“Dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum atas sengketa dan konflik pertanahan, tetapi selalu yang lebih baik, yang lebih murah adalah pencegahan. Jadi kalau bisa dicegah kenapa tidak. Tapi kalau tidak bisa diingatkan kita juga tidak ragu-ragu, kita akan tindak tegas menggunakan satu referensi yang sama, yaitu hukum dan aturan yang berlaku di negeri ini. Itulah panglima kita,” kata Menteri AHY dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Polri di Kemayoran, Jakarta, Senin (05/08/2024).

Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Irjen Pol. Wahyu Widada. Penandatanganan disaksikan Menteri AHY dan Kapolri Listyo Prabowo.

Perjanjian Kerja Sama ini memuat berbagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan. Beberapa di antaranya terkait pertukaran pemanfaatan data, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana antara Kementerian ATR/BPN dengan Polri.

Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, upaya pencegahan ini harus diutamakan agar masyarakat tidak perlu menjadi korban para mafia tanah. “Mudah-mudahan dengan Perjanjian Kerja Sama yang tadi sudah dilakukan akan semakin menguatkan sinergi kolaborasi dan semangat kita untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya,” tuturnya.

Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyambut baik upaya pencegahan konflik pertanahan ini. “Saya mendukung Pak Menteri dan jajaran, kalau memang tidak bisa dicegah, ya kita lakukan penegakkan hukum. Gebuk mafia tanah sampai tuntas! Kita dukung,” tegasnya.

Sejauh ini, Tim Satgas Anti-Mafia Tanah sudah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat hingga triliunan rupiah.

“Terkait investasi Kita selama ini selalu berupaya untuk bersaing dengan negara-negara lain. Salah satu penghambat utamanya adalah kepastian masalah tanah, jadi tentunya ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama agar masyarakat yang selama ini selalu dirugikan oleh kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip disebut dengan mafia tanah ini kemudian bisa kita berikan kepastian hukum,” ungkap Listyo Sigit Prabowo.

The post Wujudkan Perjanjian Kerja Sama Kementerian ATR/BPN-Polri, Menteri AHY & Kapolri Sepakat Cegah Masyarakat Jadi Korban Konflik Pertanahan appeared first on Indoissue.

Pada perayaan Hari Bhayangkara ke-78 yang mengusung tema “Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas” ini, Presiden Joko Widodo berharap Polri mampu menjadi cooling system dan perekat kebhinekaan, lebih profesional dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum, serta harus memiliki kemampuan teknis yang lebih unggul dari pelaku-pelaku kejahatan.

Upacara ini turut menampilkan marching band dari Akademi Kepolisian RI; atraksi terjun payung oleh Tim Penerjun TNI-Polri; serta pawai pasukan pengamanan Polri yang dilengkapi dengan kendaraan operasionalnya.

Bersama para Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jajaran Polri, Menteri AHY hadir meramaikan momen tersebut dengan mengenakan setelan jas dan peci berwarna hitam.

The post Peringati Hari Bhayangkara ke-78, Menteri AHY Hadiri Upacara di Monas appeared first on Indoissue.

Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab memastikan agar rakyat mendapatkan keadilan dalam urusan pertanahan dan tata ruang. Dia pun akan menggelar pertemuan khusus dengan Ombudsman untuk membahas soal mafia tanah.

“Tentu saya berharap sekali, atas nama keluarga besar ATR/BPN, bisa berkoordinasi, bersinergi, dan berkolaborasi,” ucap AHY.

AHY mengungkapkan dirinya telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait perihal penanganan isu pertanahan saat ini. Ia memang sebelumnya diketahui telah bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Saya sendiri sudah berkoordinasi dengan jajaran Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan yang lainnya. Kita ingin serius benar menangani permasalahan mafia tanah, yang sekali lagi merugikan negara sekaligus menyengsarakan masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, masalah pertanahan merupakan salah satu isu yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman. Menurutnya, dengan memperjuangkan keadilan hak-hak pertanahan dan tata ruang rakyat, dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan kemajuan ekonomi.

“Tadi Bapak Wakil Presiden dalam sambutannya juga menekankan pentingnya urusan pelayanan publik yang kredibel dan berkeadilan. Ini juga bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi juga bisa memajukan ekonomi kita,” kata AHY.

“Pertumbuhan akan hadir, termasuk investasi akan menggeliat, jika ada kepastian hukum, termasuk kepastian hak atas tanah, baik untuk kepemilikan rakyat maupun untuk perusahaan,” pungkasnya.

The post Menteri AHY Tegaskan Berantas Mafia Tanah, Gandeng Ombudsman hingga Polri appeared first on Indoissue.

Pertemuan berlangsung secara tertutup di Gedung Rupatama Mabes Polri, yang terletak di Jakarta Selatan. Selain Jenderal Sigit, pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat utama (PJU) Mabes Polri.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan lembaga Polri. Salah satu fokusnya adalah penyelesaian tugas kenegaraan.

“Kami melakukan audiensi biasa sebagai pejabat baru,” kata Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan pada Selasa malam, 5 Maret 2023.

AHY juga mengungkapkan apresiasi melalui akun Instagram pribadinya terkait keikutsertaan Polri dalam Rapat Praoperasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan yang masih berlangsung. Ia menekankan bahwa Kementerian ATR/BPN memerlukan sinergi dan dukungan yang kuat dari berbagai stakeholders, terutama dari Kepolisian, untuk mengatasi isu mafia tanah.

Sebelumnya, AHY juga telah bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subiant di kantor Kemenhan, Jakarta Pusat.

The post Temui Kapolri di Mabes Polri, Ini yang Dibahas Menteri AHY appeared first on Indoissue.