Indoissue.com – Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran mengungkapkan komitmennya untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN), dengan keyakinan bahwa keberadaan lembaga ini dapat meningkatkan rasio pajak atau tax ratio sekaligus menyederhanakan proses pembayaran pajak.
“Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, menekankan pentingnya BPN yang secara khusus akan berfokus pada penerimaan negara, tanpa terlalu memusatkan perhatian pada pengeluaran negara. Menurutnya, BPN memiliki peran strategis dalam meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” demikian diungkapkan dalam acara “Your Money Your Vote” di CNBC Indonesia pada Rabu, 15 November 2023.
Eddy Soeparno menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB, mengingat hanya 30% dari penduduk Indonesia yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Oleh karena itu, ekstensifikasi pajak dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menggandeng mereka yang belum terdaftar.
Dalam rencana pembentukan BPN, Eddy menyatakan niat untuk menggabungkan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai ke dalam satu lembaga yang akan langsung bertanggung jawab kepada presiden. Fokus utama lembaga ini akan mencakup peningkatan rasio pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Eddy menegaskan bahwa BPN akan berupaya secara intensif dan ekstensif untuk mengungkapkan pelanggaran perpajakan.
Lebih lanjut, Eddy merinci bahwa pemerintah akan berinvestasi dalam perbaikan sumber daya manusia (SDM) dan digitalisasi sistem perpajakan sebagai bagian dari strategi BPN. Ia meyakinkan masyarakat yang telah taat membayar pajak bahwa keberadaan BPN tidak perlu dikhawatirkan, karena peningkatan tax ratio dapat diikuti dengan penurunan tarif pajak.
Sebelumnya, Prabowo telah menyoroti rendahnya rasio perpajakan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Kamboja dan Vietnam. Dalam pandangan Prabowo, manajemen perpajakan yang lebih baik, termasuk dalam aspek teknologi, dapat mengatasi permasalahan ini. Ia menekankan bahwa peningkatan tax ratio akan memberikan manfaat signifikan bagi investasi dan pembangunan nasional, termasuk kemandirian pangan.
.){kind=link}