“Jika ada pelanggaran, baik dalam prosedur maupun materi hukum, maka HGB atau SHM tersebut harus segera dievaluasi, bahkan dicabut. Semua harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas AHY dalam keterangannya.

Investigasi Mendalam oleh Kementerian ATR/BPN

Kementerian ATR/BPN, di bawah kepemimpinan Menteri Nusron Wahid, saat ini tengah melakukan penelusuran menyeluruh terhadap penerbitan HGB di atas laut. AHY mendukung penuh langkah ini dan menekankan pentingnya transparansi dalam proses investigasi.

“Kita ingin mengetahui duduk permasalahannya secara lengkap. Jika ada ketidaksesuaian atau pelanggaran hukum, tindakan tegas harus diambil untuk memastikan aturan dan hukum ditegakkan,” tambahnya.

Menurut data awal, HGB atas pagar laut tersebut diterbitkan pada tahun 2023, sebelum AHY menjabat di kementerian tersebut. Selama masa jabatannya, AHY mengaku tidak pernah menerima laporan terkait penerbitan HGB tersebut.

Komitmen terhadap Penegakan Hukum

AHY menegaskan bahwa kebijakan terkait lahan dan tata ruang harus dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik dan sesuai aturan hukum. Ia juga mengapresiasi laporan masyarakat yang membuka temuan-temuan baru dalam pengelolaan lahan.

“Lahan dan tata ruang merupakan isu yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, investigasi yang menyeluruh sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi,” ujar AHY.

Evaluasi Proyek Strategis Nasional

Dalam konteks Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk tanggul laut, AHY menyatakan pentingnya evaluasi dan peninjauan ulang. Menurutnya, proyek besar seperti ini harus direncanakan dengan matang, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan memprioritaskan keberlanjutan.

“Proyek besar seperti ini membutuhkan perencanaan yang terintegrasi, terutama dari segi teknis, ekologis, dan partisipasi masyarakat. Kita tidak boleh terburu-buru, tetapi juga tidak boleh menunda terlalu lama,” jelasnya.

Kesimpulan

AHY menggarisbawahi komitmennya untuk mendukung langkah hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan dalam penerbitan HGB pagar laut. Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memastikan kebijakan tata ruang yang berkeadilan.

“Kita harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang,” tutup AHY.

The post Cacat Hukum dan Ilegal, AHY Siap Cabut Sertifikat HGB Pagar Laut appeared first on Indoissue.

“Saya sudah mendapatkan penjelasan dari Kementerian ATR/BPN bahwa pemberian HGB ini terjadi pada tahun 2023. Saat saya menjabat, laporan terkait hal ini tidak pernah saya terima,” jelas AHY.

Menurutnya, penerbitan HGB di atas laut sedang dalam proses investigasi oleh Kementerian ATR/BPN. AHY menyebutkan bahwa evaluasi dan peninjauan ulang adalah langkah yang harus dilakukan jika ditemukan cacat hukum atau ketidaksesuaian prosedur.

Investigasi Sedang Berjalan

AHY juga menyampaikan dukungannya terhadap langkah investigasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Menteri Nusron Wahid. Ia mendorong keterbukaan dan penegakan hukum yang adil.

“Jika ada pelanggaran, baik dalam prosedur maupun materi hukum, maka HGB atau SHM tersebut harus segera dievaluasi, bahkan dicabut. Semua harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku,” tambahnya.

Selain itu, AHY menekankan bahwa urusan lahan dan tata ruang adalah isu yang kompleks dan melibatkan banyak pihak di berbagai tingkatan pemerintahan. Oleh karena itu, ia berharap agar investigasi ini dilakukan dengan menyeluruh dan tidak terburu-buru.

Komitmen terhadap Tata Kelola yang Baik

Sebagai seorang yang pernah menjabat di kementerian terkait, AHY menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan tanah dan tata ruang. Ia juga menyatakan bahwa jika ada laporan atau temuan yang menunjukkan adanya pelanggaran, langkah cepat harus diambil.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang sudah ada sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Jika ada pelanggaran, harus segera diperbaiki. Pemerintah tidak boleh ragu untuk mengambil tindakan,” tegasnya.

Proyek Tanggul Laut Butuh Kajian Ulang

Selain isu pagar laut, AHY juga menyoroti proyek besar tanggul laut yang sempat menjadi perhatian publik. Menurutnya, proyek ini membutuhkan perencanaan matang dan pendanaan yang kredibel.

“Studi kelayakan terakhir dilakukan pada 2020, dan ini harus diperbarui untuk memastikan proyek sesuai dengan kondisi saat ini. Kita juga harus mempertimbangkan aspek teknis, ekologis, dan partisipasi berbagai pihak,” ujar AHY.

Ia menambahkan bahwa proyek besar seperti tanggul laut tidak hanya menyangkut konstruksi, tetapi juga keberlanjutan dan dampak jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Fokus pada Penegakan Hukum

Menanggapi dugaan bahwa ada pihak tertentu yang memanfaatkan kebijakan terkait HGB di atas laut, AHY menyatakan bahwa hal tersebut perlu dipastikan melalui investigasi yang menyeluruh. Ia juga mengingatkan bahwa semua pihak, baik di pemerintahan pusat maupun daerah, harus tunduk pada hukum.

“Presiden telah menyampaikan dengan jelas bahwa jika ada pelanggaran, maka harus segera diperbaiki. Ini berlaku untuk semua pihak tanpa terkecuali,” kata AHY.

Kesimpulan

AHY mengklarifikasi bahwa dirinya tidak memiliki kaitan dengan penerbitan HGB pagar laut yang sedang menjadi isu hangat. Ia mendukung penuh langkah investigasi dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan tata kelola yang baik dan penegakan hukum yang adil.

“Kita semua harus memastikan bahwa kebijakan tata ruang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, demi kepentingan masyarakat dan negara,” tutupnya.

The post Menko AHY Tegaskan HGB Pagar Laut di Tangerang Sudah Ada Sejak 2023 appeared first on Indoissue.

“Kita bekerja dengan semangat keberlanjutan. Beberapa isu yang sebelumnya belum tuntas, akan diselesaikan. Saya berusaha untuk mengintegrasikan kebijakan satu peta, kebijakan satu tata ruang, dengan pengelolaan tata ruang yang perlu diputuskan,” tutur Menko AHY.

Menurut Menko AHY, pembahasan mengenai ruang itu mengenai darat, laut, udara, termasuk di bawah tanah. Sehingga, perlu diintegrasikan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan pembangunan infrastruktur bisa lebih baik.

“Kami di Kemenko Infra mengidentifikasi masalah dan tantangan dalam infrastruktur, salah satunya terkait lahan. Kementerian ATR/BPN penting memastikan ketersediaan lahan, namun pengadaannya harus bijaksana, clear and clean, baru bisa dibangun infrastruktur,” terangnya.

“Melalui kebijakan satu tata ruang tadi, menjadi rumah dalam menyelesaikan isu terkait pengelolaan tata ruang. Saya rasa ke depannya kami akan mengadakan pertemuan teknis untuk spesifik membahas hal ini,” ungkap Menko AHY dalam pertemuan bersama Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan beserta jajaran Kementerian ATR/BPN.

The post Kunjungi Kementerian ATR/BPN, Menko AHY: Perlunya Integrasi Kebijakan Satu Peta, Satu Tata Ruang, untuk Dorong Pembangunan Infrastruktur yang Lebih Baik appeared first on Indoissue.

“Yang pertama, kita menyelamatkan masyarakat dari ketidakadilan. Yang kedua, mencegah semakin berkembangnya situasi yang tidak menentu. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga sosial dan kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat yang jumlahnya besar, lebih dari Rp36 triliun karena ini lokasi (tanah) sangat strategis yang kalau dikembangkan punya nilai yang tinggi,” ujar Menteri AHY.

Ia memaparkan, kasus di Dago Elos, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan modus operandi pemalsuan surat dan/atau memasukan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik. Lokasi objek bidang tanah yang menjadi persoalan ini merupakan bagian wilayah metropolitan dan salah satu wilayah strategis, sehingga total kerugian yang berhasil diselamatkan pada kasus ini sebesar Rp3.603.335.000.000.

Kasus lainnya terjadi di Kabupaten Bandung dengan modus operandi pemalsuan surat, penipuan, dan penggelapan jasa pengurusan perizinan pembangunan perumahan. Lokasi objek bidang tanah akan dibangun sejumlah 264 unit rumah, maka total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus ini sebesar Rp51.391.343.500.

Pemberantasan mafia tanah terus dilaksanakan di berbagai daerah oleh Kementerian ATR/BPN melalui Satgas Anti-Mafia Tanah yang berkolaborasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, serta pemerintah daerah (Pemda), serta peran aktif masyarakat. “Bagi kami, satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan, satu rupiah pun harus dicegah dari perbuatan kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara, jadi ini juga menjadi concern kami,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jawa Barat, Akhmad Wiyagus menuturkan komitmen Polda Jawa Barat untuk menindak dengan tegas setiap pelanggaran hukum di bidang pertanahan tanpa pandang bulu. “Demi menjaga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat, kami membutuhkan dukungan dari semua pihak agar penanganan kasus-kasus ini berjalan lancar. Saya juga ingin mengajak seluruh jajaran dan segenap masyarakat mendukung penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan,” tuturnya.

Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik sekaligus Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah Kementerian ATR/BPN, Arif Rachman menjelaskan bahwa seluruh pihak telah berkoordinasi dengan baik dalam memberantas mafia tanah di Kota dan Kabupaten Bandung. “Mari kita tetap bersinergi dan kita menghukum mafia tanah yang telah menjadi musuh bersama. Gebuk, gebuk, gebuk, mafia tanah!” pungkasnya.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Widodo, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat beserta jajaran. Turut hadir, jajaran Polda Jawa Barat dan perwakilan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, serta Forkopimda Jawa Barat.

The post Bongkar Praktik Gelap Mafia Tanah di Bandung, Menteri AHY: Kita Berhasil Selamatkan Potensi Kerugian Lebih dari Rp3,6 Triliun appeared first on Indoissue.

“Bapak/Ibu keluarga besar Kementerian ATR/BPN, saya tidak pernah membayangkannya kalau kemudian saya bisa berkenalan, bekerja sama dengan Pak Wamen dan istri, Pak Sekjen, Pak Irjen dan semua pegawai di waktu yang singkat kurang lebih delapan bulan, 200 hari lebih. Tetapi, saya merasakan betul kebersamaan dalam durasi yang singkat ini telah menghasilkan banyak sekali sukacita,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Makrab HANTARU 2024 ini dibuka dengan penampilan tari kontemporer dari perwakilan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur sebagai juara Lomba Seni Budaya HANTARU. Jajaran juga disuguhkan penampilan memukau dari Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) ATR/BPN yang membawakan tiga lagu dengan menggunakan alat musik angklung.

Memeriahkan acara, juara Lomba Band dan Vokal berkolaborasi di atas panggung untuk menghibur jajaran yang hadir dari seluruh Indonesia. Setelah penampilan spektakuler tersebut, peserta Makrab HANTARU 2024 dibuat terpingkal oleh aksi juara Stand Up Comedy asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang membawakan materi seputar keresahan pegawai Kementerian ATR/BPN.

Menteri AHY berharap, momen ini menjadi penambah motivasi seluruh jajaran dalam bekerja. “Mudah-mudahan (Makrab HANTARU 2024) menyemangati kita semua untuk terus berprestasi selain kita terus mengejar kinerja yang semakin baik,” kata Menteri AHY.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana berharap seluruh rangkaian HANTARU 2024 ini bisa berdampak positif kepada seluruh pegawai. “Semoga jiwa dan semangat kompetitif ini tetap kita jaga dan semangat untuk selalu mengasah kreativitas dan mengeksplor diri kita bisa terapkan dalam menjalankan tugas kita sehari-hari,” tuturnya.

Adapun Makrab HANTARU 2024 dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli, Staf Khusus, Tenaga Ahli, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN dari seluruh Indonesia; serta Kepala Badan Bank Tanah.

The post Makrab HANTARU 2024, Menteri AHY: Kebersamaan ini Menghasilkan Banyak Sukacita appeared first on Indoissue.

“Ini sebuah bentuk kolaborasi antara ATR/BPN dan MA, memberikan pelatihan, memberikan sertifikasi yang tujuannya adalah untuk menyiapkan para hakim seluruh Indonesia untuk lebih menguasai berbagai isu-isu, termasuk penyelesaian sengketa dan konflik dalam urusan pertanahan dan tata ruang,” ujar Menteri AHY dalam sambutannya.

Menteri ATR/Kepala BPN melanjutkan, urusan pertanahan merupakan hal yang mendasar dan telah dinantikan oleh masyarakat, terutama para pencari keadilan. “Semua punya urusan dengan tanah. Kebutuhan kita tidak akan berkurang, pembangunan akan terus berjalan. Oleh karena itu, kehadiran hakim-hakim yang punya kualifikasi di bidang pertanahan dan tata ruang ini akan sangat-sangat dinantikan,” tegasnya.

Ketua MA, Muhammad Syarifuddin mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah menggelar sertifikasi hakim dalam bidang pertanahan dan tata ruang ini. Ia menyebutkan, terdapat 80 hakim yang menjadi peserta dalam pelatihan, di antaranya 61 hakim dari Peradilan Umum dan 19 hakim dari Peradilan Tata Usaha Negara.

“Harapan saya pelatihan sertifikasi hakim pertanahan dan tata ruang ke depan terus berlanjut karena kalau satu orang hakim ada di satu Peradilan Umum, harus ada 416 hakim. Kalau satu orang hakim di setiap Peradilan Tata Usaha Negara, artinya ada 30 orang hakim,” tutur Ketua MA.

Adapun pelatihan ini dilakukan dengan metode blended learning atau secara mandiri dan tatap muka dengan total 109 jam pelajaran yang berlangsung di PPSDM Kementerian ATR/BPN. Materi pembelajaran diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta sejumlah praktisi.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Sunarto; Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Suharto; para Ketua Kamar dan Panitera MA; serta Wakil Ketua Komisi II DPR RI Periode 2019-2024 selaku praktisi, Junimart Girsang.

The post Gelar Sertifikasi Hakim Bersama Mahkamah Agung, Menteri AHY Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Hadirkan Keadilan bagi Masyarakat appeared first on Indoissue.

“Ini dalam rangka memperingati HANTARU 2024, semoga acara ini membawa kita semakin solid, kompak sebagai satu keluarga besar. Mari kita lari dengan gembira, let’s run and have some fun!,” ujar Menteri AHY sebelum memulai flag off atau pelepasan pelari.

HANTARU 2024 Run & Fun 5k ini melewati rute starting point dari Jalan Sisingamangaraja (depan Kantor Kementerian ATR/BPN), Jalan Trunojoyo, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Gunawarman, Jalan Senopati, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Raden Patah 2, U-turn Raden Patah (Kementerian PUPR), hingga finish kembali di Kantor Kementerian ATR/BPN.

Menteri AHY berharap HANTARU 2024 Run & Fun 5k menjadi bagian dari membangun solidaritas antar pegawai, sehingga kerja-kerja di lapangan menjadi semakin baik.

“Ini kita lari 5 km saja tapi yang penting kebersamaannya, start bareng-bareng, finish bareng-bareng, bergembira bersama. Tentunya ini menjadi bagian dari membangun solidaritas agar kerja-kerja kita di lapangan juga bisa semakin baik, semakin aktif karena saya sangat yakin dengan leadership, teamwork, esprit de corps, jiwa korsa, setiap organisasi bisa semakin baik dan semakin efektif lagi dalam mencapai target-targetnya,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri AHY mengaku senang melihat antusiasme para peserta yang mengikuti kegiatan hari ini. Ia juga berharap kegiatan semacam ini bisa kembali berlangsung di peringatan HANTARU di tahun-tahun mendatang. “Senang sekali karena artinya ada sukacita kita menjaga kebugaran sambil melepas beban pekerjaan yang kita tahu memang tidak ringan, dan paling penting adalah ini menjadi tradisi yang baik. Mudah-mudahan tahun depan juga ada HANTARU Run & Fun lagi,” pungkasnya.

Ketua Pelaksana HANTARU 2024 Run & Fun 5k, Reny Windyawati melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 1.700 peserta yang terdiri dari pegawai Kementerian ATR/BPN dan berbagai komunitas lari. “Kegiatan ini tak hanya untuk motivasi, namun juga simbol mendorong gaya hidup sehat dan aktif. Oleh karena itu, kami juga menyediakan grandprize berupa umrah bagi peserta yang beruntung,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, Menteri AHY juga didampingi oleh Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) Kementerian ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono. Kegiatan ini juga diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN dan beberapa undangan dari instansi pemerintahan/komunitas pelari Aparatur Sipil Negara (ASN).

The post Selenggarakan HANTARU 2024 Run & Fun 5k, Menteri AHY Harapkan Pegawai Semakin Solid dan Kompak appeared first on Indoissue.

“Alhamdulillah, kita mampu melakukan akselerasi pendaftaran tanah, dari yang semula capaian berjumlah 46 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2017, menjadi 117,9 juta bidang tanah terdaftar hingga bulan September 2024 ini atau naik 250% dalam tujuh tahun terakhir,” ungkap Menteri AHY dalam amanatnya.

Diketahui, program PTSL yang sudah dijalankan dari tahun 2017 ini menyumbang pertambahan nilai ekonomi masyarakat dari perputaran nilai yang dihasilkan melalui Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hak Tanggungan.

“Tentunya, nilai tambah ini kita harapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi iklim usaha di Indonesia dengan tujuan bersama, yaitu untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia,” terang Menteri AHY.

Dengan terus meningkatnya jumlah tanah terdaftar, artinya jumlah Kabupaten/Kota Lengkap juga terus meningkat. Hingga saat ini, sebanyak 33 kabupaten/kota telah dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap. Suatu kabupaten/kota dapat dikatakan lengkap apabila seluruh bidang tanah telah terpetakan dan lengkap secara spasial, no gap, no overlap.

“Dengan status itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan peta Kabupaten/Kota Lengkap tersebut, untuk menjadi dasar atau baseline dalam merencanakan pembangunan daerah serta pembentukan kebijakan ke depannya,” ujar Menteri AHY.

“Untuk itu, kita berharap, agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat terus mendukung Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Tidak hanya melalui PTSL, tetapi juga mencakup sertipikasi aset Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik, Good and Clean Governance,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Upacara Peringatan HANTARU setiap tahunnya dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lahir Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Tahun ini, peringatan HANTARU mengusung tema “Semangat HANTARU, Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045” sejalan dengan visi besar bangsa Indonesia.

The post Peringatan HANTARU 2024, Menteri AHY Ungkap 117,9 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar, Beri Nilai Tambah Ekonomi Rp6.721 Triliun appeared first on Indoissue.

Penegasan ini disampaikan Menteri AHY usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna terakhir yang berlangsung di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024).

“Untuk program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) per hari ini sudah lebih dari 117 juta bidang tanah. Di bidang Reforma Agraria, baik itu penataan aset maupun penataan akses dan peningkatan ekonomi masyarakat akan kita kawal. Terakhir tentunya yang berurusan dengan upaya membasmi atau melawan kejahatan pertanahan oleh mafia tanah,” ujar Menteri AHY.

Ia akan terus menggalakkan pemberantasan mafia tanah untuk menyelamatkan potensi kerugian negara dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

“Pemberantasan mafia tanah dapat memberikan kepastian hukum bagi para investor yang akan hadir di Indonesia dan tentunya keadilan bagi masyarakat juga menjadi utama karena banyak sekali masyarakat yang tidak berdaya masyarakat rentan, lemah, yang kemudian hak-haknya diserobot begitu saja, perlu kita bela dan kita perjuangkan,” tutur Menteri AHY.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan tiga pesan, di antaranya penuntasan program kerja, dukungan terhadap Presiden Terpilih agar transisi pemerintahan yang efektif, dan menjaga situasi negara yang kondusif.

Presiden juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama dalam masa kepemimpinannya yang telah berjalan selama dua periode.

“Ini adalah Sidang Kabinet terakhir dari Kabinet Indonesia Maju dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerja keras, dedikasi, dari Bapak/ Ibu semuanya dalam menjalankan pemerintahan, dalam melaksanakan program dan visi presiden dan wakil presiden dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada,” ungkap Presiden Joko Widodo.

Sidang Kabinet Paripurna terakhir ini membahas Persiapan Transisi Pemerintahan. Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Presiden, Ma’ruf Amin serta seluruh Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju. Sebelum sidang kabinet berjalan, foto bersama dilakukan bersama Ibu Negara, Iriana Joko Widodo dan para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja Indonesia Maju (OASE KIM).

The post Ikuti Sidang Kabinet Terakhir di IKN, Menteri AHY Komitmen Tuntaskan Program PTSL, Reforma Agraria, dan Pemberantasan Mafia Tanah appeared first on Indoissue.

Sesuai dengan kewenangannya, Kementerian ATR/BPN ikut berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan serta pengurangan kesenjangan yang tertuang dalam SDGs melalui program Reforma Agraria. Pada program yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah ini, dalam kurun waktu 10 tahun Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan 12,5 juta hektare tanah yang kemudian dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Kita yakin bahwa tanpa tanah tidak akan ada makanan, tidak ada kehidupan, dan tidak ada masa depan. Oleh karena itu, kita mengimplementasikan Reforma Agraria, kebijakan strategis yang menargetkan untuk meredistribusikan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam paparannya.

Prestasi ini kemudian mendapatkan pengakuan dari Bank Dunia hingga Menteri ATR/Kepala BPN diundang ke Washington DC pada Mei 2024 lalu untuk menceritakan bagaimana kisah sukses pendaftaran tanah Indonesia di acara World Bank Land Conference yang dihadiri lebih dari 1.000 peserta.

Kementerian ATR/BPN juga turut berkontribusi dalam menangani perubahan iklim (SDGs poin Climate Action) dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mempermudah pemberian Hak Guna Usaha (HGU) untuk perdagangan karbon. “Kebijakan ini sejalan dengan long-term strategy for low carbon and climate resilience 2050 dan mencapai target zero emission 2026,” jelas Menteri AHY.

Tak hanya itu, dengan Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN juga berusaha mewujudkan SDGs dalam konteks kota dan komunitas yang berkelanjutan. “Kita mengimplementasikan kebijakan mixed-used planning and compact city dalam mengembangkan kota dan membawa dampak besar untuk menurunkan emisi karbon secara besar-besaran. Kami juga mengharuskan banyak kota untuk menyediakan setidaknya 30% Ruang Terbuka Hijau di wilayah mereka untuk menyerap karbon secara alami,” ungkap Menteri AHY.

Adapun konferensi internasional ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Australia, Pakistan, China, Oman, India, Sri Lanka, Bangladesh, Taiwan, Nigeria, Macedonia Utara, Kamboja, dan Maroko yang hadir secara luring dan daring. Acara ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Sumberdaya UNAIR, Muhammad Adyan dan Direktur Pascasarjana UNAIR, Badri Munir Sukoco.

Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Provinsi Jawa Timur.

The post Jadi Pembicara pada Konferensi Internasional UNAIR, Menteri AHY Jelaskan Kontribusi Program Reforma Agraria dalam Pembangunan Berkelanjutan appeared first on Indoissue.