Indoissue.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar juga mengusut orang-orang yang dicurigai mendalangi penggantian antar waktu (PAW) Harun Masiku untuk bisa menjadi anggota DPR RI. ICW menduga ada pihak yang ikut mendanai Harun Masiku.

“Sebab, kami meyakini, suap yang diberikan Saeful Bahri kepada Wahyu Setiawan bukan sepenuhnya berasal dari Harun semata, melainkan sebagian besarnya didanai oleh pihak lain,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/6/2024).

“Sederhananya, pemberi bukan hanya Harun dan Saeful saja, melainkan ada pihak lain yang sepertinya memiliki posisi strategis di organisasi tertentu,” imbuhnya.

Menurutnya, pimpinan KPK juga harus segera menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait dugaan menghalang-halangi alias obstruction of justice demi untuk mengungkap pihak-pihak yang sebenarnya mengetahui keberadaan Harun Masiku buron, tapi tidak melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

“Bila terjadi dan ditemukan pelakunya, siapapun itu, harus dijerat pidana,” tegasnya.

KPK sebelumya, kembali membuka lembaran kasus buronnya Harun Masiku. Belakangan KPK juga telah memeriksa beberapa orang saksi terkait Harun Masiku.

Adapun salah seorang saksi yang diperiksa merupakan seorang pengacara bernama Simon Petrus, dan mahasiswa bernama Hugo Ganda.

Harun Masiku diketahui merupakan buronan kasus pengurusan PAW DPR. Harun Masiku sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan suap kepada Wahyu Setiawan yang saat itu menjabat Komisioner KPU.

Dalam kasus ini, Wahyu Setiawan lebih dulu diadili dan dinyatakan bersalah lantaran terbukti menerima suap sebesar Rp600 juta terkait pengurusan PAW. Wahyu divonis 7 tahun penjara sejak 2021 silam.Namun, pada 6 Oktober 2023 Wahyu dinyatakan bebas bersyarat. Sementara Hasto juga pernah diperiksa dalam kasus ini pada 2020 silam.

The post ICW Desak KPK Bongkar Sponsor di Balik Suap Harun Masiku appeared first on Indoissue.

Desakan itu disampaikan massa PP Himmah saat menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu siang (12/6).

Ketua Umum (Ketum) PP Himmah, Abdul Razak Nasution mengatakan, Hasto Kristiyanto terlibat dalam kasus suap Harun Masiku.

Di mana perkara dimaksud, kata Razak, bermula ketika caleg PDIP Dapil Sumatera Selatan I Nazarudin Kiemas meninggal. KPU memutuskan perolehan suara Nazaruddin, yang merupakan suara mayoritas di dapil tersebut, dialihkan ke caleg PDIP lainnya, Riezky Aprilia.

“Akan tetapi, rapat pleno partai menginginkan agar Harun Masiku yang dipilih menggantikan Nazarudin.Namun KPU ngotot dengan keputusannya melantik Riezky,” kata Razak.

Kata Razak, suap sebesar Rp1,5 miliar yang diberikan Harun Masiku kepada mantan Wakil Ketua KPU RI, Wahyu Setiawan senilai Rp1,5 miliar untuk mengubah keputusan KPU.

Selanjutnya kata Razak, KPK kemudian melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020, dan ada delapan orang yang ditangkap dalam operasi senyap itu.

Empat orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Harun Masiku dan Wahyu Setiawan. Sedangkan dua tersangka lainnya yaitu Agustiani Tio Fridelina, dan Saeful Bahri.

“Dalam persidangan terkait kasus suap PAW pada Mei 2021, nama Hasto Kristiyanto disebut. Pengacara kader PDIP, Donny Tri Istiqomah menyebut Hasto mengetahui upaya pergantian ini,” kata Razak.

“Terdakwa pemberi suap, Saeful Bahri, juga diketahui sebelumnya merupakan staf Hasto. Bahkan, Wahyu Setiawan yang lalu menjadi terdakwa dalam kasus ini juga berjanji membuka keterlibatan Hasto,” sambungnya.

Untuk itu, kata Razak, PP Himmah mendesak KPK untuk segera menangkap Hasto Kristiyanto karena diduga kuat terlibat dalam kasus Harun Masiku.

“KPK jangan takut tegakkan hukum, segera tetapkan tersangka Hasto Kristiyanto atas dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi dan suap Harun Masiku,” pungkas Razak.

The post PP Himmah Tuntut KPK Tetapkan Hasto Kristiyanto Tersangka appeared first on Indoissue.

Berdasar informasi yang diperoleh redaksi, Kamis (6/6), tim penyidik telah mengagendakan pemeriksaan terhadap Hasto, Senin (10/6). Dia diperiksa terkait informasi baru yang diperoleh KPK terkait adanya pihak-pihak yang sengaja mengamankan Harun Masiku dari perburuan KPK.

Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, membenarkan, pekan depan tim penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap Hasto sebagai saksi kasus suap terkait PAW anggota DPR RI Dapil Sumsel I Fraksi PDIP periode 2019-2024.

“Mudah-mudahan minggu depan sebagaimana agenda, tim penyidik akan memanggil orang itu (Hasto Kristiyanto) sebagai saksi untuk dikonfirmasi atas informasi yang KPK terima, sebagai informasi baru,” kata Ali, kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (4/6).

Sebelumnya tim penyidik juga telah memeriksa orang dekat Hasto, yakni Simeon Petrus, selaku Tim Advokasi Pemilihan Umum PDIP, dan menantu Simeon, Hugo Ganda, selaku mahasiswa. Serta seorang mahasiswa lain yang merupakan kerabat saksi Hugo bernama Melita De Grave (mahasiswa).

“Ketiganya memang ada hubungan kekerabatan. Informasi yang didalami lebih jauh hampir semuanya sama terkait informasi yang KPK terima mengenai keberadaan Harun Masiku yang diduga ada pihak yang mengamankan, sehingga kami dalami lebih jauh,” pungkas Ali.

Dalam upaya mencari Harun Masiku, sebelumnya KPK juga sudah memeriksa mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, yang bebas bersyarat sejak 6 Oktober 2023.

Wahyu telah diperiksa KPK pada Jumat, 29 Desember 2023, juga didalami soal informasi keberadaan Harun Masiku. Bahkan KPK juga sudah menggeledah rumah Wahyu di Banjarnegara, Jawa Tengah, pada Selasa, 12 Desember 2023, dalam rangka mencari keberadaan Harun Masiku.

Seperti diketahui, Wahyu bebas bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Dia masih di bawah bimbingan Bapas Klas I Semarang hingga 13 Februari 2027.

Wahyu dijebloskan ke Lapas pada 17 Juni 2021, setelah putusan Kasasi di Mahkamah Agung (MA) yang memperberat hukumannya dari 6 tahun menjadi 7 tahun penjara, dikurangi masa penahanan.

Selain vonis 7 tahun, Wahyu juga wajib membayar denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Dia juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik menduduki jabatan publik selama 5 tahun, terhitung setelah menjalani pidana pokok.

Dalam perkara suap ini, Wahyu terbukti menerima uang 19 ribu Dolar Singapura dan uang 38.500 Dolar Singapura atau seluruhnya setara dengan Rp600 juta, dari Saeful Bahri, mantan Caleg PDIP, agar mengupayakan KPU menyetujui permohonan PAW dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Harun Masiku sendiri saat ini berstatus buron, setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2020.

Wahyu juga terbukti menerima uang sebesar Rp500 juta dari Rosa Muhammad Thamrin Payapo, Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, terkait seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua Barat periode 2020-2025.

The post Senin Depan Sekjen PDIP Hasto Mulai Diperiksa KPK appeared first on Indoissue.

Pada proses persidangan yang berjalan terdapat keterangan yang disampaikan para saksi dari Kementerian Pertanian (Kementan) soal aliran dana ke istri, anak, hingga cucu SYL.

Seperti uang Rp 30 juta untuk istri SYL setiap bulan, biaya renovasi kamar anaknya Rp 200 juta, hingga biaya sunatan cucunya, serta pembelian lainnya bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

“Keterangan tersebut harus didalami lebih lanjut dengan koordinasi antara penuntut umum dan penyidik di KPK. Kan bukan tidak mungkin proses penyidikannya bisa dibuka lagi, dengan entah dengan konstruksi perkara yang baru atau dengan tersangka yang baru,” kata Kurnia ditemui wartawan di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (19/5/2024).

Ditegaskannya, keterangan para saksi tidak bisa diabaikan begitu saja, mengingat sebelum memberikan pernyataan mereka diambil sumpah terlebih dahulu.

“Keterangan-keterangan itu harus ditindaklanjuti dengan memanggil pihak-pihak tersebut. Tentu pemanggilan itu kita tidak mengatakan langsung bersalah akan tetapi penting didalami oleh penyidik di KPK,” kata Kurnia.

Proses pengusutan dugaan keterlibatan keluarga SYL menurutnya, tak juga harus menunggu proses sidang berakhir atua ada putusan pengadilan.

“Karena kesaksian itu kan disampaikan dalam satu kali proses persidangan,” tegasnya.

The post ICW Minta Jaksa dan Penyidik KPK Dalami Korupsi SYL appeared first on Indoissue.

Tim Penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pun sudah memanggil Sahroni sebagai saksi, namun yang bersangkutan tidak bisa hadir pada Jumat (8/3) lalu.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mendesak KPK untuk segera memeriksa Sahroni demi tuntasnya kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) SYL.

“Demi kredibilitas KPK, kasus ini harus segera dituntaskan. Sahroni harus segera dipanggil lagi supaya dapat terungkap ke mana itu aliran dana SYL,” kata Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Minggu malam (10/3).

Menurut dia, desakan pemanggilan ini tidak ada kaitannya dengan ranah politik. Jerry yakin KPK profesional dalam melakukan penegakan hukum.

“Tidak ada sama sekali kaitan dengan politik. Ini murni penegakan hukum supaya kasus ini clear,” tegas Jerry.

Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR itu menjadi politisi Nasdem yang bakal digadang dalam Pilkada Jakarta mendatang.

“Sekali lagi tidak ada kaitannya ini untuk menjegal pencalonan Ahmad Sahroni (pada Pilgub Jakarta), tidak ada,” tandasnya.

Sebelumnya, terdapat dugaan bahwa Partai Nasdem menerima dana dari praktik TPPU tersebut. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang telah dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/2) lalu.

The post Tuntaskan Kasus SYL, KPK harus Segera Periksa Ahmad Sahroni appeared first on Indoissue.

“Jadi pertama (inisial) S, mantan Dirut Bank Jateng 2014-2023, kemudian juga GP,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso kepada wartawan, Selasa (5/3/2024).

“Cashback-nya diperkirakan jumlahnya 16% dari nilai premi. Nah cashback 16% itu dialokasikan 3 pihak. Lima persen untuk operasional Bank Jateng baik pusat maupun daerah, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah yang 5,5% diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP,” imbuhnya.

Sugeng mengatakan pemegang saham pengendali Bank Jateng adalah Gubernur Jateng yang dalam periode itu adalah Ganjar Pranowo.

Sugeng menduga perbuatan itu dilakukan dalam kurun 2014-2023. Totalnya, menurut Sugeng, lebih dari Rp 100 miliar.

“Itu diduga terjadi dari 2014 sampai 2023. Jumlahnya besar loh kalau dijumlahkan semua mungkin lebih dari 100 miliar untuk yang 5,5% tuh. Karena itu tidak dilaporkan ini bisa diduga tindak pidana,” ucap Sugeng.

Secara terpisah, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri sudah dimintai konfirmasi perihal ini. Ali mengaku akan mengecek laporan itu.

“Kami cek dulu,” kata Ali.

The post IPW Laporkan Ganjar Pranowo dan Dirut Bank Jateng ke KPK appeared first on Indoissue.

Status tersangka Firli diumumkan oleh Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu malam, 22 November 2023. Ade menyatakan bahwa hasil gelar perkara memberikan keyakinan kepada penyidik untuk menaikkan status Firli sebagai tersangka.

Firli dijerat dengan sejumlah pasal terkait tindak pidana korupsi, termasuk Pasal 12 e, 12 B atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 65 KUHP.

Pengacara Firli, Ian Iskandar, merespons penetapan status tersangka kliennya dengan mengatakan bahwa Firli akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Ian juga menegaskan bahwa penetapan status tersangka kepada Firli belum tentu benar menurut hukum. Ian tidak memberikan detail lebih lanjut saat ditanya apakah Firli akan melakukan gugatan praperadilan terkait status tersangkanya.

The post Polisi Tetapkan Ketua KPK Firli Bahuri Tersangka Dugaan Pemerasan Eks Mentan SYL appeared first on Indoissue.