“Dengan program PTSL ini, alhamdulillah kita bersama-sama bisa mencetak sekarang Sertipikat Tanah Elektronik lebih mudah lagi, lebih cepat lagi, dan kami yakinkan bahwa pengurusan ini bebas biaya,” ujar Menteri AHY sembari menyerahkan sertipikat setelah melewati perjalanan berliku selama satu jam ke Desa Wonorejo.

Menteri AHY menyerahkan sertipikat secara door to door untuk menyapa dan berdialog dengan masyarakat. Dari aspirasi masyarakat yang disampaikan ternyata program PTSL di daerah ini juga berjalan baik. Ia pun kemudian mengimbau agar masyarakat menjaga sertipikat tanahnya dengan baik.

“Saya menitip pesan, mari kita jaga bersama sertipikat ini. Saya tahu ada yang sudah tinggal dari tahun 80-an, 90-an, sudah puluhan tahun tapi tidak punya sertipikat, itu berbahaya bisa diserobot orang. Jangan sampai diserobot ya Pak, Bu. Dengan sudah punya sertipikat, Bapak/Ibu sekalian sudah punya aset, harus dijaga baik-baik. Jangan sembarangan pinjamkan sertipikat ke orang yang tidak berwenang,” ujar Menteri AHY kepada masyarakat yang berkumpul di halaman rumahnya.

Menteri AHY lebih lanjut memaparkan bahwa Kabupaten Semarang telah mendaftarkan tanah sejumlah 731.578 bidang atau 89,7% dari target.

Program PTSL yang dijalankan telah menghasilkan pertambahan nilai tambah ekonomi atau Economic Value Added sejumlah Rp1,58 triliun yang bersumber dari Hak Tanggungan (HT), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Mudah-mudahan semakin bergulir, semakin baik untuk negara, untuk pemerintah, dan juga kembali lagi untuk rakyat,” tutur Menteri AHY.

Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN saat ini memasifkan penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik di seluruh Indonesia sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Secara nasional, per Juli 2024 ini lebih dari 135.000 Sertipikat Tanah Elektronik telah beredar dan akan terus diakselerasi ke depan.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerjanya hari ini, Pembina IKAWATI ATR/BPN; sejumlah Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Turut hadir, Wakil Bupati Semarang; perwakilan Anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten Semarang, serta Forkopimda setempat.

The post Bukti Program PTSL Berjalan Baik di Jawa Tengah, Menteri AHY Antar Langsung Sertipikat ke Rumah Masyarakat appeared first on Indoissue.

“Sertipikat ini bukan hanya memberikan kepastian hukum hak atas tanah masing-masing (pemilik), tapi juga meningkatkan nilai ekonomi. Ini penting dan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, kita harus menghadirkan keadilan dan juga kesejahteraan untuk masyarakat,” kata Menteri ATR/Kepala BPN kepada awak media.

Sederhananya, peningkatan nilai dapat dibandingkan dengan harga tanah yang telah bersertipikat dan belum bersertipikat karena sudah terdapat kepastian hukum di atasnya. Dengan adanya sertipikat, masyarakat juga bisa mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan usaha.

Atas dasar manfaat tersebut, Kementerian ATR/BPN terus berupaya memberikan kepastian hukum untuk tiap jengkal tanah yang ada di Indonesia. “Secara nasional untuk program PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dari target 120 juta bidang tanah sampai dengan akhir tahun 2024 ini, kita sudah mencapai 113,5 juta bidang tanah yang sudah terdaftar. Dan tentunya secara simultan kita juga lakukan terus sertipikasi. Kami akan terus bekerja keras,” tutur Menteri AHY.

Di Kantah Kota Pontianak ini, Menteri ATR/Kepala BPN turut menyerahkan Sertipikat Hak Pengelolaan milik Pemerintah Provinsi dan Polda Kalimantan Barat (Kalbar) yang diterima langsung oleh Pj. Gubernur Kalbar, Harisson Azroi dan Kapolda Kalbar, Pipit Rismanto. Diserahkan pula satu sertipikat wakaf terhadap Masjid Al-Jariyah dan dua sertipikat milik masyarakat. Semua sertipikat yang diserahkan sudah berupa Sertipikat Tanah Elektronik.

Selain menyerahkan sertipikat, Menteri ATR/Kepala BPN juga mengunjungi ruang-ruang kerja yang ada di Kantah Kota Pontianak. Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, Kepala Biro Humas; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat.

The post Menteri AHY di Kantah Kota Pontianak: Sertipikat Tingkatkan Nilai Ekonomi Tanah appeared first on Indoissue.

Menteri AHY mengatakan kementeriannya terus berupaya untuk memperluas cakupan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Sebanyak 104 kota/kabupaten di Indonesia ditargetkan tersertifikasi lengkap pada 2024, termasuk yang dapat melayani secara elektronik.

“Dengan demikian kepastian hukum terjamin,” katanya kepada wartawan di kompleks Kementerian ATR/BPN.

Menurut AHY, program PTSL ini penting tidak hanya untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, tetapi juga menghadirkan iklim investasi yang penuh kepastian hukum, terutama terkait tanah dan tata ruang.

PTSL adalah program pemerintah yang digagas sejak 2017, yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran sertifikasi tanah bagi masyarakat.

PTSL juga bertujuan, di antaranya meningkatkan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah dan mencegah sengketa tanah pada masa mendatang.

AHY mengatakan akan melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Indonesia, baik di Jawa maupun luar Jawa, untuk menyelesaikan berbagai kasus mafia tanah yang tertunda.

“Kami akan ungkap kejahatan pertanahan di sana sini yang kami harapkan bisa menyelamatkan keuangan negara dan membantu masyarakat kita,” ujar dia.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan menjalankan target yang dititipkan Presiden Joko Widodo, termasuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk keperluan perdagangan karbon (carbon trading).

Kementerian ATR/BPN menargetkan dapat menyelesaikan target penerbitan sertifikat tanah sebanyak 120 juta bidang tanah hingga masa jabatan pemerintahan Presiden Jokowi selesai pada Oktober 2024.

The post Menteri AHY Tegaskan Fokus Percepat Sertifikat Tanah dan Berantas Mafia Tanah appeared first on Indoissue.

Rencana tersebut dipertimbangkan setelah AHY melihat adanya fenomena masyarakat yang enggan mendaftarkan aset tanahnya ke Kantor Wilayah BPN di daerah.

“Saya menemukan fakta di lapangan. Tidak sedikit masyarakat yang enggan untuk mendaftarkan asetnya, meskipun dengan pelayanan yang mudah, murah dan cepat. Mengapa? Mereka khawatir dengan konsekuensi dari kepemilikan sertifikat tanah yaitu kewajiban untuk membayar pajak setiap tahunnya,” ungkap AHY dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2024).

Ia menyampaikan bahwa masyarakat tidak mau mendaftarkan tanahnya secara resmi karena khawatir terkena pungutan pajak.

Oleh karenanya, AHY akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan menerapkan sertifikat elektronik dalam proses administrasi.

Dirinya mengungkap rencana keringanan dan insentif pajak tersebut diharapkan dapat mendorong pendataan digital atas aset-aset masyarakat.

“Saya berharap, untuk menyukseskan arahan pertama presiden terkait penerapan sertifikat elektronik secara masif, maka perlu ada sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan sejumlah pihak, terkait usulan skema pemberian insentif atau keringanan pajak,” ucapnya.

Di sisi lain, AHY tak memungkiri pendataan sertifikat tanah berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dokumen. Dirinya menjanjikan akan memperkuat keamanan digital di kementerian yang baru dipimpinnya tersebut.

“Ke tentu Kementerian ATR/BPN harus memperkuat sistem jaringan keamanan digitalnya, serta mengawasi potensi penyalahgunaan oleh oknum internal sendiri,” tegas AHY.

Dia mendorong agar sertifikat tanah dipercepat oleh setiap kantor wilayah. Menurutnya hal itu sudah banyak diterapkan di banyak negara maju.

“Dengan mengimplementasikan sertifikat tanah elektronik, maka pengelolaan pertanahan di Indonesia akan berstandar dunia; setara dengan negara maju, seperti di Eropa, Australia dan Amerika,” pungksanya.

The post Menteri AHY Rencanakan Keringanan Pajak untuk Proses Sertifikat Tanah appeared first on Indoissue.