Dalam kegiatan ini, Menko AHY didampingi Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Darmawan, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, serta Gubernur Bengkulu Helmi Hasan.

“Tadi pada saat saya serahkan door-to-door ada yang sudah tinggal 20 tahun, 22 tahun di sini. Tapi baru sekali ini punya sertipikat. Berarti selama 20 tahun hidup itu was-was. Karena tidak ada yang dipegang. Bahwa secara sah negara menjamin kepemilikan atas tanah atau bangunan yang ada di sini. Begitu pula tadi disampaikan bahwa sertipikat itu bukan hanya kepastian tapi juga rasa nyaman, rasa tenang,” ujar Menko AHY.

Lebih lanjut, Menko AHY menekankan bahwa sertipikat tanah tidak hanya menjadi dokumen kepemilikan, tetapi juga instrumen penting untuk mencegah konflik agraria maupun praktik mafia tanah.

“Program sertipikasi elektronik ini juga harus menjadi bagian dari upaya menghadirkan kepastian hukum atas tanah, mencegah terjadinya konflik agraria, sengketa, perebutan tanah baik antarwarga maupun seringkali melibatkan mafia-mafia tanah berkoalisi dengan pihak-pihak tertentu yang kemudian merugikan negara dan merugikan masyarakat,” tegasnya.

Selain memberikan kepastian hukum, sertipikat tanah juga dapat memberikan nilai tambah ekonomi bila dimanfaatkan secara produktif, seperti membantu pekerjaan maupun menjadi modal usaha. Menko AHY menilai Bengkulu memiliki banyak peluang ekonomi, namun perlu didukung infrastruktur dan konektivitas yang lebih baik.

“Yang perlu ditingkatkan adalah infrastruktur dan konektivitas yang tentunya perlu kerja sama dan koordinasi dari berbagai pihak dalam pengerjaannya, sehingga apa yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto agar ekonomi Indonesia semakin maju dapat terwujud,” ungkap Menko AHY.

The post Serahkan Sertipikat Tanah di Bengkulu, Menko AHY Tegaskan Kepastian Hukum dan Dorong Pemanfaatan Aset Produktif appeared first on Indoissue.

Wakil Bupati Demak, Ali Makhsun, salah satu penerima sertipikat tanah aset yang langsung diserahkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah yang telah menerbitkan sertipikat tanah aset sebagai kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Demak.

“Terima kasih kepada Pak Menteri karena telah memberikan sertipikat kepada kami. Kami anjurkan kepada masyarakat untuk segera mengurus sertipikat, terutama Sertipikat Tanah Elektronik,” ujar Wakil Bupati Demak usai menerima 4 sertipikat Hak Pakai dalam Peresmian Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik pada 29 Kantor Pertanahan se-Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang pada Jumat (12/07/2024).

Menurutnya, Sertipikat Tanah Elektronik sangat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menjadikannya sebagai modal usaha melalui perbankan. “Keuntungan memiliki sertipikat banyak sekali. Tanah yang sudah bersertipikat bisa kita jadikan sebagai landasan hukum kita, sehingga tidak mungkin digugat oleh orang lain, selain itu bisa ambil pinjaman ke bank,” ujar Ali Makhsun.

Pada kesempatan yang sama, diserahkan pula 2 sertipikat tanah wakaf yang berlokasi di Kota Semarang. Hal ini merupakan bentuk komitmen Kementerian ATR/BPN mengakselerasi sertipikasi terhadap tanah wakaf dan rumah ibadah tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi.

Penerima sertipikat tanah wakaf, Mu’alim dan Hamda Rifa’i mengungkapkan rasa lega lantaran musala yang diwakafkan orang tuanya sejak 2018 lalu akhirnya bersertipikat. Mereka berharap tanah wakaf tersebut meneguhkan pesan dan nilai ketakwaan serta keimanan kepada Allah SWT.

“Musala kami proses sertipikasinya sangat mudah dibantu Kantor Pertanahan Kota Semarang. Kalau ibadah harus tenang, sertipikat tentunya sebagai bukti kepada masyarakat bahwa wakafnya telah sah dan kita sebagai wakilnya siap mengelola dan menjaga seterusnya. Terima kasih Pak Menteri yang telah menyerahkan,” pungkas Mu’alim.

The post Dari Wakil Bupati Sampai Masyarakat Apresiasi Program Sertipikat Elektronik yang Diserahkan Menteri AHY di Jateng appeared first on Indoissue.

Ia menyerahkan empat sertipikat yang terdiri dari sertipikat Yayasan Makam Sunan Giri Kebomas Gresik yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial keagamaan dan Masjid Ainul Yaqin Sunan Giri yang diperuntukkan untuk kegiatan ibadah umat muslim setempat.

Dua sertipikat lainnya adalah sertipikat Yayasan Pondok Pesantren Darul Insan Gresik yang diperuntukkan bagi sekolah keagamaan, dan sertipikat Musala Baitur Rahman.
Sejumlah sertipikat yang diserahkan merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah Ibadah dan Pesantren.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar kebebasan beragama dan beribadah seluruh umat bisa terjamin secara aman.
Arahan tersebut dilaksanakan secara konkret oleh Kementerian ATR/BPN dengan memberikan kepastian hukum hak atas tanah melalui program sertipikasi tanah bagi seluruh tanah-tanah wakaf, rumah ibadah, tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi.

Komitmen tersebut juga meneguhkan pesan dan nilai ketakwaan serta keimanan kepada Allah SWT dan sebagai bentuk kesalehan vertikal yang harus dijaga.
Dengan diserahkannya sertipikat tanah wakaf, diharapkan dapat memberikan rasa aman karena saat ini tanah wakaf/rumah ibadah memiliki kepastian hukum atau legalitas yang diakui secara sah, sehingga pengurus atau juga pembina yayasan. Selain itu, juga diharapkan jemaah bisa beribadah dan melakukan kegiatan keimanan lainnya dengan rasa aman dan tenang.

Kemudian pada Sabtu (06/07/2024), Menteri AHY menyerahkan 21 sertipikat hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Sertipikat yang diserahkan kali ini berupa Sertipikat Tanah Elektronik.

Penyerahan sertipikat dilakukan secara door to door dengan tujuan agar Menteri AHY dapat berdialog langsung dengan masyarakat terkait proses pengurusan sertipikat. Dengan demikian, Menteri AHY dapat memastikan secara langsung kondisi di lapangan terkait jalannya program PTSL.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula, Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur beserta jajaran.

The post Menteri AHY Serahkan Sertipikat Tanah Wakaf dan PTSL di Kabupaten Gresik appeared first on Indoissue.

Dengan menyerahkan sertipikat tanah secara door to door, Menteri AHY dapat memastikan bahwa sertipikasi tanah berjalan dengan baik. “Ini sebagai upaya menyosialisasikan bahwa mengurus sertipikat itu mudah dan bisa dilakukan setiap saat, kapan pun, langsung tanpa harus ada perantara. Ini bagian dari program PTSL,” ujarnya.

Kementerian ATR/BPN menggalakkan program PTSL sebagai program yang revolusioner karena mampu mengakselerasi pendaftaran tanah di Indonesia. Saat ini, program PTSL sudah mampu mendaftarkan tanah sebanyak 113,8 juta bidang, sehingga terjadi peningkatan yang signifikan sejumlah ± 250%. Harapannya, pada akhir tahun ini, target sebanyak 120 juta bidang tanah dapat terdaftar dan pada tahun 2025 target 126 juta bidang terdaftar dapat tercapai.

“Kita ingin masyarakat Indonesia termasuk di Kalimantan Tengah ini semua punya sertipikat yang sah, supaya tidak ada penyerobotan atau menjadi korban mafia tanah. Ini bahaya sekali jaman sekarang, mudah sekali kita dengar pemalsuan dokumen, pemalsuan sertipikat. Nah, mudah-mudahan dengan terdata dengan baik di Kantor-kantor BPN, kami harapkan masyarakat punya kepastian hukum,” tutur Menteri AHY.

Pendaftaran tanah juga terbukti memberikan dampak pertambahan nilai ekonomi atau Economic Value Added yang signifikan. Sejak dilaksanakan program PTSL tahun 2017 hingga Mei 2024, telah terjadi pertambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.519 triliun yang terdiri dari PPH, BPHTB, PNBP, dan Hak Tanggungan. Khusus di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023, Economic Value Added mencapai Rp13,44 triliun.

“Dengan sertipikat ini juga masyarakat punya tambahan nilai ekonomi. Karena propertinya, asetnya ini berarti berharga, bisa digunakan untuk misalnya dijaminkan mendapatkan bantuan modal usaha dan lain-lain,” papar Menteri ATR/Kepala BPN.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerja ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Staf Khusus Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Sigit Raditya; Tenaga Ahli Bidang Manajemen Internal, Mira Permatasari; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Lampri; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Elijas B. Tjahajadi dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya, Yono Cahyono.

The post Turun ke Desa Petuk Katimpun, Menteri AHY: Mengurus Sertipikat Itu Mudah appeared first on Indoissue.