanah dapat diklaim oleh pihak lain kapan saja.

Untuk memberikan kepastian hukum, Presiden Joko “Jokowi” Widodo melaksanakan program pendaftaran tanah pada tahun 2017 untuk mendorong keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

Kedua, pendaftaran tanah memberikan akses ke ekonomi. Indonesia memiliki lebih dari 65 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menyerap 97 persen tenaga kerja dan menyumbang 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) negara. Mereka adalah tulang punggung ekonomi nasional.

Namun, tantangan terbesar mereka adalah keterbatasan modal. Jika mereka memiliki sertifikat tanah, mereka dapat secara legal mengajukan pinjaman lunak dari sistem perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Pada akhirnya, ini dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi yang signifikan dan pertumbuhan.

Ketiga, pendaftaran tanah juga memberikan perlindungan hukum dari perampok tanah, yang lebih dikenal di Indonesia sebagai “mafia tanah”. Tahun lalu, satuan tugas pemerintah yang bertanggung jawab atas penanganan perampasan tanah berhasil mencegah lebih dari 800 juta dolar AS dalam potensi kerugian dari kejahatan terkait tanah.

Namun, banyak pemilik tanah yang masih enggan untuk mendaftarkan tanah mereka. Mereka tidak ingin repot dengan birokrasi administratif dan khawatir tentang kewajiban membayar pajak.

Oleh karena itu, pemerintah harus terlebih dahulu mengubah pola pikir masyarakat. Orang-orang harus memahami dengan jelas manfaat memiliki sertifikat tanah, serta risiko tidak memilikinya.

Hasil dari program ini cukup luar biasa. Pada tahun 2017, hanya 46 juta bidang tanah yang telah terdaftar. Saat ini, pemerintah telah mendaftarkan 112 juta bidang tanah dari target 126 juta. Selama tujuh tahun terakhir, telah terjadi peningkatan hampir 250 persen. Oleh karena itu, kami optimis bahwa pada tahun 2025, kami dapat mencapai target kami.

Ada tiga faktor kunci untuk mencapai keberhasilan dalam pendaftaran tanah.

Pertama, kepemimpinan dan manajemen. Ini semua tentang kepemimpinan transformasional yang mampu menerjemahkan visi menjadi strategi dan strategi menjadi tindakan dengan memanfaatkan semua sumber daya nasional. Hal ini sangat penting mengingat ukuran dan kompleksitas negara secara politik, sosial, dan ekonomi.

Sejak awal program, Presiden Jokowi telah menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk membangun koordinasi yang sukses di antara berbagai kementerian dan pemerintah daerah untuk mempercepat program ini. Komitmen pemerintah pusat kemudian menginspirasi pemerintah daerah untuk ikut serta dan memberikan insentif seperti pembebasan pajak pendaftaran pertama. Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dewan Perwakilan Rakyat juga menghasilkan instrumen regulasi dan alokasi anggaran yang baik.

Kedua, partisipasi dan kolaborasi masyarakat. Karena jumlah surveyor tanah yang terbatas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah melibatkan sektor swasta, yang memenuhi standar profesional pemerintah, untuk melakukan survei tanah berskala besar. Pengumpulan data tanah dicapai melalui partisipasi masyarakat dari bawah ke atas (bottom-up) bekerja sama dengan kepala desa dan pemimpin lokal.

Beberapa komunitas yang mempraktikkan hukum adat masih enggan untuk mengesahkan tanah adat mereka karena takut kehilangan hak atas tanah mereka kepada negara. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan menghormati kearifan lokal dan budaya di berbagai provinsi seperti Sumatera Barat, Papua, dan daerah lainnya.

Ketiga, pendekatan adaptif terhadap tantangan dan peluang baru. Pemerintah saat ini fokus pada transformasi digital di semua aspek birokrasi, termasuk penerapan sertifikat tanah elektronik. Prosesnya akan lebih cepat, lebih efisien, lebih transparan, dan lebih aman bagi semua orang.

Pemerintah menargetkan 104 kabupaten dan kota untuk menerapkan layanan sertifikasi elektroniknya pada akhir tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, program pelatihan telah ditingkatkan untuk para pejabat yang bertanggung jawab atas sistem pendaftaran elektronik.

Akhirnya, sejalan dengan aksi iklim, pemerintah saat ini sedang meninjau dan memperbaiki peraturan tanah dan tata ruang untuk memungkinkan pelaksanaan perdagangan karbon yang efektif. Inisiatif semacam itu tidak hanya akan mengatasi krisis iklim, tetapi juga membawa manfaat ekonomi bagi semua pihak yang terlibat.

Lapangan kerja akan tercipta dan peluang baru akan terbuka, dan ini akan berkontribusi pada terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

The post Reformasi Agraria di Indonesia: Strategi Keberhasilan dan Tantangan appeared first on Indoissue.

Saat ditanya kunci suksesnya dalam World Bank Land Conference 2024 di Washington DC, Amerika Serikat (13/05/2024), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut kuncinya ialah kepemimpinan dan manajemen yang kuat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sejak awal, Presiden Jokowi telah menunjukkan itikad politiknya yang kuat, diikuti oleh kepemimpinan dalam tindakan untuk mendorong pemerintahannya mencapai tujuan-tujuan yang besar,” ungkap Menteri AHY di depan ratusan hadirin dari berbagai negara.

“Komitmen Presiden Jokowi telah menginspirasi pemerintah-pemerintah daerah untuk mengambil bagian dan berkontribusi atas target ini. Juga dukungan yang sangat berarti dari DPR RI, kita dapat bersama-sama menghasilkan instrumen peraturan yang solid serta alokasi anggaran untuk mempercepat program-program ini,” lanjut Menteri ATR/Kepala BPN.

Dua kunci sukses selanjutnya dikatakan Menteri AHY adalah partisipasi masyarakat dan kolaborasi serta pendekatan yang adaptif.

Penjabaran kunci sukses ini Menteri AHY sampaikan sebagai pembicara dalam panel diskusi yang berlangsung di The World Bank Group Office, Washington DC. Ia diundang untuk membagikan kisah sukses program revolusioner di era Presiden Jokowi, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang berhasil mengakselerasi pendaftaran bidang tanah di Indonesia.

Di awal kesempatan, Menteri AHY mengungkapkan apresiasinya atas dukungan dan kontribusi Bank Dunia terhadap percepatan pendaftaran tanah di Indonesia, termasuk dalam hal penanganan bencana alam.

“Terima kasih atas dukungan tak henti-hentinya atas kesuksesan pendaftaran tanah ini. World Bank telah memberikan kontribusi besar pada program PTSL, ini menjadi hal yang fundamental bagi kepastian hukum hak atas tanah masyarakat Indonesia,” kata Menteri AHY.

Dukungan seperti ini menjadi penting bagi Indonesia, sebab minimnya kepastian hukum hak atas tanah masih ditemukan di sejumlah wilayah. Dengan percepatan pendaftaran tanah hal ini dapat diatasi. “Tentunya ini semua sebagai upaya mencapai keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia,” tutur Menteri AHY.

Hal penting lain dari pendaftaran tanah, yaitu dapat menyediakan akses ekonomi kepada masyarakat. Di Indonesia sendiri, Menteri AHY mengatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyumbang 61 persen Gross Domestic Product (GDP). Hal ini menunjukkan bahwa peran pelaku UMKM penting sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Namun terkadang, akses pelaku UMKM terhadap permodalan begitu terbatas. Dalam hal inilah pendaftaran tanah jadi membuka ruang masyarakat untuk memiliki akses permodalan.

“Sehingga ketika mereka mendapatkan sertipikat, mereka bisa secara legal untuk mengajukan pinjaman lunak di lembaga perbankan, sehingga akan mampu menambah nilai ekonomi bagi mereka,” ungkap Menteri AHY.

Pendaftaran tanah juga menyediakan perlindungan hukum bagi tanah masyarakat dari perampasan tanah secara paksa oleh mafia tanah. Hal ini dikuatkan dengan kerja sama yang baik antara Kementerian ATR/BPN dengan aparat penegak hukum melalui Satgas-Anti Mafia Tanah. “Tahun lalu saja, kita bisa mencegah dan menyelamatkan potensi kerugian sebesar 800 juta USD,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Di akhir sesinya Menteri AHY menuturkan, “Sebelum 2017, setiap tahunnya kami hanya mendaftarkan tanah sebanyak 500 ribu per tahun, sehingga Indonesia baru berhasil mendaftarkan tanah hanya berkisar 46 juta bidang tanah. Namun, saat ini kita bisa mencapai pendaftaran tanah lebih dari 112 juta bidang tanah dari total target 126 juta bidang tanah. Kami berharap di 2025 seluruh pendaftaran tanah dapat tercapai,” pungkasnya.

Dalam panel yang berlangsung selama 50 menit ini, Menteri ATR/Kepala BPN menjadi narasumber bersama menteri dan petinggi dari sejumlah negara. Beberapa di antaranya seperti Minister of Agriculture and Rural Development of Colombia, Jhenifer Mojica Florez; First Deputy Minister of Justice of Georgia, Tamar Tkeshelashvili; dan Minister of Land Housing and Country Planning of Sierra Leone, Dr. Turad Senesie.

The post Indonesia Berhasil Daftarkan Lebih dari 100 Juta Bidang Tanah, Menteri AHY Puji Kepemimpinan Presiden Jokowi di World Bank Land Conference appeared first on Indoissue.

“Kita ingin kebijakan Reforma Agraria ini benar-benar sukses, diantaranya melalui program redistribusi tanah. Yang pada dasarnya kita ingin benar-benar menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat luas,” kata Menteri AHY.

Menteri ATR/ Kepala BPN menyampaikan hal ini saat melakukan pertemuan makan malam dengan para diplomat senior dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York pada Jumat (10/05/2024) waktu setempat.

Dalam suasana silaturahmi yang hangat, AHY melanjutkan, “Kebetulan Menteri ATR/ Kepala BPN sebelumnya, yaitu Bapak Hadi Tjahjanto, yang kini menjadi Menko Polhukam pernah bercerita, dari pengaduan-pengaduan yang masuk ke Kemenko Polhukam, sekitar 60 persen terkait dengan pertanahan.”

AHY juga menjelaskan agendanya menghadiri undangan Bank Dunia untuk berbagi kisah sukses Indonesia melakukan pendaftaran tanah lebih dari 100 juta bidang lahan. Ini salah satu yang terbesar di dunia, dan 50 persen diantaranya dilakukan selama sembilan tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Menyambut kehadiran Menteri ATR / Kepala BPN dan rombongan, Konsul Jenderal RI di New York Winanto Adi menegaskan, “Kami di sini siap mendukung kerja-kerja Bapak Menteri ke depan.”

Menteri AHY menyampaikan rasa hormatnya atas kerja-kerja para diplomat Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia.

Secara khusus, Menteri AHY mengapresiasi Perwakilan Tetap RI di PBB yang turut memperjuangkan agar negara Palestina memperoleh hak-hak penuh di Sidang Umum PBB.

Dalam acara Global Land Policy Forum yang diselenggarakan Bank Dunia, Menteri AHY mewakili Pemerintah Indonesia akan bicara soal capaian keberhasilan Indonesia dalam menjalankan program pendaftaran tanah. Melalui program revolusioner Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Indonesia berhasil memetakan serta mendaftarkan bidang tanah rata-rata mencapai 10 juta bidang tanah per tahunnya. Saat ini, capaian pemetaan dan pendaftaran telah mencapai 112 juta bidang tanah.

The post Menteri AHY Jelaskan Tentang Reforma Agraria Dan Agenda Undangan Bank Dunia Pada Para Diplomat RI appeared first on Indoissue.

Menteri AHY mengatakan, di dalam forum itu dirinya akan memaparkan kisah sukses Indonesia dalam melaksanakan reforma agraria selama era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini khususnya pendaftaran tanah yang tembus lebih dari 100 juta bidang lahan.

Dalam momentum tersebut, AHY juga menyempatkan diri bertemu dengan para diplomat senior dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di sana, ia menceritakan pertemuan dengan World Bank sebelumnya.

“Ini salah satu yang terbesar di dunia, dan 50% di antaranya dilakukan selama sembilan tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi,” ungkap AHY dalam keterangan tertulis, Senin (13/5/2024).

Menteri AHY juga mengatakan, reforma agraria punya peranan penting dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, ia ingin kebijakan Reforma Agraria ini benar-benar sukses, diantaranya melalui program redistribusi tanah.

“Pada dasarnya kita ingin benar-benar menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat luas,” tambahnya.

Hal ini juga berkaca pada masih maraknya masalah pertanahan di Indonesia. AHY mengatakan, berdasarkan cerita yang diperolehnya dari Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya, Hadi Tjahjanto yang kini menjadi Menko Polhukam, pengaduan tentang pertanahan masih mendominasi.

“Kebetulan Menteri ATR/ Kepala BPN sebelumnya, yaitu Bapak Hadi Tjahjanto, yang kini menjadi Menko Polhukam pernah bercerita, dari pengaduan-pengaduan yang masuk ke Kemenko Polhukam, sekitar 60% terkait dengan pertanahan,” ungkap AHY.

AHY juga menyampaikan rasa hormatnya atas kerja-kerja para diplomat Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia. Secara khusus, ia juga mengapresiasi Perwakilan Tetap RI di PBB yang turut memperjuangkan agar negara Palestina memperoleh hak-hak penuh di Sidang Umum PBB.

Sebagai tambahan informasi, Menteri AHY pergi ke New York dalam rangka menghadiri Global Land Policy Forum yang diselenggarakan Bank Dunia. AHY mewakili Pemerintah Indonesia akan bicara soal capaian keberhasilan Indonesia dalam menjalankan program pendaftaran tanah.

The post Menteri AHY Berbagi Kisah Sukses 100 Juta Lahan RI Terdaftar di Pertemuan Bank Dunia New York appeared first on Indoissue.