IndoIssue – Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) resmi memilih politisi Partai Demokrat, Dr. Herman Khaeron sebagai nahkoda baru.
Dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke VII yang diadakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (14/6/2024), Dr. Herman Khaeron terpilih secara aklamasi untuk masa bakti 2024-2028.
MPN adalah konfederasi yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur organisasi profesi dan ilmuwan, Badan Usaha Milik Negara, penyuluh, swasta nasional, dan koperasi tingkat nasional yang bergerak di bidang perikanan, yang lahir pada 31 Mei 1996.
Setelah terpilih, ketua umum langsung memilih Dr. Nimmi Zulbainarni sebagai sekretaris jenderal dan Dr. Rudy Alex sebagai wakil ketua umum.
“Langkah awal jangka pendek menyusun organisasi program jangka panjang. Kami akan melihat program prioritasnya Kementerian Kelautan itu yang nanti akan diselaraskan dengan program yang ada di MPN,” ujar Herman selaku nahkoda baru MPN.
“Sebagai organisasi paguyuban yang namanya federasi konsentrasi karena kita memang menghimpun organisasi jangkar. Sudah pasti kami akan mengakomodir dulu apa pandangan masalahnya biasanya kalau dalam organisasi pertama ya bicara masalahnya, kelemahannya apa,” lanjut ketum baru MPN hingga 2028 mendatang.
Lebih lanjut, politisi asal Cirebon, Jawa Barat tersebut mengakui bahwa meskipun saat ini organisasi yang ditopang oleh tujuh pilar tersebut memiliki banyak keterbatasan, seperti sarana dan finansial, tentu program dan gagasan harus luas.
“Itulah yang tentu akan menjadi prioritas kerja organisasi, kita tidak punya anggaran, tidak punya struktur dan tidak punya sarana tetapi kita bisa membuat sarana yang terbatas dengan pemikiran dan gagasan yang luas,” ujar Herman Khaeron yang menggantikan Ono Surono, ketua umum sebelumnya.
Tujuh pilar yang menopang MPN meliputi Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (GAPPINDO), Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI), Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI), Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) Bidang Perikanan, Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI), BUMN Bidang Perikanan, dan Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (HIMAPIKANI).
Selain ketujuh pilar tersebut, Munas ke VII ini juga dihadiri para dewan penasehat seperti mantan Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, dewan pakar M. Taufik, dan para mantan pejabat KKP seperti Gelwynn Yusuf dan Sudirman Saad.
Kehadiran para sesepuh MPN tentunya memberikan dukungan agar fungsi dari organisasi kembali berjalan dengan baik. Untuk menyatukan visi dan langkah-langkah bersama dalam memanfaatkan sumber daya perikanan secara efisien dan berkelanjutan demi kesejahteraan dan kemajuan sektor perikanan di Nusantara.
“Pada prinsipnya, peran dan fungsi MPN adalah sebagai salah satu lembaga yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral untuk membangun perikanan nasional dengan didasari ketulusan niat untuk memanfaatkan sumber daya perikanan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, secara optimal dan lestari,” urai Nimmi Zulbainarni, Sekjen MPN.
Meski dinahkodai politikus, MPN bersifat profesional, mandiri, tidak berorientasi profit, dan tidak mencampuri kegiatan intern organisasi anggotanya serta bukan organisasi politik. MPN berupaya untuk menjadi organisasi yang terdepan, strategis, mandiri, independen, kritis, dan bersikap proaktif terhadap pembangunan perikanan nasional.
Nimmi yang juga merupakan sekjen pada periode sebelumnya mengakui banyak kelemahan pada periode sebelumnya, mulai dari persoalan global yang melanda dunia, hingga masalah pengurus yang sibuk untuk urusan organik masing-masing, sehingga program kerja agak terbengkalai.
“Sebagai pengurus sebelumnya kami kurang maksimal, karena masalah satu dan lain hal, tapi ke depan kita semua anggota memiliki semangat yang sama untuk mengawal arah dan kebijakan pembangunan perikanan, dengan tujuan agar sektor perikanan dapat menjadi penggerak utama pembangunan yang berkelanjutan,” pungkas dosen sekolah bisnis Institut Pertanian Bogor tersebut.
 resmi memilih politisi Partai Demokrat, Dr. Herman Khaeron sebagai nahkoda baru.){kind=link}