Dalam cuitannya terbaru, politikus PArtai Demokrat itu mengungkapkan kasus kecurangan Pemilu, baik Pileg maupun Pilpres tidak menjadi kewenangan MK.

“Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu yg saat ini berlaku saya sampaikan bahwa saat pembahasan RUU sangat terang benderang, utk masalah kecurangan dlm setiap tahapan Pileg dn Pilpres itu tidak menjadi kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadilinya,” cuitnya dikutip pada Selasa (26/3/2024).

Temuan kecurangan merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau penegak hukum. Bawa bukti yang kuat untuk diadu kepada Bawaslu.

“Untuk itu Bawaslu dibentuk. Kewenangan MK itu bersifat limitatif hanya terkait dgn sengketa perselisihan hasil Pemilu, Pileg atau Pilpres. Itu mekanismenya. Maka, ketika ada indikasi kecurangan, datang lah ke Bawaslu, bawa bukti yg lengkap,” tulisnya.

Karena itu, peserta Pemilu harus menyiapkan saksi di tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengawal suara.

“Bila Anda diam, itu tanda setuju. Jangan sudah lewat setahun baru datang dari belakang utk ajukan protes. Sia-sia. Itulah cara kita berdemokrasi,” cuitnya lagi.

Pada akhir unggahannya, Benny kemudian mengajak bagi yang tidak sepakat untuk berdiskusi.

“Ada yg tidak setuju dgn pandangan ini? Mari kita debat sambil siapkan diri lebih matang di Pemilu 2029 mendatang,” tulisnya.

Unggahan tersebut mendapat banyak komentar dari warganet.

“Bukannya MK juga tidak berwenang memutuskan batas usia capres cawapres pak ? Tapi kenapa putusannya digunakan untuk samsul bisa jadi cawapres,” cuit akun @Bang*****.

“Sebetulnya bukti2 kecurangan itu sangat banyak dan bertebaran, baik berupa video, tulisan dan praktek kecurangan lainnya, tetapi berkali-kali di laporkan ke Bawaslu, jangankan memberikan sangsi, menindaklanjuti laporan pun tidak,” komentar akun @syafr**********.

The post Waketum Demokrat: Kecurangan Pemilu Dibawa ke Bawaslu Bukan MK appeared first on Indoissue.

Coblosan ulang di TPS 5, Desa Durungbanjar, RT 9, RW 2, Kecamatan Candi Sidoarjo digelar di parkiran Masjid Al-Manshur.

Bahkan, Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing hadir di TPS 5 bersama sejumlah pejabat utama untuk memantau jalannya coblosan ulang dan proses pengamanan di lokasi.

Ketua KPU Sidoarjo Muhammad Iskak mengatakan, dalam PSU di TPS 5 Candi itu ada sebanyak 286 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan melakukan pencoblosan ulang.

“PSU di TPS 5 Desa Durungbanjar digelar karena ada 1 pemilih masuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) diizinkan mencoblos. Padahal sesuai aturan tidak diizinkan,” kata Iskak, Kamis (22/2/2024).

Pemilih yang mencoblos mencoblos itu memang masuk dalam DPK, namun menurutnya yang bersangkutan tidak punya KTP Desa Durungbanjar, melainkan KTP luar Jawa.

Sesuai dengan ketentuan dan syarat pemilih yang termasuk dalam DPK, yang bersangkutan seharusnya tetap menunjukkan KTP sesuai dengan alamat desa itu.

“Kami melaksanakan PSU ini karena rekomendasi Panwascam dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pencoblosan di TPS 5 Desa Durungbanjar ini cuma untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,” ujar Iskak.

Adapun hasil penghitungan suara coblosan ulang di TPS 5, Desa Durungbanjar, perolehan suara Prabowo-Gibran tetap mendominasi.

Dalam coblosan ulang itu paslon 01 Anies-Cak Imin mendapat 23 suara, paslon 02 Prabowo-Gibtan dapat 168 suara, sedangkan paslon 03 Ganjar-Mahfud mendapat 17 suara.

Sebelumnya saat coblosan 14 Februari lalu di TPS 5 Desa Durungbanjar, Paslon 01 dapat 29 suara, paslon 02 dapat 196 suara, sedangkan paslon 03 dapat 23 suara.

The post Satu TPS di Sidoarjo Coblosan Ulang, Prabowo-Gibran Tetap Menang Telak appeared first on Indoissue.

Mereka melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh oknum komisioner KPU karena dinilai tidak netral berusaha membantu pemenangan calon presiden.

“Kedatangan kami membawa berkas pengaduan sekaligus bukti flashdisk berisi rekaman percakapan, yang di dalamnya ada sekian banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh komisioner KPU Kabupaten Wonosobo yakni RR,” kata koordinator Kompilasi Abdul Kholiq Arif saat ditemui di gedung Bawaslu.

Menurut Kholid, pelanggaran oleh oknum petugas penyelenggara pemilu tersebut dilakukan saat masa kampanye.

Oknum tersebut mengumpulkan sejumlah Petugas PPK dan PPS untuk memenangi salah satu paslon calon presiden nomor urut 3, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Kita mempunyai 15 kecamatan di Wonosobo, 10 petugas PPK sudah dipanggil, sementara lima kecamatan lainnya tidak dipanggil. Kelima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mojotengah, Wonosobo, Kertek, Kalikajar dan Kejajar.

Dalam pertemuan di Hotel Kabin Wonosobo itu telah diserahkan sejumlah uang untuk sejumlah desa, kalau tidak keliru dengan total 10 PPK dan PPS berjumlah 122,” jelas Kholid.

Kholid mengaku, sangat kecewa karena selain berlawanan dengan hati nurani dan sangat berlawanan dengan etik moral yang sedang digalakkan oleh semua kekuatan yang ada di Indonesia.

“Di dalam rekaman yang sudah kami dengarkan berkali-kali, selain untuk pemenangan capres nomor urut 3 ternyata model yang sama dilakukan sampai di seluruh kabupaten dan kota yang ada Jawa Tengah. Seperti Temanggung dan beberapa kabupaten lain,” katanya.

Menanggapi laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh oknum komisioner tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo Sarwanto mengaku akan segera menindaklanjuti.

“Terhadap hal ini kami tentunya menerima setiap laporan yang ada di masyarakat dan segera ditindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2023.

Semua laporan yang masuk baik itu yang dalam bentuk laporan tertulis ada juga flashdisk kami sudah terima dan itu akan segera di tindak lanjuti,” pungkasnya.

Agar pemilu mendatang berlangsung aman dan nyaman, Bawaslu akan segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan dugaan netralitas petugas penyelenggara pemilu tersebut.

The post Komisioner KPU di Wonosobo Dilaporkan ke Bawaslu, Diduga Coba Menangkan Ganjar-Mahfud appeared first on Indoissue.

Dalam video yang beredar, P diduga melakukan politik uang untuk mendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Hazairin membenarkan penangkapan  P tersebut.

“Kejadian itu benar. Sebenarnya pagi, tapi kita ketahui siang hari. Satu orang perempuan berinisial P,” ujar Hazairin dikutip dari Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (13/2).

Hazairin mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat pleno untuk menganalisa kasus tersebut. Apabila kasus ini memenuhi unsur pidana Pemilu, maka akan diserahkan ke Penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Malang.

“Kami sudah lakukan pemeriksaan dan pemberkasan. Ada uang sebanyak Rp1 juta. Uang tersebut rencananya akan dibagikan ke tetangga si pembawa dengan nominal Rp50 ribu per orang di kawasan Sepanjang, Gondanglegi,” kata Hazairin.

Hazairin menjelaskan, dari hasil pemeriksaan, P berdalih uang tersebut akan digunakan untuk sumbangan pada malam Jumat Legi.

“Jadi intinya, ada kegiatan yang bersangkutan untuk memberikan uang dari salah satu pasangan calon. Tapi setelah diklarifikasi dia menyatakan uang tersebut memang biasa digunakan untuk sumbangan Jumat Legi. Kemudian uang itu diberikan kepada yang membutuhkan di wilayah itu,” kata Hazairin.

Hazairin mengatakan, P tidak termasuk dalam struktur tim kampanye, dan tidak dilakukan penahanan.

“Secara pro justitia kami tidak berhak melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Uang dibagikan secara tunai tanpa amplop dan tidak ada stiker maupun gambar caleg serta pasangan capres dan cawapres,” demikian Hazairin.

The post Bawaslu Malang Amankan Wanita Diduga Pendukung Ganjar-Mahfud appeared first on Indoissue.

“Kami hari ini telah melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan yang mana yang seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, namun pada saat pemilihan nomot urut itu (kampanye) disampaikan oleh paslon nomor urut 3, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan,” Ucap perwakilan P3K Maydika Ramadani saat ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jumat (17/11/2023).

Dia menjelaskan, unsur pelanggaran kampanye yang dimaksud yaitu isi pantun yang disampaikan oleh cawapres Mahfud MD dalam acara pengundian nomor urut capres-cawapres di KPU RI pada Selasa (14/11/2023) lalu.

Pantun tersebut berbunyi ‘hukum yang tegak harapan kita, sejahtera merata idaman bersama, Ganjar Mahfud pilihan kita, gotong-royong pilih nomor 3. Dan pantun lainnya yang diucapkan Mahfud berbunyi ‘membakar seafood dari Palu, ke negeri China naik pesawat, kalau Ganjar-Mahfud menang pemilu, dukungan ke Palestina makin menguat’.

“Dari pantun tersebut kita mengetahui bahwa sangat jelas kalimat tersebut adalah kalimat seruan untuk memilih atau mendukung paslon tersebut. Oleh karena itu pada hari ini kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu RI,” tegas nya.

Maydika juga mengatakan, pihaknya turut membawa sejumlah bukti untuk menguatkan laporan. Diantaranya adalah berita-berita online, video televisi, serta channel Youtube KPU RI. Sementara itu mengenai saksi-saksi dalam laporan tersebut, dia mengaku tidak menghadirkannya saat ini. Dia mengatakan siap menghadirkan jika dibutuhkan.

“Mungkin nanti pada saat pemeriksaan kita percayakan kepada Bawaslu ketika ini memang sudah dilanjutkan. Kalau kami dipanggil ya kami akan hadirkan saksi. Tapi nama-nama saksi sudah kami berikan ke Bawaslu,” kata Maydika.

Sebelumnya diketahui, tiga paslon capres-cawapres Pilpres 2023 menghadiri acara pengundian nomor urut di KPU pada Selasa (14/11/2023) malam. Hasil pengundiannya, paslon Anies-Muhaimin mendapat nomor urut 1, Prabowo-Gibran nomor urut 2, dan Ganjar-Mahfud nomor urut 3.

Setelah penentuan nomor urut, masing-masing paslon menyampaikan sambutannya. Paslon Ganjar-Mahfud diwakili oleh Ganjar dalam menyampaikan pidato, kemudian diakhiri oleh Mahfud dengan membacakan pantun.

“Alhamdulillah kami dapat nomor tiga ada doa pantun penutup. ‘Hukum yang tegak harapan kita, sejahtera merata di depan bersama, Ganjar mahfud pilihan kita, gotongroyong pilih nomor tiga,” kata Mahfud di hadapan dua paslon lainnya dan para pendukung seluruh paslon yang ditayangkan pula secara langsung di berbagai stasiun televisi, termasuk Youtube channel KPU.

“Satu lagi. Membakar seafood dari Palu, ke negeri Cina naik pesawat,kalau Ganjar Mahfud menang Pemilu, dukungan ke Palestina makin menguat,” lanjut Mahfud

The post Ganjar-Mahfud Dilaporkan ke Bawaslu, Diduga Melanggar Aturan Kampanye appeared first on Indoissue.